Ketua Majelis Hakim PN Serang Akan Dilaporkan Ke Komisi Yudisial Dan Tim Kuasa Hukum Lakukan Upaya Banding.

Posted on Updated on

Syaiful Hidayat SH MH; ” Ada Unsur Paksaan Terhadap Hukuman Hafid “

Banten, Buser Trans OnLine

Disela-sela, Kuasa Hukum terdakwa, Syaiful Hidayat SH, MH mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Serang, Jumat (04/03) baru-baru ini, saat dipertanyakan wartawan mengenai barang bukti yang tidak dapat dihadirkan oleh Ketua Majelis Hakim saat persidangan dan upaya banding yang akan dilakukan, Syaiful mengakui bahwa akhir Januari informasi itu sudah kami kantongi. Kami tidak mau suasana persidangan menjadi kacau, sebab sebelum sidang dimulai JPU Pengganti, Erwin Indra SH meminta Ketua Majelis Hakim, Syamsi untuk menghadirkan barang bukti. Alasan JPU Pengganti  itu tepat, yakni barang bukti itu dibutuhkan di muka persidangan untuk eksekusi. Ternyata malah Hakim menjawab dengan marah-marah, “ Apa indikasinya hakim marah-marah ketika dipertanyakan JPU, apa ..?

Syaiful melanjutkan seharusnya Hakim menjelaskannya  dengan baik. Jadi indikasi marah-marah itu menjadi tanda tanya besar bagi kami Kuasa Hukum terdakwa. Jika JPU tidak mempertanyakannya, maka Kami Kuasa yang meminta kepada Ketua Majelis supaya menghadirkan barang bukti itu.  Jadi, keputusan Ketua Majelis Hakim saat menjatuhkan vonis kepada terdakwa Hafid, ada proses hukum yang menyimpang dari yang biasanya, ungkap Ketua Tim Kuasa Hukum Terdakwa Hafid.

Jadi, apapun keputusan Ketua Majelis Hakim, menurut hemat saya sudah menyalahi aturan yang ada di dalam KUHAP, bahwa barang bukti itu tidak boleh diganti. Karena sudah berubah menjadi bukan barang bukti yang tidak aslinya. Ini jadi masalah. Apalagi  informasi yang saya terima, bahwa barang bukti terdakwa  setelah putusan itu belum diserahkan dengan alasan menunggu inkra. Disini terkesan ada diskrimasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap  terdakwa Hafid. Kenapa penangguhan penahan yang diusulkan pihak keluarga tidak dikabulkan. Sementara Saksi Pelapor dr. Djadja Buddy Suhardja (Korban) melayangkan surat pinjam pakai barang bukti Rp.200 juta itu tertanggal 24 Januari, dua hari berikut tgl 26 Januari langsung direalisasikan dengan surat penetapan pinjam pakai Ketua Majelis Hakim. Anehnya lagi pinjam pakai itu tidak ditentukan waktu pengembaliannya, “ Ada apa ini..? Boleh dibilang ini indikasi kong kali kong dan pola   mafia peradilan gaya baru.  Untuk itu, kami akan melaporkannya  kepada pimpinan majelis hakim, bisa ke Komisi Yusditial (KY) maupun Penegak Hukum yang berwewenang melakukan pemeriksaan terhadap pencairan barang bukti sebelum putusan dibacakan. Kan harusnya putusan dulu dibacakan baru barang bukti dieksekusi sesuai perintah penetapan majelis hakim, tandasnya.

Syaiful menegaskan kehadiran dirinya ke PN Serang  dalam rangka mengambil surat putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis hukum 2,5 tahun penjara terhadap Hafid selaku Direktur Eksekutiv LSM FOKSAD Banten. Menurut  saya, putusan itu sangat kontradiktif. Hafid telah menanda tangani dan menyerahkan  surat kuasa banding kepada kami kuasa hukumnya. Untuk itu, Tim Kuasa Hukum  akan segara  melakukan upaya banding. Alasan kami banding, dimana ada unsur pemaksaan dari awal dalam menjatuhkan hukuman terhadap hafid. kalau majelis hakim fair, kliennya harus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim harus adil, kenapa hakim disebutkan yang mulia, karena majelis hakim sebagai wakil Tuhan. Oleh karena itu, harus adil dalam  penegakkan hukum. sebab suara rakyat adalah suara Tuhan, tegasnya (bin/buser trans online).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s