“Amar Putusan Hakim Kontradiktif, Barang Bukti Tidak Dapat Dihadirkan “

Posted on Updated on

Hafid Divonis 2,5 Tahun Penjara Kuasa Hukum Lakukan Banding

Hafid Pakai Peci Didampingi Kuasa Hukum, Syaiful dan Thomson Situmeang saat mendengarkan Amar Putusan Hakim di PN Serang.

Banten, Buser Trans OnLine
Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (24/2) pekan silam dalam rangka mendengar vonis hukuman Ketua Majelis Hakim terhadap terdakwa Hafid Asad E Muqri. Sidang dihadiri Istri terdakwa, Siti Zubaedah, keluarga tercinta yang selalu setia mengikuti jalannya persidangan dan rekan-rekan terdakwa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Pandeglang dan Kab/Kota Serang, tampak hadir Ketua Forum LSM se-Banten, Drs. Cecep dan rombongan.

Sebelum sidang dimulai, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Erwin SH meminta kepada Ketua Majelis Hakim, Syamsi untuk menghadirkan barang bukti uang Rp.200 juta, alasan JPU untuk bukti eksekusi. Permintaan JPU ditepis Hakim Ketua, Syamsi dengan dalih bahwa barang bukti disimpan di Bank, tidak mungkin dihadirkan disini, jangan khawatir, bunga uangnya saja tidak bisa kita ambil, ungkapnya.
Pada sidang putusan itu, Ketua Majelis Hakim, Syamsi didampingi dua hakim anggota. menjatuhkan vonis hukuman 2,5 tahun penjara KUHP, pasal 369 ayat (1) terhadap Hafid Asad E Muqri dikurangi masa tahanan.
Kuasa Hukum Terdakwa, Thomson Situmeang kepada wartawan, Thomson mengatakan kalau kita amati pertimbangan hukuman dari dakwaan ke-satu yang dibebankan itu dengan pertimbangan hukuman untuk dakwaan ke-dua yang dinyatakan vonis Hakim adalah kontradiktif. Harusnya Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan hukuman yang dibuat pada dakwaan ke-satu pasal 369 KUHP itu. Kenapa..? karena bila kita cermati kalimat pada ayat satu itu, disana terkandung kata “akan” yang menjelaskan bahwa “akan dilakukan pencemaran nama baik.” Artinya apa “Akan” kata akan berarti belum terjadi, akan terjadi berarti ada rencana.
Jadi tidak ada pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa..! Sebab, sebelumnya terdakwa sudah melaporkan hasil temuan FOKSAD kepada Polda Banten. Atas dasar laporan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Djadja B Suhardja (Korban) selaku saksi pelapor sudah diperiksa oleh pejabat-pejabat yang berwenang”, paparnya
Thomson menegaskan, bahwa apa yang menjadi tuntutan JPU dengan membidik terdakwa dengan Pasal 368 ayat (1) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara ternyata selama proses persidangan, tuntutan JPU tersebut tidak dapat dibuktikan, sementera vonis yang dijatuhkan Majelis merupakan hak alternatif. Dengan adanya keputusan yang kontradiktif itulah, kami akan melakukan upaya banding. Banding akan kita lakukan setelah mendapat surat kuasa banding dari terdakwa, Hafid, tegasnya (bin/Buser Trans OnLine)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s