Komersialisasi Pendidikan, Pungutan Parkir UGM Salahi Aturan

Posted on

YOGYA — Buser Trans Online

Kebijakan UGM memungut uang Rp 1.000 bagi pengendara motor dan Rp 2000 untuk mobil, rupanya terus menuai kecaman. Komisi D DPRD DIYyang membidangi masalah pendidikan turut menyayangkan kebijakan tersebut.

Sebagai kampus terkemuka, UGM tidak selayaknya menerapkan kebijakan disinsentif karena cenderung bersifat komersial. “Jadi diri UGM itu bersifat nirlaba alias non profit,” ungkap Anggota Komisi D DPRD DIJ Isti’anah ZA SH MHum kemarin.

Menurutnya, posisi UGM sebagai kampus yang mengedepankan nirlaba itu tertuang dalam pasal 3 ayat (1) PP No 153 Tahun 2000 tentang Penetapan UGM sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Keberadaan PP No 153 Tahun 2000 itu oleh UGM dijadikan salah satu pijakan menerbitkan Peraturan Rektor UGM No 408/P/SK/HT/2010. Peraturan rektor itu menjadi payung hukum UGM memungut masyarakat yang masuk kampus biru itu.

Isti’anah menambahkan sebagai kampus negeri tertua di Indonesia mestinya UGM bisa menjadi suri tauladan dalam memberikan pengayoman dan kesejukan bagi masyarakat. “Kebijakan disinsentif cenderung menonjolkan sikap arogan, tidak humanis dan egois,” sesal isteri Hakim Agung Mahkamah Agung Salman Luthan ini.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Haris Sutarto juga menyayangkan kebijakan pungutan tersebut. ’’Kesannya UGM kok jadi eksklusif,’’ sesalnya. Mestinya, kata Haris, sebagai kampus kerakyatan, UGM ramah dengan masyarakat. Keberadaan portal di gerbang masuk mengesankan UGM seperti kampus angker. ’’Padahal, UGM dibangun dan diabdikan untuk menjadi milik rakyat Jogja,’’ ingatnya.

Anggota Komisi A Widi Praptomo juga menyampaikan pendapat serupa. Kebijakan pungutan itu akan menjauhkan UGM dari masyarakat. Dia juga memasalahkan pungutan tersebut karena tak ada kejelasan sebagai kebijakan parkir atau titipan kendaraan. Widi juga menyinggung soal besaran pendapatan pungutan yang harus disetor ke daerah. ’’Adakah yang masuk ke kas daerah?’’ tanyanya.

Ketua Komisi A Wahyono memertanyakan dasar hukum rektor UGM berani mengeluarkan peraturan yang memungut masyarakat. Bagi Wahyono, landasan hukum itu harus diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan. ’’Kami ingin tahu apa dasarnya,’’ ujar mantan Kasatreskrim Polres Bantul itu.

Direktur Masyarakat Sleman Transpansi Andi Pettanessa menambahkan bersama sejumlah penggiat antikorupsi akan ramai-ramai memasalahkan kebijakan rektor UGM itu ke ranah hukum. Di matanya, rektor UGM tak punya wewenang melakukan pungutan kepada masyarakat. Kalau pun rektor punya kewenangan terbatas pada layanan di bidang akademik. Sedangkan kebijakan disinsentif itu di luar bidang akademik.

“Kita sedang awal curiga disinsentif itu tak lebih merupakan
pungutan liar alias pungli,” tudingnya. Karena itu, Pettanessa kembali mendesak rektor UGM menghentikan pungutan dan mencabut peraturan rektor yang menabrak berbagai aturan hukum itu. “Jangan sampai rektor dikatakan melawan hukum karena membuat aturan pungutan masuk kampus,” ingatnya Senada dengan itu, Direktur LPH Jogja Triyandi Mulkan SH MM mengatakan lembaganya telah menyiapkan laporan ke ORI guna mengadukan kasus UGM tersebut. Saat ini LPH secara serius tengah mencermati sejumlah pelanggaran dari Peraturan Rektor UGM No 408/P/SK/HT/2010 yang menjadi payung hukum UGM
melakukan pungutan. “Arah kita sudah pasti melaporkan kasus UGM ke lembaga-lembaga terkait termasuk ORI,” ucapnya.

Sementara Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI ORI Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso SH LLM juga ikut menjadi “korban” pungutan yang diterapkan UGM, mengatakan lembaganya siap menangani aduan yang disampaikan masyarakat. Bila ada masyarakat yang keberatan dengan kebijakan UGM itu dipersilakan melaporkan ke ORI. “Kita siap menindaklanjutinya,” katanya.

Mantan direktur LBH Jogja ini mengatakan ORI memiliki kewenangan menangani berbagai aduan yang terkait dengan lembaga penyelenggara negara yang  sebagian atau seluruh anggarannya berasal dari APBD atau APBN. Sebagai perguruan tinggi negeri, sumber dana UGM sebagian ada yang berasal dari APBN. “Jadi ORI punya kewenangan,” ucapnya.

Pemkab Sleman sendiri termasuk pihak yang kritis menyoal landasan hukum UGM menerapkan pungutan dengan dalih disinsentif tersebut. ’’Kebijakan itu harus segera disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,’’ pinta Kepala Seksi Parkir Bidang Lalu Lintas Dinhubkominfo Sleman Yudianto saat rapat kerja membahas kebijakan disinsentif di Komisi A DPRD DIY kemarin (25/2).

Dari pencermatan Yudianto, kebijakan yang mendasarkan pada Peraturan Rektor UGM itu tidak sesuai dengan berbagai aturan. Bahkan langkah UGM itu tak sejalan dengan bunyi UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ’’Pungutan terhadap orang yang lewat kampus UGM seperti itu tak dikenal dalam aturan,’’ kritiknya.

Bila beralasan kebijakan itu untuk mengendalikan jumlah pengendara kendaraan bermotor yang tidak berkepentingan masuk UGM, Yudianto tak sepakat bila implementasinya harus dengan bentuk pungutan. ’’Buat larangan yang tidak berkepentingan dilarang lewat, tapi nggak perlu ada pungutan,’’ sarannya.

Yudianto menasehati, bila UGM serius ingin menyelesaikan masalah tersebut, tak cukup hanya berkoordinasi dengan Pemkab Sleman. Tapi juga melibatkan Pemkot Yogya maupun Pemprov DIY. ’’Koordinasikan dengan tiga pihak itu,’’ katanya. Cholis Buser Trans Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s