Hitung Kerugian Negara Kejati DIY Gandeng BPKP

Posted on Updated on

YOGYA , Buser Trans Online

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akhirnya menggandeng Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dalam mengungkap kerugian negara di balik kasus dugaan korupsi di Bantul maupun pengadaan obat Sleman. ’’Kami minta BPKP menghitung berapa nilai kerugian keuangan negaranya,’’ ungkap Kajati DIY Tyas Muharto SH MH di sela acara sosialisasi hasil rapat kerja Kejati se-Indonesia dengan Kejagung di gedung Kejati DIY kemarin.

Kasus Bantul yang dibidik kejaksaan ada tiga perkara. Yakni kasus suap dan gratifikasi Rp 500 juta yang diduga melibatkan Sekda Bantul Gendut Sudarto, akuisisi Radio Bantul Rp 1,7 miliar, dan proyek Bantul Kota Mandiri (BKM) senilai Rp 3,4 miliar. Sedangkan nilai pengadaan obat Sleman senilai Rp 1,3 miliar.

Tyas mengatakan, digandengnya BPKP itu untuk menyingkap unsur delik formil dari kasus-kasus tersebut. BPKP merupakan lembaga auditor yang dinilai berkompeten menghitung kerugian keuangan negara melalui audit investigasi. ’’Keterlibatan BPKP bukan hanya kasus Bantul. Tapi, semua kasus termasuk perkara obat Sleman,’’ katanya pada acara sosialisasi hasil rapat kerja dengan Kejagung.

Sosialisasi hasil rapat kerja dengan Kejagung itu diikuti ratusan jaksa dan pejabat struktural di lingkungan Kejati DIY. Mereka terdiri atas lima kajari, asisten kajati, dan kepala seksi. Kajari Sleman Juniman Hutagaol SH yang ikut menjadi salah satu peserta mengatakan kesiapannya meneruskan penyelidikan kasus obat. Penyelidikan itu merupakan perkara lama yang dibuka ulang.
Juniman mengatakan semua dokumen penyelidikan yang dilakukan pada 2004 dan 2005 lalu telah ditemukan jajarannya. ’’Hasilnya sudah kami laporkan ke Kajati. Kami sedang menungggu perintah atasan,’’ ujarnya. Juniman menegaskan, bila Kajati memerintahkan penyelidikan dilanjutkan, pihaknya akan menjalankan perintah itu. ’’Kami ikuti perintah bos,’’ tandas jaksa yang pernah ikut menangani perkara mantan Ketua KPK Antasari Azhar ini.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIJ Bambang Setiawan mengatakan, lembaganya sering diminta lembaga penegak hukum seperti jaksa, polisi atau KPK membantu menghitung kerugian keuangan negara. Untuk melakukan tugas itu, BPKP menerjunkan tim yang bertugas mengadakan audit investigasi ke lapangan. Audit investigasi termasuk bagian dari fungsi represif yang dimiliki BPKP. ’’Sepanjang 2010 ada beberapa audit investigasi yang kami lakukan. Soal jumlah dan jenisnya saya kurang hafal,’’ terang Bambang.

Sementara Kadiv Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Syarifudin M Kasim SH minta Kejati DIJ mengambil alih penanganan kasus obat jika Kejari Sleman ragu-ragu. Dia khawatir Kejari Sleman kurang serius karena ada hambatan psikologis. Sebab, kasus yang ditangani diduga melibatkan pejabat di level Pemkab Sleman. ’’Seperti kita tahu Kajari juga masuk unsur Muspida. Jangan-jangan ada unsur ewuh pakewuh,’’ katanya. Karena itu demi menuntaskan kasus obat, JCW mendesak agar kasus tersebut diambil alih kejati.Cholis Buser Trans Online

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s