BPKP Kawal Dana Rekonstruksi Merapi

Posted on

SLEMAN – Buser Trans Online

Pemerintah pusat tak mau kecolongan kemungkinan adanya penyelewengan bantuan bagi korban bencana dalam bentuk apapun. Terutama bantuan berupa uang dan barang.

Setiap bentuk penyelewengan jelas melanggar undang-undang. Karenanya, setiap bantuan harus dicatat dan dilaporkan secara transparan.

Mengantisipasi agar tak terjadi penyelewengan dana bantuan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerjunkan tim pemantau untuk mengawal distribusi bantuan bencana erupsi Merapi. Tim pemantau tak hanya bertugas mengawasi distribusi bantuan, tetapi sekaligus memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah setempat.

Setidaknya untuk membuat laporan agar tak terjadi kesalahan administrasi atau penyelewengan oleh oknum tertentu. “Jangan sampai niat baik pemerintah untuk korban bencana justru berujung caci maki. Karenanya harus dikawal sejak penerimaan bantuan, penyaluran, hingga pembuatan pelaporannya,” ujar Deputi Kepala BPKPBidang Investigasi Suradji saat meninjau barak pengungsi di Hargobinangun, Pakem.

Pengawalan tak hanya untuk Pemprov DIY dan Pemkab Sleman. Pengawalan juga diterapkan kepada pemerintah daerah yang sedang menanggulangi bencana. Termasuk di Magelang, Mentawai, dan Wasior. Tim dari BPKP ditempatkan di posko-posko pemerintah mulai hari ini.
“Prinsipnya kami akan membantu apa yang diperlukan oleh pemerintah,” imbuh Suradji.

Kepala Perwakilan BPKP DIY Bambang Setiawan menambahkan fungsi pengawasan itu dilakukan sebagai paradigma baru terkait reposisi dan revitalisasi BPKP yang khitohnya sebagai lembaga pengawas. “Sebagai bagian dari pemerintah, kami wajib mendorong terwujudnya tata kelola yang baik. Peran kami lebih pada pencegahan timbulnya permasalahan menyangkut keuangan,” ungkapnya.

Pendampingan, imbuh Bambang, dimaksudkan agar setiap distribusi bantuan tanggap darurat bisa dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel, dan tak menimbulkan persoalan di belakang hari demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

“Bantuan ini kan asalnya dari banyak sumber. Termasuk dari pemerintah, sehingga sering jadi sorotan publik. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan,” tandas mantan kepala perwakilan BPKP Kalimantan Timur itu. Bambang berharap siapa saja yang mencium adanya kejanggalan atau indikasi penyelewengan bantuan, agar segera melaporkan ke BPKP atau aparat hukum.

Selain menempatkan petugas pemantau, BPKP juga menyalurkan bantuan yang berasal dari kantong pribadi karyawan. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah dan dibagi untuk para korban bencana Wasior, Mentawai, dan Merapi. Total bantuan yang diserahkan untuk pengungsi Merapi sejauh ini sudah mencapai Rp 52,5 juta plus bahan makanan. Cholis Buser Trans Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s