Kadis PU Bina Marga Tata Ruang Prov. Banten Terseret Sebagai Saksi

Posted on

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Takut Boroknya Diungkap Ke Publik, Kepala Dinas Kesehatan Diduga Suap Hafidz

Banten, Buser Trans OnLine

Fakta persidangan kasus  dugaan pemerasan yang dilakukan Direktur Eksekutif Forum Kajian Sosial dan Budaya (Foksad), Hafidz As’ad E Mukri terhadap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr Djaja Budhi Suhardja di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin (20/12).

Sidang yang di mulai sekitar jam 10 Wib menghadirkan lima saksi, antaralain : Kadinkes Banten, Dr. Djadja Buddy Suhardja, Drs. H. Ijul Jazuli, Adjat Sudrajat, Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang, Ir. H. M. Soleh MT dan Juhdi.  Namun, yang dimintai keterangan hanya dua orang yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr Djadja Budi Suhardja dan H Ijul Jajuli selaku Kepala Biro International Media.

Dalam kesaksiannya Kepala Dinas Kesehatan Banten Djadja mengaku belum pernah bertemu dan mengenal terdakwa, tapi pernah berhubungan lewat telpon. Djadja menerangkan pernah menerima surat Somasi dari LSM Foksad terkait pengadaan Alkes tahun 2009, yang di nilai sarat penyimpangan dan tanpa proses tender (Anprosedural) sehingga merugikan keuangan Negara. “saya tidak paham apa yang di sebut dengan anprosedural karena, setahu saya semua proses lelang sudah di tempuh sebagaimana mestinya, pokoknya dalam pengadaan alkes sudah tidak ada masalah,” kata Djaja.

Selang beberapa hari kemudian lanjut Djaja, ada orang yang mengaku bernama Hafidz datang ke kantor Dinkes untuk menanyakan tindak lanjut surat somasi yang dikirimkan oleh Foksad. Setelah bertemu dengan orang yang mengaku Hafidz dirinya, (Djaja, red) mengajaknya ke ruang tamu.

“Saya sudah berusaha menerangkan kepada yang   mengaku Hafidz bahwa, pengadaan Alkes 2009 itu sudah tidak ada masalah, namun Hafidz bersikeras mengatakan pengadaan Alkes itu Anprosedural, karena tidak ada titik temu pertemuan itupun berlalu begitu saja. Sebagai tamu wajib di hormati karena sudah jauh-jauh datang ke kantor saya menyuruh sekretaris untuk memberikan mereka uang untuk ongkos pulang sebesar Rp 10 juta,” tuturnya.

Besarnya ongkos yang diserahkan Djadja terhadap tamunya itu, membuat Djadja kewalahan menjawab pertanyaan  Hakim. Begitu juga saat Pengacara terdakwa  mengajukan berbagai pertanyaan terhadap saksi,  Dr Djadja semakin kebingunan menjawabnya. Namun, pertemuan yang tidak menemukan kata sepakat itu berlanjut terus melalui telepon, bahkan melalui pihak ke tiga untuk menjembatani termasuk kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Ir H. M. Soleh   yang menginginkan persoalan itu segera di selesaikan.

Merasa terbebani persoalan itu , Kepala Dinas Kesehatan ini pun curhat kepada seorang kenalannya bernama Ijul Jajuli salah seorang wartawan di Banten yang mengaku kenal dekat dengan Hafidz. Gayungpun bersambut, Ijul yang juga menjadi saksi dalam perkara ini bersedia menjadi mediator untuk mempertemukan Djaja dengan Hafidz di Hotel Le Dian Serang, Selasa (07/09/2010).

“Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, saya memberikan uang kepada Hafidz sebesar Rp 200 juta dari permintaan awal Rp 2 milyar. Merasa jadi korban pemerasan saya menelepon Polisi sehingga terjadi penangkapan,” katanya.

Hal yang menarik dalam sidang itu ketika kesaksian Djaja di konfrontir dengan kesaksian H Ijul sebagai mediator, karena terjadi perbedaan pendapat dan ingin membuktikan kebenaran diri masing-masing sehingga saling tuding mengenai besaran uang yang harus di serahkan kepada Hafidz. Djaja mengatakan tidak pernah terjadi tawar menawar mengenai pemberian uang, sementara Ijul berpendapat Djaja lah yang pertama menawarkan Rp 200 juta. “Awalnya Hafidz minta Rp 2 Milyar, yang pada akhirnya di sanggupi oleh Djaja sebesar Rp 1,5 Milyar. Sebagai uang muka Djaja menyerahkan uang Rp 200 juta kepada Hafidz di Hotel Le Dian Serang dan sisanya 300 juta rupiah akan di cicil pada akhir tahun. Sedangkan Rp 1 Milyar akan di serahkan pada tahun 2011,” papar Ijul.

Duduk dikursi Saksi, Ijul dihujani pertanyaan salah satu pengacara terdakwa, Thomson Situmeang yang mempertanyakan kesaksian Ijul di berita acara pemeriksaan (BAP) tidak sinkron dengan kesaksian di persidangan, karena saat Ijul dicecar Thomson dengan beberapa pertanyaan baru Ijul menjawab bahwa dirinya kelelahan dan bahkan Ijul juga menyatakan dengan tegas siap mencabut pernyataannya yang ada di BAP.

Kronologis penyerahan uang 200 juta rupiah di Hotel Le Dian Selasa (07/09/2010) malam Rabu itu, antara keterangan saksi Dr. Djadja dengan kesaksian Ijul  mengenai teknis penyerahan uang tidak sesuai dengan kesaksian  terdakwa Hafidz. Menurut kesaksian Hafidz, uang itu diletakkan Dr. Djadja di atas meja. Sementara keterangan Djadja, bahwa uangnya diletakkan di bawah meja dekat kaki Hafidz. Namun,  Hafidz dengan tegas membantah keterangan saksi-saksi tersebut.

Sidang yang di pimpin Hakim Ketua Syamsi didampingi dua Hakim anggota, yakni; Cipta Sinuraya dan Toto Rindarto itu dihadiri para pejabat dan staff Dinkes Banten, tampak hadir Ketua Panitia Pengadaan Barang, Agus Takaria. Persidangan berjalan alot karena keterangan yang di berikan oleh saksi berbelit-belit sehingga memakan waktu yang cukup lama. Sidang akan dilanjutkan Senin depan untuk meminta keterangan dari tiga saksi lainnya, (bin/Buser Trans OnLine).

3 thoughts on “Kadis PU Bina Marga Tata Ruang Prov. Banten Terseret Sebagai Saksi

    reno said:
    10 Februari 2011 pukul 8:53 AM

    kasian djadja,rumah keluarganya (istri dan anak2nya) aja di bandung masih warisan alias belum punya rumah sendiri, di dalem gang pula
    kayaknya gak masuk akal kalo si LSM nuduh korupsi

    Suka

    Azhi said:
    6 Desember 2011 pukul 9:45 AM

    Klo Djaja merasa benar buat apa dia memberikan uang ke hafid…..???????

    Suka

    Benny m pers kompass indonesia news said:
    17 Januari 2013 pukul 10:46 AM

    Bagus beritanya paktual, komentar saya TERKAIT BERITA masalah hafid, seharusnya pihak penegak hukum jangan tinggal diam seharusnya pihak penegak hukum juga meminta keterengan dan data dari sudara hafid terkait alkes, dan periksa juga pihak dinkes provinsi banten, pasti ada unsur korupsi dalam program pengadaan pperalatan alkes, by benny pers kompas indonesia news pandeglang

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s