FKPN Temukan Bantuan DKP Sarat Penyimpangan, “Kadis Membantah”

Posted on Updated on

Petani Nelayan Sedang Membudidayakan Rumput Laut.

Banten, Buser Trans OnLine

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan program pengembangan wirausaha pemula budidaya perikanan di 273 Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan Indonesia penghasil produk perikanan dan kelautan terbesar di dunia. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Serang  sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat  belum mampu mewujudkan program yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan  dianggap gagal.

Pasalnya, bantuan pemerintah pusat yang disalurkan melalui DKP Kab. Serang dalam bentuk; 3 paket kebun bibit rumput laut dan 220 rumput laut jenis eucheuma cottonii, 50 paket polyculture, terdiri dari benih udang, bandeng, dan rumput laut jenis gracillaria disinyalir DKP Kab Serang sebagai pemangku kebijakan di daerah tidak memiliki niat baik (good will) dalam mensejahterakan  masyarakat petani dan nelayan, tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Kebangkitan Petani Nelayan (FKPN) Kab Serang, Sutiadi kepada Buser Trans OnLine dikediamannya baru-baru ini.

Lebih jauh Sutiadi menjelaskan, bahwa ketiga paket kegiatan  yang disalurkan DKP Kab Serang. Ada indikasi bahwa kegiatan yang akan laksanakan  tanpa sosialisasi bagi calon penerima bantuan, akibatnya petani yang menerima bantuan menjual bantuan karena mereka tidak paham melaksanakannya, itu salah satu bukti dari beberapa item yang menjadi temuan FKPN. Oleh karena itu,  kami menilai kegiatan itu  sarat penyimpangan alias dikorupsi. Untuk itu, FKPN dan  Komunitas Masyarakat Serang Utara (KMSU) akan mendesak pihak penegak hukum untuk mengusut adanya indikasi penyimpangan bantuan di atas,   tandasnya

Menyikapi adanya indikasi penyimpangan bantuan DKP yang ditemuan FKPN, ketika dikonfirmasi Buser Trans OnLine di ruang kerjanya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, Budi Mulyadi terkesan rada sinis terhadap pertanyaan wartawan, dengan adanya persoalan itu membuat dirinya didatangani 20 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wartawan.  Budi mengatakan dalam pemberitaan di media lokal, nyata Komisi II DPRD Kab Serang mengakui kegiatan itu sudah memenuhi prosedur.

Kegiatan itu memang tidak memakai jangkar, dan bambunya yang kecil, sementara permintaan masyarakat bambunya yang besar. Terus perahu bukan buat orang, perahu itu diperuntukkan menarik rumput laut disaat panen dengan cara ditarik. Sebab tempat  budidaya rumput laut hanya sebatas pinggang. Mereka sendiri kan tidak tahu teknis, langsung menggebor-geborkan, akhirnya informasi ini keluar kemana-mana. Seharusnya, FKPN datang menghadap kita. Alat kontrolnya dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kan ada di Dinas, kenapa tidak menghadap kami. Ini ada apa sebenarnya..? Permasalahan itu,  sudah ditangani Pihak Penegak hukum, mulai dari Kepolisian dan Kejati, ungkapnya. (nin/Buser TRans Online)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s