Perda PHBM di Jabar Perlu Pengesahan

Posted on Updated on

Kab. Sumedang, Buser Trans Online,.

Ketua Perhimpunan Masyarakat Desa Hutan Indonesia (PMDHI) sekaligus Ketua Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA) Jabar, yang juga Anggota DPRD Sumedang, Saepudin menyatakan, perlunya Perda PHBM di Jabar untuk disahkan. Karena hal tersebut akan berimbas positif  pada anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menjadi lebih bersemangat.

Paling tidak, lanjutnya, 1.570 LMDH yang ada di seluruh Jabar menjadi lebih mudah memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dalam keterlibatan di berbagai program pembangunan, terutama pembangunan ekonomi di desa masing-masing. “Pembangunan perekonomian masyarakat desa hutan bukan sebatas pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan melalui produksi dan perdagangan. Hal itu juga memerlukan dukungan sarana, seperti infrastruktur, pengelolaan sumber daya manusia, berbagai kebijakan, dan sebagainya. Semua itu saling berkaitan,” ujarnya.

Saefudin menambahkan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan hanyalah merupakan modal dasar bagi masyarakat desa hutan untuk membangun perekonomian. Dalam pengelolaannya, mereka membutuhkan pembinaan, baik secara teknis, pengembangan produk, perluasan pasar, pengorganisasian bisnis, intelijen pasar, maupun pemetaan produksi.

“Pembangunan ekonomi masyarakat desa hutan berbasis pengelolaan secara partisipatif akan semakin menguatkan peran LMDH. Apalagi, selama ini LMDH jelas-jelas mampu menjadi motor penggerak serta dinilai paling mengetahui situasi dan kondisi apa yang mereka butuhkan,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan legislative sedang menggodok Perda Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan Pengelolaan Hutan Rakyat. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat yang berstatus ekonomi di bawah garis kemiskinan di berbagai daerah di Jabar.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Pemprov Jabar, Hasan Zainal Abidin pada acara Rapat Kerja dan Dengar Pendapat tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor.

Menurutnya, pembangunan perekonomian masyarakat desa seyogianya menjadi salah satu sektor yang harus terus digenjot Pemprov Jabar, terutama di kawasan-kawasan perdesaan yang berdekatan dengan hutan. “Apalagi diketahui di sana banyak potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan, mulai dari sektor berbasiskan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan hingga perdagangan agro,” katanya.

Jika dikelola secara benar dan mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait, lanjut Hasan, berbagai potensi tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Paling tidak, akan muncul sinergi dan proses yang saling beriringan antara pembangunan perekonomian masyarakat desa (seperti perluasan lapangan kerja dan upaya menekan arus urbanisasi) dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan.

“Satu dari sejumlah potensi ekonomi yang bisa segera digarap adalah optimalisasi peran pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Apalagi, masyarakat desa hutan merupakan bagian dari warga masyarakat Jabar yang juga memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian di perdesaan,” pungkasnya. (Kos/Buser Trans online)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s