Ada Pungli Program Lisdes Di Ciamis

Posted on Updated on

Masyarakat yang mendapat bantuan Listrik masuk desa (Lisdes), mengeluhkan pungutan liar oleh panitia pelaksana program tersebut.

Sedangkan, beberapa kepala desa di Kabupaten Ciamis kepada Buser Trans Online mengatakan, sebagian dana tersebut di berikan kepada oknum Dinas pertambangan dan energi.

kami sempat meminta klarifikasi petugas UPTD Dinas pertambangan dan energi yang berkantor di kawasan perkantoran Kota tasikmalaya.

“maaf pak saat ini kami tidak bisa memberikan klarifikasi, karena pak kepala UPTD lagi rapak di Bandung” jelas Jamil, salah seorang staf distamben.

Kades Dilarang Terima Uang

Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben), Tarsamana Setiawan, dengan tegas mengatakan oknum kades yang kedapatan memungut sejumlah uang atas program gratis listrik masuk desa bisa dikenai jeratan hukum.
“Dulu sudah ditanda tangani surat pernyataan kesiapan dari para kepala desa yang didalamnya berisi penyataan tidak akan melakukan pungutan bagi warga penerima lisdes. Bahkan bermaterai, “tegas Kadistamben Tarsamana Setiawan. Ia juga menambahkan agar warga yang merasa sebagai korban pungli lisdes segera melaporkan kasus tersebut.

Adanya aksi penandatanganan lembar pernyataan tersebut, sambung Tarsamana, memungkinkan para kepala desa menjadi semakin besar peluangnya berhadapan dengan hukum. Terlebih, jika mereka kedapatan melakukan aksi pungli terhadap sejumlah masyarakat yang diketahui bakal mendapatkan jatah lisdes. “Bisa saja masyarakat melaporkannya ke polisi, sebab pernyataan tersebut berkekuatan hukum,” ujarnya.

Kendati begitu, pihaknya mengaku sangat tidak mengharapkan hal itu terjadi. Adanya lembaga pengawas internal pemerintah semisal inspektorat, sebut dia, masih memungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah. “Sanksinya tetap ada, berupa pengembalian uang. Uang yang telah dipungut dari masyarakat wajib dikembalikan,” tandasnya.

Sejumlah oknum kepala desa yang ada di Kab. Ciamis diduga telah melakukan pungutan uang terhadap beberapa orang warga miskin di desanya. Dalam aksinya, para oknum kades tersebut biasanya memanfa’atkan jasa perangkat desa seperti halnya ketua RT maupun RW saat melakukan pemungutan kepada warga yang diketahui bakal menerima jatah pemasangan lisdes itu.

Diperoleh keterangan, salah seorang oknum kades bahkan berani mematok harga hingga sebesar Rp 500 ribu bagi masing-masing warga miskin penerima jatah program lisdes tersebut. Jumlah penerima program itu sendiri bervariasi di tiap desanya, yaitu antara 60 hingga 80 KK miskin.

Kepada warga, para oknum kades berdalih jika uang hasil pungutan tersebut akan digunakan sebagai biaya transportasi dan akomodasi para petugas PLN saat melakukan pemasangan instalasi listrik. Meksi hal itu diakui warga sangat memberatkan, namun mereka mengaku terpaksa tetap membayarnya mengingat perlunya keberadaan sumber energi listrik di rumah mereka.

Dijelaskan, Saat pemasangan instalasi, warga hanya diminta membayar sebesar Rp 250 ribu. Sisanya, harus kembali dibayar setelah KWH listrik terpasang. “Tadi saya hanya disuruh bayar 250 ribu, 25o ribu lagi nanti setelah KWH-nya dipasang. Meski malu, saya terpaksa sampai meminjam uang dulu ke tetangga. Soalnya, kalau saya tidak membayar, rumah saya bakal gagal dipasang KWH (listrik),” ungkap salah seorang warga. (red/net/Buser Trans Online)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s