Normalisasi Sungai Gandeng BUMN

Posted on

YOGYA –Buser Trans Online

Kewalahan mengatasi efek ikuitan erupsi Merapi, pemerintah akhirnya menggandeng lima badan usaha milik negara (BUMN) ikut membantu program normalisasi sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Perusahaan-perusahaan pelat merah ini akan diajak untuk mengeruk sedimentasi material vulkanik seperti pasir,kerikil,dan batu-batu besar yang memenuhi sungai-sungai tersebut, terutama normalisasi dam sabo yang rusak.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Bambang Hargono mengatakan sungai yang paling banyak dipenuhi material vulkanik adalah Kali Boyong, Kali Gendol, Kali Putih dan Kali Batang. Kondisi ini mengkhawatirkan karena terus menerus akan menghasilkan banjir lahar dingin pada daerah hilir.”Pemerintah pusat memberikan dana sebesar Rp20 miliar lewat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk normalisasi sungai,”ujar Bambang di kantornya kemarin.

Lima BUMN yang ikut program normalisasi adalah PT Waskita Karya (bekerja di Kali Gendol,Sleman), PT Pembangunan Perumahan, PT Adi Karya,PT Brantas Diparaya, dan PT Wijaya Karya (yang bekerja di Kali Putih dan Kali Batang, Magelang). Kondisi saat ini, dari 244 dam sabo yang berada di sungai-sungai tersebut, 50% di antaranya tertimbun material vulkanik.

Kondisi ini mengharuskan pengerukan agar air bisa kembali mengalir seperti biasa. Dam sabo tersebut memang diperuntukkan sebagai sarana pengendalian sedimentasi. Salah satunya untuk menahan material vulkanik supaya tidak menerjang ke daerah di hilir dan merusak bantaran sungai.

Selain untuk menormalkan dam sabo, pemerintah akan membuat bronjong dari kawat dan batu untuk memperkuat tepian-tepian sungai.Terutama di kelokan-kelokan dan yang berada di dekat permukiman warga.

”Tahun 2001 pada master plan kita merencanakan membangun sebanyak 279 unit dam sabo. Itu untuk mengantisipasi muntahan material sebanyak 8 juta meter kubik. Kalau sekarang muntahannya mencapai 140 juta meter kubik di sisi selatan, ini harus ada perencanaan ulang,”ungkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM Pemprov DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan penanganan kerusakan infrastruktur di DIY membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak.Misalnya, perbaikan infrastruktur yang merupakan kewenangan pemkab bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Namun, terlebih dahulu harus disepakati grand design penanganannya. ”Semua bisa masuk dalam program perbaikan, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Bahkan jika swasta yang mau membantu akan kami terima,” ujarnya. cholis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s