Proyek DAK Dicurgai Fiktif

Posted on

Ada LPj, Tak Ada Bangunan Fisiknya

KLATEN – Buser Trans Online

Pelaksanaan proyek pada Dinas Pendidikan Klaten 2010 yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) disinyalir terjadi KKN. Sinyalemen terjadinya korupsi tersebut, dibuktikan ditemukannya proyek fiktif oleh Inspektortat  Daerah Klaten.   Dimana Inspektorat adanya surat pertanggungjawaban (SPj), namun saat dicek ternyata tidak ada realisasi proyek.

Inspektur Daerah Klaten Eko Medisukasto mengatakan, temuan tersebut tidak hanya di satu lokasi, namun ada beberapa SPj yang ternyata  dibuat, namun proyek tidak ada.  “Kami  masih terus mengumpulkan bukti tentang adanya proyek fiktif tersebut. Hal itu akan menjadi bahan untuk memberikan sanksi pada sekolah  yang mendapat bantuan. Saya berharap ini hanya kesalahan administrasi, sehingga hanya mendapat  peringatan,” ujarnya.

Saat ini Inspektorat masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BKKP) untuk mengambil langkah lebih lanjut. Selama menunggu, tim Inspektorat juga diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil pengerjaan proyek DAK.

Ditegaskan oleh Eko bahwa sejak awal  pihaknya sudah mengadakan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak main-main dalam mengerjakan program. Apalagi dana yang digunakan bersumber dari APBN dan APBD, karena jika ada kesalahan tentu akan berdampak panjang.

“Minimal nanti akan dikenai sanksi peringatan. Tapi kalau memang ada kerugian negara yang diakibatkan dalam pekerjaan yang telah direncanakan, maka pihak yang mendapatkan dana harus mengembalikan,” tegasnya.

Eko menolak untuk membeberkan identitas sekolah yang dimaksud, karena pihaknya menunggu aksi dari BPK dengan rekomendasinya. Sejauh ini menurutnya, semua sekolah penerima DAK pendidikan di bidang fisik telah membuat SPj kegiatannya. Anggaran dari pemerintah pusat untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 11 miliar.

Disinggung untuk kemungkinan mengarah ke ranah hukum, Eko mengaku tidak berwenang karena itu sudah menjadi kebijakan bupati. Dia hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kinerja di seluruh SKPD, hasilnya kemudian dilaporkan ke bupati.
“Kami hanya bagian dari pemda, sehingga yang berhak memberikan sanksi bupati. Sejak awal kami sudah melakukan pengawasan karena memang sudah menjadi tugas kami,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten Budiyanto mengatakan, secara umum DAK 2010 perbaikan fisik sudah selesai. Hanya saja masih ada tiga bulan ke depan untuk masa perawatan oleh rekanan proyek. ”Sudah selesai semua untuk fisik,”terangnya.

Ia mengklarifikasi, memang ada tudingan bahwa pihak sekolah menyalahi gambar proyek dari konsultan saat melakukan pembangunan fisik. Menurutnya, hal itu sah-sah saja karena pihak sekolah berniat memperbaiki gedungnya secara totalitas. Pihak sekolah pun mempunyai dana pendamping dalam pengerjaan tersebut. Cholis Buser Trans Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s