Program Layanan Kesehatan Gratis Terancam Gagal

Posted on

YOGYA — Buser trans Online

Sinyal Pemprov DIY mengevaluasi anggaran bantuan keuangan ke pemkab dan pemkot se- DIY sebagai dampak berkurangnya belanja APBD 2011, mulai menjadi kenyataan. Salah satu yang merasakan pemangkasan anggaran itu adalah sektor pendidikan.

Bila APBD 2010 pemprov mengalokasikan dana Rp 159,9 miliar, maka 2011 hanya dianggarkan Rp 111,5 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai 196 kegiatan dari 96 program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinpendikpora) Provinsi DIY. ’’Totalnya anggaran pendidikan menurun sebesar Rp 48 miliar,’’ ujar anggota Komisi D DPRD DIJ Isti’anah ZA kemarin.

Menurunnya jumlah anggaran pendidikan itu diperoleh Komisi D setelah mengadakan rapat kerja dengan Dinpendikpora saat membahas Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA/PPAS) RAPBD 2011. Dari sekian banyak anggaran yang dipangkas yang paling membuat Isti’anah geleng-geleng kepala adalah dibatalkannya anggaran bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).

Selama ini anggaran Bosda didistribusikan pemprov ke pemkab dan pemkot se- DIY bersamaan dengan bantuan untuk guru tidak tetap dan pegawai tak tetap (GTT/PTT) sebesar Rp 90 miliar. Di mata politikus asal PAN, keputusan menurunkan anggaran Bosda itu sangat disesalkan. Pertimbangannya, anggaran Bosda sangat membantu siswa berikut orang tuanya, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Selain tetap berupaya anggaran Bosda dipertahankan, isteri Hakim Agung Mahkamah Agung Salman Luthan itu berniat memperjuangkan kenaikan bantuan GTT/PTT. Bila selama ini per bulan GTT/PTT mendapatkan tunjangan Rp 100 ribu, tahun depan akan dinaikkan Rp 150 ribu per orang per bulan.

Menurut mantan wakil ketua DPRD DIY tersebut, sejak lima tahun terakhir bantuan GTT/PTT belum pernah naik. ’’Ini untuk menyesuaikan dengan terus melambungkan kebutuhan pokok sehari-hari dan beban hidup yang semakin berat,’’ ucapnya semangat.

Menurunnya anggaran pendidikan hingga Rp 48 miliar juga dikritisi Esti Wijayati. Anggota Komisi D ini terang-terangan menggugat komitmen pemprov memenuhi amanat konstitusi berupa anggaran pendidikan minimal 20 persen.

Dari pencermatan Esti, selama ini anggaran pendidikan yang dialokasikan pemprov belum memenuhi kuota 20 persen. ’’Amanat konstitusi saja belum dipatuhi, kok mau dikurangi,’’ gugatnya seraya menambahkan, program wajib belajar 9 tahun saat ini sudah dilaksanakan dengan baik di Provinsi DIY. Karena itu, sudah saatnya pemprov meningkatkan pencanangan program wajib belajar 12 tahun.

Senada dengan Isti’anah, Srikandi PDIP itu ingin agar anggaran bosda dipertahankan. Esti juga mendesak agar dana beasiswa bagi anak yatim dan keluarga kurang mampu mulai SD, SMP dan SMA ditingkatkan.

Kabid Perencanaan dan Standardisasi Dinpendikpora DIY Kadarmanto Baskara Aji menjelaskan, penurunan alokasi dana pendidikan dilakukan setelah pihaknya membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemprov. Menurut Aji saat ini anggaran Bosda yang dikeluarkan pemprov sebesar Rp 130 ribu untuk SD, dan SMP Rp 180 ribu.

Kendati Bosda dihapus, pemprov tetap mempertahankan bantuan GTT/PTT sebesar Rp 31, 7 miliar. Dengan anggaran itu setiap GTT/PPT berhak mendapatkan bantuan Rp 100 ribu per bulan.

Aji juga menginformasikan, bantuan GTT/PTT yang bersumber dari APBN mengalami kenaikan sebesar Rp 20 ribu. ’’Dari semula Rp 200 ribu menjadi Rp 220 ribu,’’ terangnya.

Ketua Komisi D Nuryadi mengatakan, merosotnya alokasi anggaran tak terbatas di sektor pendidikan. Bidang kesehatan juga mengalami pemangkasan. Program jaminan kesehatan 2010 sebesar Rp 35 miliar, pada 2011 dipangkas tinggal menjadi Rp 20 miliar atau menurun sebesar Rp 15 miliar.

Dengan adanya pemangkasan itu, Nuryadi mengaku, gagasan mewujudkan program layanan kesehatan gratis pada 2011 terancam gagal direalisasikan. ’’Keseriusan pemprov mewujudkan layanan kesehatan gratis layak dipertanyakan,’’ kata Nuryadi.

Keadaan itu diperparah dengan dikuranginya kuota kepesertaan Jamkesmas dari pusat. Dari semula 900 ribu jiwa berkurang menjadi 600 ribu orang. Konsekuensinya, sisa 300 jiwa harus ditanggung daerah. ’’Padahal sekarang pemprov akan mengurangi anggaran sektor kesehatan,’’ katanya.

Nuryadi mengatakan dewan akan berusaha mempertahankan, bahkan menaikkan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah itu antara lain akan ditempuh saat pembahasan di Badan Anggaran. ’’Prinsipnya karena langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka harus kita optimalkan,’’ tekadnya. Cholis Buser Trans Online

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s