Pungli Berkeliaran di Lereng Merapi

Posted on

SLEMAN- Buser Trans Online

Banyaknya pos penarikan retribusi ilegal di jalur penambangan pasir lereng Merapi meresahkan para sopir truk. Karenanya, ratusan sopir truk pengangkut pasir Merapi kemarin (13/1) menggelar unjuk rasa di halaman kantor Polsek Ngemplak, Sleman. Mereka yang menamakan diri Paguyuban Sopir Merapi (PSM) meminta aparat keamanan menindak pelaku pungutan liar.

Dalam aksinya ini, para sopir truk ini juga membawa serta kendaraannya. Bahkan, mereka juga sempat menempelkan beberapa poster dan tulisan berisi tuntutan. Beberapa tulisan tersebut antara lain lain Bubarkan Pungli, Kami Dirugikan dengan Adanya Pungli dan TPR 7.500 Memberatkan Kami.

Paraturan daerah (Perda) retribusi Golongan C sebesar Rp 7.500 itu kan sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2009 lalu. Tapi tetap saja ada oknum yang menarik retribusi. Masak kami harus menyetor Rp 15 ribu untuk kas desa setempat,†ungkap Winarto, koordinator PSM disela-sela aksi.

Winarto mengaku para sopir tak keberatan menyetor retribusi untuk kas desa Rp 15 ribu yang ditujukan untuk pembantunan. Namun, adanya tambahan pungutan sebesar Rp 7.500 tiap rit sekali jalan dirasa memberatkan. Apalagi penarik pungli tak jelas peruntukannya dan sering disertai tindak kekerasan. “Sedikitnya ada tujuh lokasi pungli. Seperti di Banteng, Panti Asih, Cangkringan, Kesumlang, Bangsar, Kepitu, dan Julangan,” sebutnya.

Menanggapi tuntutan para sopir truk, Kapolsek Ngaglik AKP Suwandi tak mau tinggal diam. Perwira pertama kepolisian itu menyatakan akan mengawal para sopir pengangkut pasir Merapi. Suwandi mengimbau para sopir agar tak segan melapor jika ada tindak kekerasan oleh oknum tertentu. Maka polisi akan menindak tegas. “Cukup telepon atau sms ke nomor telepon seluler saya. Anggota kami tentu akan bergerak jika ada laporan kekerasan,” ujarnya.

Asisten Bidang Administrasi R. Djoko Handoyo yang turut hadir menemui para sopir truk turut berjanji akan segera menertibkan pos pungli yang meresahkan para sopir. Bahkan, ia juga mengaku tidak segan untuk memberikan tindakan pada pihak yang melakukan pungutan liar ini. “Kami akan segera tindak. Dalam waktu dekat akan kami koordinasikan dengan pemerintah desa (pemdes) setempat,” janjinya.

Agaknya, penjelasan ini sedikit melegakan para sopir. Usai mendengar janji-janji aparat, ratusan sopir membubarkan diri satu per satu. Mereka kemudian masuk ke kendaraannya masing-masing dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Sleman Rohman Agus Sukamta membenarkan adanya pungutan Rp 7.500 yang diatur dalam peraturan daerah (perda) retribusi golongan C. Sedangkan pungutan sebesar Rp 15 ribu diatur oleh Peraturan Bupati (perbup). “Kelihatannya kalau perda itu tak ada habis masa berlaku. Kecuali dicabut atau diganti perda baru,” ungkap Agus.

Politisi PAN itu menilai adanya kerancuan dalam regulasi soal retribusi golongan C, sebab ada dualisme aturan perda dan perbup. “Ini yang harus diwaspadai. Ini jelas rawan penyimpangan dan penyalahgunaan retribusi,” ingatnya. Agus mengaku akan mencermati kembali perda tersebut agar pemanfaatannya sesuai tujuan demi kemaslahatan. Cholis Buser Trans Online

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s