Ada Dugaan Penggelapan Dan Persekongkolan Antara Jaksa dan Hakim Dalam Hal Barang Bukti

Posted on

Ismadi Susanto : “Tidak Ada Istilah Pinjam Pakai Terhadap Barang Bukti”

Banten, Buser Trans OnLine

Fakta persidangan; “ Uang senilai Rp.200 juta terdiri 4 lak dengan recehan Rp.50.000,- tersusun rapi dalam tas “batik warna coklat” yang ditenteng langsung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Djadja Buddy Suhardja” menuju tempat pertemuan yang dijanjikan, yakni; Kolam Renang Hotel Le Dian Serang. Ditempat itu, Direktur Eksekutif LSM FOKSAD ( Forum Kajian Sosial dan Budaya ) Banten, Hafid Asad E Muqri bersama Drs. H. Ijul Jazuli selaku fasilitator telah menanti kehadiran dr. Djadja. Sebelum dr. Djadja menyerahkan uang Rp.200 juta, sempat terjadi dialog segitiga antara, dr. Djadja dengan H. Ijul dan Hafid. Uang  pun diserahkan Kepala Dinkes Banten kepada H. Ijul dari Ijul langsung kepada Hafid. Setelah uang diserahkan, dr. Djadja meninggalkan tempat. Hal yang sama, setelah menerima  uang sukses fee Rp.10 juta dari Hafid, H. Ijul langsung beranjak meninggalkan Hafid seorang diri. Tidak lama kemudian ± 8 orang yang mengaku dari Polres Serang langsung menghampiri dan mengeledah Hafid saat akan memasuki mobil pribadinya, Selasa (07/09-2010) Malam  itu Hafid langsung digelandang ke Mapolres Serang dengan Barang Bukti Uang Rp.190 juta. Dan uang Rp.10 Juta dikembalikan H. Ijul saat di BAP,   skenario dr. Djadja dan H. Ijul berhasil  mengeksekusi Hafid serta merta  menjebloskannya ke balik jeruji besi dengan ancaman Pasal 368 ayat (1) KUHAP.. ?

Kini barang bukti uang Rp.200 juta   yang menjerat Hafid dalam kasus pemerasan terhadap kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy itu keberadaannya tidak diketahui secara pasti dimana rimbanya sampai “Amar Putusan Hakim yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (24/02) baru-baru ini.

Ironis,  Ketua Majelis Hakim, Syamsi tidak dapat menghadirkan barang bukti uang senilai Rp.200 juta.  Soal uang Rp.200 juta itu, Ketua Majelis Hakim, Syamsi menyatakan dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disimpan di Bank, Syamsi tidak menyebutkan nama Bank dan  merinci nomor rekeningnya. “ Uang tersebut aman, kami akan berikan jika eksekusi akan dilakukan. Percaya kepada kami, uang tidak akan berkurang sedikit pun, “  Jelas Ketua Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU Erwin Indra SH pada saat persidangan.

Sementara itu, keterangan yang disampaikan Panitera Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Serang, Ade Aan memberi keterangan yang berbeda. Seperti yang dilansir pada pemberitaan harian lokal, Radar Banten (25/02) Hal 3, Ade menuturkan bahwa barang bukti itu dipinjamkan kepada Kepala Dinkes Banten, Djadja Buddy Suhardja 26 Januari lalu. Hal ini didasarkan pada penetapan pinjam pakai yang dikeluarkan majelis hakim dalam perkara pemerasan tersebut. Surat penetapan ditanda tangani Ketua Majelis Hakim, Syamsi. ” Uang diberikan bersamaan dengan surat penetapan pinjam pakai. Surat permohonan dari dr. Djadja dilayangkan pada 24 Januari lalu. Dua hari kemudian tepatnya 26 Januari, uang Rp.200 juta sebagai barang bukti diserahkan kepada dr. Djadja berdasarkan surat penetapan pinjam pakai  Ketua Majelis Hakim. Dalam permohonannya uang itu untuk keperluan keluarga. Waktu pengembaliannya tidak ada. Sebelum pinjam pakai uang itu disimpan di Bank, ” Ade juga tidak merinci nama dan rekening bank dan enggan memperlihatkan surat penetapan itu.

Dia mengakui bahwa penetepan pinjam pakai barang bukti uang Rp.200 juta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Kejaksaan. Dengan alasan bahwa barang-bukti yang dititipkan jaksa ke pengadilan menjadi kewenangan majelis hakim, karena sudah dilimpahkan ke pengadilan. Soal penyimpanan barang bukti uang di bank. Menurut dia, boleh dilakukan asal disimpan dalam rekening tanpa bunga, lugasnya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)  Serang, Jan S Maringka kaget ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Dia tidak mengetahui adanya pinjam pakai barang bukti uang Rp.200 juta tersebut. Kajari juga mengaku heran lantaran pinjam pakai dilakukan sendiri oleh majelis hakim. ”Jaksa itu eksekutor yang salah satu tugasnya melaksanakan keputusan pengadilan dan penetapan hakim. Harusnya, jaksa yang mengeksekusi pinjam pakai. Kami tidak tahu kalau ada pinjam pakai. Terus, siapa eksekutornya dan kepada siapa nanti barang bukti itu diserahkan..?” tukas Kajari didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) R. Sudaryono.

Jan menegaskan soalnya penyimpanan barang bukti uang di rekening bank memang diatur. Akan tetapi rekening yang digunakan hanya satu dan atas nama lembaga peradilan yang menyita barang bukti. Bukan rekening pribadi. ”Seperti Kejaksaan, barang bukti boleh disimpan di bank, tapi harus atas nama Kejaksaan, ” tegasnya. Kasipidum Kejari Serang, R. Sudaryono menambahkan penyimpanan barang bukti uang di Bank itu harus dilakukan jika jumlahnya di atas Rp.10 juta, biar lebih aman, ” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi  Buser Trans OnLine terkait barang bukti yang tidak  dapat dihadirkan dalam persidangan dan barang bukti tersebut telah di pinjam pakai kepada dr. Djadja berdasarkan surat penetapan pinjam pakai Ketua Majelis Hakim.

Melalui Short Masege Short (SMS), Dosen Fakultas Hukum UNPAD Bandung, Ismadi Santoso, SH MH menuturkan secara singkat dapat saya jawab, mengingat salah satu azas dalam KUHAP adalah pemeriksaan langsung yang menghendaki agar pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi dan barang bukti dilakukan secara langsung, maka seharusnya barang bukti tetap harus dapat dihadirkan di muka persidangan, apabila uang tersebut disimpan di Bank, maka harus ada bukti dari Bank dalam bentuk buku tabungan disertai keterangan pejabat bank yang menyatakan bahwa uang tersebut ada dan aman sebagai barang bukti. Yang tidak dapat dialihkan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tutur Ismanto,

Susanto yang menjadi Saksi Ahli dalam sidang gugatan Penahan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten itu melanjutkan bahwa eksekusi dilakukan oleh Jaksa setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Saya melihat “ Ada dugaan penggelapan dan persekongkolan antara Jaksa dan Hakim dalam hal barang bukti, ini pelanggaran terhadap salah satu azas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tidak ada istilah pinjam pakai terhadap barang bukti.” tegasnya (bin/Buser Trans OnLine)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s