Pejabat Pemkab Diduga Lindungi Darmadi

Posted on Updated on

BANTUL –Buser Trans Online

Kontoversi seputar status hokum Darmadi, Kepala Dusun Semampir Panjangrejo Bantul, tampaknya bakal menemui jalan buntu. Pasalnya, Bagian Pemdes Pemkab Bantul dan Komisi A DPRD Bantul tidak mau ambil pusing terhadap polemik yang terjadi pada Semampir. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa anggota Komisi A DPRD Bantul dan Kepala Bagian Pemdes Bantul Agus Sulistiyana saat menemui warga Semampir di ruang rapat Komisi A DRPD Bantul, kemarin.

Menurut Agus, dalam perda disebutkan pejabat yang memiliki kewenangan memberhentikan atau mengganti seorang dukuh dari jabatannya adalah kepala desa (kades). Bukan, bagian pemdes, camat atau bupati. ”Mekanismenya, kepala desa memberhentikan dukuh. Selanjutnya, kepala desa meminta persetujuan kepada bupati. Jadi, bukan bupati yang memberhentikan,” kata Agus.

Berdasar ini, lanjut Agus, keputusan dukuh Semampir diberhentikan atau cukup diganti menjadi  kewenangannya kades. Karena itu, Agus meminta kepada lurah Pajangrejo segera memberikan keputusan terkait masalah tersebut. “Sekarang tinggal kadesnya berani atau tidak,” tantang Agus.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Bantul Eko Julianto Nugroho. Menurut Eko, pihaknya tidak bisa memanggil paksa Kades Pajangrejo Gunadi Wibowo datang ke gedung DPRD Bantul untuk menjelaskan status dukuh Semampir. Alasannya, jabatan kades jabatan politis seperti halnya jabatan DPRD Bantul yakni sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

”Jabatan kades itu sama dengan jabatan kami sebagai dewan. Sama-sama dipilih rakyat. Jadi, tidak mungkin kami memanggil paksa terhadap orang yang jabatan setara dengan kami. Kami ya pakewuh pak,” kata Eko menanggapi permintaan warga supaya dewan memanggil paksa lurah Pajangrejo.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi gesekan, Eko meminta Gunadi Wibowo segera memberikan keputusan terhadap masalah tersebut. Sebab, bila masalah ini tetap dibiarkan tanpa ada keputusan persoalan tidak akan bisa selesai. ”Intinya ada di pak lurah, berani atau tidak,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Di mata warga pro-pemberhentian, kontroversi terkesan dibiarkan mengambang karena intervernsi pejabat teras Bantul. Menurut warga yang enggan namanya dikorankan, keengganan  Kepala Desa Pajangrejo Gunadi Wibowo memberhentikan Dukuh Semampir Darmadi karena sang lurah pernah mendapatkan intimidasi dari seorang pejabat teras di Bantul. Namun, warga enggan menyebutkan pejabat teras yang dimaksud.

”Sebenarnya kami juga bisa memaklumi posisi Pak Lurah. Ya, mungkin pak lurah takut memutuskan karena beliau pernah diminta pejabat teras supaya tidak ikut campur atas masalah status dukuh Semampir. Sehingga pak lurah jadi down, tidak mau persoalan tersebut,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Staf LBH DIY, Samsudin Nurseha yang ikut mendamping warga Semampir menegaskan dalam Perda nomor 03/2010 tentang perubahan atas Perda Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa dijelaskan perangkat atau pamong desa yang tersangkut kasus hukum dengan ancam hukuman penjara minimal lima tahun harus diganti.

Padahal, Dukuh Semampir Darmadi tersangkut kasus korupsi dakons dan telah divonis hakim PN Bantul 1 tahun.”Meski Darmadi hanya divonis satu tahu, tapi kan dia terbukti bersalah. Dia melanggar UU Tipikor yang acanaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Jadi, logika hukumnya seharusnya Darmadi diganti tidak hanya diberhentikan sementara,” tegas Samsudin. Cholis Buser Trans Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s