Salah Satu Proyek DAK TA. 2010 Di Dinas SDAP Prov. Banten Disinyalir Negara Rugi Sekitar Rp.1 Milliar

Posted on

Banten, Buser Trans OnLine

Bentuk perhatian serius pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Irigasi di provinsi Banten diwujudkan dengan digelontorkannya anggaran melalui APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010  di Dinas Sumber  Daya  Air dan Pemukiman (SDAP). Namun, sangat disayangkan, malah anggaranya disinyalir menjadi lahan korupsi bagi pejabat yang tidak bertanggungjawab. Padahal, sejatinya pembangunan tersebut bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu hasil kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh Bidang Irigasi pada Dinas SDAP Provinsi Banten tahun anggaran 2010 lalu  yang berlokasi di Kabupaten Lebak dengan biaya sekitar Rp.2 Milliar. Sementara berdasarkan pantauan Buser Trans Online di lokasi proyek, ada ditemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasinya yang berakibat pekerjaannya terkesan apa adanya alias asal-asalan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditengarai mencapai sekitar Rp.1 milliar.

Menurut salah satu sumber yang layak dipercaya, hanya saja namanya tidak ingin disebutkan, bahwa pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Lebak itu tidak sesuai dengan ketentuan atau rencana anggaran biaya (RAB). Baik dalam pekerjaan penurapan, tebang tebas, pengangkatan endapan lumpur, penggalian tanah dan pekerjaan lainnya dikatakannya dikerjakan apa adanya. Bahkan sisumber tersebut sampai berani menyebutkan bahwa angggaran dari sekitar  Rp.2 Milliar itu paling yang terserap hanya sekitar 50 persen yang artinya sekitar Rp.1 Milliar lagi diduga dijadikan bancakan oleh oknum pejabat Dinas terkait dan pengusahanya.

Ketika ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kepala Bidang (Kabid) Irigasi, H. Daud Yusuf dan PPTK-nya, H. Mukhtar tidak secara tegas membantah maupun mengiyakan mengenai permasalahan kegiatan tersebut. Namun, keduanya justru merasa kaget dengan  mempertanyakan hasil estimasi (perkiraan) dugaan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp.1 Milliar itu. “ Dari mana anda dapat perhitungan ini?”  tanya Mukhtar.

Ironisnya, pada kesempatan itu, Daud juga sempat keceplosan dan terucap pengakuan   bahwa pekerjaan  tebang tebas yang dilaksanakan mereka adalah sepanjang 3200 m.  Sementara dalam kajian estimasi yang diperlihatkan oleh Buser Trans OnLine pekerjaan tebang tebas adalah sepanjang 6700 m. Dalam hal ini adalah selisih volume perkerjaan yang begitu signifikan yakni sepanjang 3500 m…?

Ketika diminta komentarnya, terkait adanya dugaan kerugian negara pada pelaksanaan proyek rehabilitasi irigasi Kabupaten Lebak yang diselenggarakan Dinas SDAP Provinsi Banten yang bersumber dari DAK T.A 2010 itu,  Ketua Umum LSM PANRI, Aang Kunaefi, mengatakan jika memang proyek tersebut jelas-jelas merugikan keuangan negara adalah sangat pantas dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Masih menurut Aang  tidak tertutup juga kemungkinan  bahwa proyek yang lain pun sama masalahnya. Tapi, Aang juga sangsi, jika  persoalan ini ditangani oleh penegak hukum di Banten tindak lanjutnya bisa lamban bahkan bisa berujung tidak  jelas alias abu-abu.  Aang menambahkan dirinya lebih yakin apabila kasus tersebut ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. “ Kalau memang proyek itu dinilai sudah merugikan negara dan bahkan nilai kerugianya mencapai sekitar Rp.1 Milliar, saya siap melaporkan melalui LSM saya (PANRI), asal bukti-buktinya akurat dan bisa dipertanggung jawabkan, “ kata Aang.

Senada dengan Aang, Salah seorang Praktisi Hukum di Banten yaitu dari Biro Hukum Mata Hati, Syaiful Hidayat SH MH juga mengatakan yang sama, namun lebih jauh ia memaparkan, bahkan berdasarkan pengalaman-pengalaman sudah sering terjadi  bahwa permasalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang ada  di provinsi Banten, selama ini kelihatannya penegakan hukum yang ada di provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota tidak berdaya mengungkap dan memprosesnya.

Oleh sebab itu, maka seharusnya permasalahan ini sebaiknya dibawa kepada aparat penegak hukum yang lebih tinggi dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung). Oleh karena itu, diharapkan juga peran serta masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Aktivis lainnya sehingga bisa menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat,” tegas Syaiful. (bin/Buser Trans OnLine)

Tunggu Berita Selanjutnya

 

One thought on “Salah Satu Proyek DAK TA. 2010 Di Dinas SDAP Prov. Banten Disinyalir Negara Rugi Sekitar Rp.1 Milliar

    mike said:
    7 Juni 2011 pukul 2:42 AM

    kalau boleh tau perusahaan apa saja yang terlibat dalam proyek tersebut? tolong infonya mungkin nanti bisa saling bantu/tukar info.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s