JP3B Bersama Masyarakat Banten Desak, Kejagung Segera Dudukan Koruptor Lahan Pertanian Terpadu Ke Kursi Pesakitan

Posted on Updated on

 

Lahan pertanian di Provinsi Banten

Banten, Buser Trans OnLine

 

Kasus Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Banten sudah menjadi polemik ditengah-tengah  masyarakat Banten. Bahkan ada wacana bila dekat dengan penguasa maka segala bentuk indikasi penyimpangan keuangan negara yang dikelola SKPD di Banten tidak akan tersentuh oleh penegak hukum. Gaung itu membuat para pejabat berleha-leha, sehingga penyelenggaraan pembangunan berjalan di tempat, dampaknya terhadap  masyarakat. Berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa dan LSM acap sekali melalukan aksi unjuk rasa  mengkritis penyimpangan kegiatan yang didanai APBD maupun APBN yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) belum sepenuhnya dapat dituntas lembaga penegak hukum di provinsi Banten. Hal di atas sudah barangtentu menjadi dilema bagi masyarakat, mahasiswa, pemerhati, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para kuli tinta selaku kontrol sosial jalannya roda pembangunan di Banten.

Gema perjuangan dan pergerakkan mahasiswa dan LSM yang menyuarakan kebobrokan para koruptor ke lembaga penegak hukum, Polda dan Kejati Banten seakan  kandas  begitu saja, tegas Delly kepada Buser Trans Online di ruang kerjanya, Selasa (07/12) baru baru ini.

Delly Suhendar, Ketua Umum Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3-B) lebih jauh mengatakan dengan adanya siaran pers Kejagung, Kamis (02/12) yang menetapkan 5 (lima) tersangka korupsi pengadaan lahan pertanian terpadu, dua diantaranya; Mantan Kepala Biro Umum Perlengkapan Setda Provinsi Banten, H. Agus Randil S.sos Msi, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), dan Kabag, H. Maman Suarta, bersamaan dengan itu ditetapkan juga tiga orang tersangka, yakni  Muhammad Hules, Dedi Suwandi SH, Ari Arifin, ketiga nama tersebut pemilik tanah yang menerima ganti rugi pembebasan tanah untuk lahan pertanian terpadu sumber dana APBD provinsi Banten tahun anggaran 2009/2010 sebesar Rp14 milliar itu.

Berdasarkan surat perintah penyidikan direktur penyidikan nomor : Print-161/F.2/FD.1/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010 atas nama tersangka H. Agus Randil S.Sos. Msi mantan Kabiro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten yang kini menjabat Kepala Inspektorat Banten ditetapkan sebagai tersangka. Sementara H. Maman Suarta berdasarkan surat perintah penyidikan direktur penyidikan nomor : Print-164/F.2/Fd.1/11/2010 tertanggal 30 Nopember 2010 juga ditetapkan jadi tersangka tertanda tangan Babul Khoir SH MH Kapenkum Kejaksaan Agung RI dalam siaran persnya Kamis (02/12) sudah pasti menjadi konsumsi berita yang hangat dan menjadi bahan pembicaraan ditengah-tengah masyarakat begitu juga dikalangan para pejabat pemprov Banten.

Sebab, yang menjadi tersangka  H. Agus Randil selama menjabat Kabiro Umum Perlengkapan  itu merupakan salah satu pejabat kesayangan, alias anak emasnya Gubernur Banten. Pasalnya, setiap kunjungan kerja Gubernur, beliau selalu turut mendampingi. Itu membuktikan kedekatan Agus Randil kepada orang nomor satu di Banten yang notabene sangat sulit disentuh penegak hukum. Kenyataannya sudah berbalik dari fakta yang ada, sebab bola panas yang digelindingkan Kejagung di Bumi Banten membuat para pejabat yang doyan korupsi mulai gerah, akankah mereka menyusul..? Bayangkan saja masa Gubernur tidak tahu dua pejabatnya menjadi tersangka, bahkan Gubernur mengatakan mudah-mudahan tidak seperti itu yang dilansir dalam pemberitaan media lokal dan nasional. paparnya.

Delly dengan tegas mengatakan bahwa mantan Kabiro yang saat ini menjabat Kepala Inspektorat Banten, H. Agus Randil dan Kabag menjadi Kabiro Umum Perlengkapan Setda Provinsi Banten H. Maman Suarta yang telah ditetapkan Kejagung menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan lahan pertanian terpadu tahun anggaran 2009/2010 itu harus diseret ke kursi pesakitan. Elemen masyarakat Banten mendukungan semangat reformasi Kejagung dalam  membrantas Korupsi di tanah air, khsususnya di provinsi Banten. Apalagi dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudoyhono mengintruksikan kepada lembaga penegak hukum agar segera menuntaskan tindak pidana korupsi sampai keakar-akarnya tanpa tebang pilih dan tidak ada istilah beking. Pencitraan Presiden itu merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat di tanah air agar dapat menikmati pembangunan dan terciptanya pemerintahan yang bersih (good goverment, red), khusus di provinsi Banten. Untuk itu, JP3B bersama masyarakat Banten akan mengikuti perkembangan dan bila perlu mendesak Kejagung agar segera menyeret dua pejabat pemprov Banten yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi lahan pertanian terpadu  pemrov Banten itu harus didudukan di kursi pesakitan, pungkasnya.

Menyikapi Kedua Pejabat Setda Provinsi Banten yang telah ditetapkan Kejagung RI menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan lahan pertanian terpadu ketika akan diklarifikasi  wartawan,  H. Maman Suarta mantan Kabag Biro Umum Perlengkapan yang kini memangku jabatan Kabiro tidak berada di tempat, menurut salah satu staffnya bapak lagi mengikuti rapat di Pendopo Gubernur, katanya(bin/Buser Trans OnLine)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s