Dispora Mamuju Utara Sulbar Tuding LSM dan wartawan Tidak Profesional

Posted on Updated on

Pasangkayu.  Mamuju Utara Sulbar, Buser Trans Online,.

Menanggapi terpaan miring pada SKPD yang dipimpinnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ( DISPORA ) Kab. Mamuju Utara, M.Jufri, memberikan tanggapan keras atas penyaluran dana alokasi khusus (DAK). Menurutnya dalam proses penyaluran dana DAK,tidak ada mekanisme yang salah, hal itu didasari pada pemberlakuan PEPRES 54 Tahun 2010, tentang perubahan dari kepres 80.

Ditemui diruang kerjanya,M.Jufri sangat menyesalkan, pemberitaan yang menyorot pelaksanaan penyaluran DAK tahun 2010, dilingkungan DISPORA Mamuju Utara, oleh sejumlah rekan wartawan dan LSM, dinilai tidak sesuai dengan kepres 80, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini telah menimbulkan aroma tidak sedap dilingkungan dispora matra.

Karena itu M.jufri perlu meluruskan terpaan dan berita miring itu, dengan lebih rinci menangkis prediksi berita miring ini, dimana ia menilai rekan jurnalis tidak melakukan konfirmasi secara detail, tentang masalah ini kemudian menyiarkannya melalui media cetak, ini bisa menimbulkan tragedi TRIAL BY THE PRESS, menghukum lewat media massa,”makanya kami harapkan teman teman pers untuk melakukan konfirmasi sebelum memuat suatu berita, sehingga menimbulkan persepsi yg tidak tepat, karena itu bisa berpengaruh pada lembaga, atau orang yg menjadi objek berita, dan saya kira teman-teman sudah mengerti,,,,”ugkapnya,,

Ditambahkan dia, kepres 80 tidak ter abaikan begitu saja, namun ada satu payung hukum lain yang tentunya bisa dijadikan acuan, dalam penyaluran DAK pada tahun 2010 yang lalu, yaitu pepres 54 tahun 2010, dengan demikian tentunya perlu diketahui dan difahami oleh rekan wartawan dan LSM,sehingga tidak timbul penafsiran yang berbeda, sehingga informasi tersebut dapat menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat.

Dikatakanya lagi bahwa dari dinas pendidikan telah melakukan penyaluran DAK tahun 2010, sudah sesuai dengan juknis peraturan menteri pendidikan nasional RI no.19 tahun 2010, tentang petunjuk teknis penggunaan, DAK bidang pendidikan anggaran 2010, untuk sekolah menengah pertama dengan memberlakukan pepres 54 tahun 2010.

Adapun tentang pelelangan tender maupun pengambilan dokumen, sudah sesuai dengan prosedur yang ada dimana telah diberikan masa sanggah selama empat hari bila mana ada rekanan yang merasa keberatan serta pemeriksaan dokumen dilakukan dikantor dinas itu sendiri.(M. Nurnaz/ Buser Trans Online)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s