RUU Desa Butuh Gerakan Politik

Posted on

YOGYA , Buser Trans Online

Berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak yang kurang baik bagi desa. Apalagi perdebatan terkait RUU desa sebagai konsekuensi kesepakatan revisi atas UU nomor 32 tahun 2004 tidak hanya terjadi dikalangan eksekutif dan legislatif tapi telah mengundang banyak perhatian dari gerakan masyarakat sipil.
Oleh karena itu adanya kejelasan payung hukum yang secara komprehensif dan holistik sangat dibutuhkan. Payung hukum tersebut tidak hanya mengatur soal mekanisme pembangunan secara umum, namun juga perlu mengatur soal aspek kelembagaan, mekanisme hubungan kerja antar tingkat pemerintahan, kewenangan, pembiayaan dan partisipasi masyarakat.

Demikian dikatakan oleh Ketua Presedium Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso SH dalam acara Semiloka Nasional dengan tema ‘Gerakan Memperjuangkan Undang-undang Desa’ yang diselenggarakan oleh PSPK UGM, Parade Nusantara, IRE dan STPMD ‘APMD’ di Auditorium Kampus STPMD ‘APMD’, Kamis (23/12).

Selain Ketua Presedium Parade Nusantara kegiatan tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber Sutoro Eko Yunanto (tim pakar RUU Desa), Arie Sujito (Direktur IRE) dan Budiman Sujatmiko (anggota DPR RI Komisi 2) dengan keynote speaker Prof Dr Susetiawan (PSPK UGM).

Dalam kesempatan tersebut Susetiawan menyatakan, keberadaan RUU Desa diharapkan bisa menjadi payung hukum desa secara komprehensif dan holistik. Hal itu penting karena RUU Desa tidak sekadar bersifat subtantif tapi lebih makro. Cholis Buser Trans Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s