Disinyalir Rencana Tuntutan JPU Pasal 368 Terkesan Dipaksakan

Posted on Updated on

Banten, Buser Trans OnLine

dengan terdakwa Hafid Assad E Muqri Direktur Eksekutiv LSM Forum Kajian Sosial dan Budaya (Foksad)

Rencana Tuntutan (Rentut) yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Mila Dian dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Syamsi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin ()berjalan dengan lancar.

Dalam rentutnya, JPU, Mila Diaan mendakwa Hafid dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara berdasarkan KUHP Pasal 368 ayat (1)……,

Uasi persidangan digelar, terdakwa Hafid dengan tegas mengatakan bawah hukuman yang didakwakan JPU itu di luar ada kebiasaan. 368   rata-rata tidak ada yang di atas 3 tahun. Karena Pasal 369 dengan kerugian yang cukup besar saja maksimal 2-3 tahun. Ini adalah sebuah tragedi hukum untuk merampas hak azasi manusia. Ia membenarkan  Pasal 368 (1) acamannya 9 tahun. Bila dilihat dari kronologisnya, saya kan sedang menjalani profesi. Memang LSM itu bukan profesi. Apakah  seorang tidak bisa jadi konsultan…? Dan kenapa H. Ijul Jazuli sendiri tidak ikut serta karena ia yang mengirim uang dan mengatur segala-galanya. Ini sangat melukai prinsip-prinsip keadilan dan kemanusian, dimana seorang yang sedang menjalani profesi di kriminalkan seorang koruptor  yang bukan meresahkan lagi, tapi merugikan kepentingan umum.

Salah satu tuntutan JPU meresahkan; meresahkan siapa,..? emang saya membawa alat senjata pistol (Senpi) atau berupa senjata tajam. Saya kan diminta untuk bertemu seseorang, atas dasar pemintaan H. Ijul. Dan saya tidak pernah bicara harus 300 juta rupiah terhadap Djaja. Permasalahannya adala  bahwa saya mau mengungkap kejahatan Korforatif di Banten. Dan kalau somasi dijadikan sebagai alat bukti yang syah, dimana dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disana tertuang peran serta masyarakat,  dalam testomi I yang saya sebarkan, paparnya

Ditegaskannya, semua fakta-fakta hukum yang obyektif, diabaikan oleh JPU. Tuntutan itu dirangkai dalam kebohongan, uang 10 juta rupiah bukan diminta secara paksa dari Djadja, tapi Djadja sendirilah yang memaksa agar kurir mau menerima uang rp 10 juta dari Djadja. Sementara hukum adat itu adalah teguran. Jadi ini adalah sebuah konsfirasi tingkat tinggi atara penyelenggara negara dan alat negara.

JPU tidak melihat unsur yuridis tapi unsur politisnya. Kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan kasus 368 yang bikin orang celaka tuntutan 2 tahun penjara. Sementara pasal 368 ayat (1) dipaksakan, ini rekor kebohongan, rekayasa dan manipulasi. Sehingga  hukum dijadikan alat menekan kelompok kritis yang menyuarakan tentang pemberantasan anti korupsi.  Dan hafid siap menantang H. Jajuli dan Djadja untuk sumpah pocong agar publik menyadari dan mengetahui bahwa reformasi hukum di Banten belum tersentuh, dan modus operandi mafia peradilan semakin jelas, pungkasnya

Hal Senada Kuasa Hukum Terdakwa, Syaiful SH kepada Buser Trans OnLine, Syaiful menegaskan bahwa rentut JPU dengan dakwaan 5 tahun penjara terhadap kliennya, menurut kami sementara tidak tidak terbukti. Nanti kita membuat langkah pembelaan, tentunya dalil-dalil JPU untuk mendakwakan Pasal 368 (1)… apakah sudah terbukti, jadi itulah yang mau kita lawan. Apakah unsur-unsur itu ada, seperti unsur kekerasan dan pemerasannya dimana..? Kita akan mendalilkan bahwa tuntatan JPU itu lemah dan tidak kuat secara hukum. Nanti akan kita buat alasan-alasan hukum sesuai fakta fakta yang ada, tandasnya(bin/Buser Trans OnLine)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s