Sultan Jamin Ahmadiyah di Jogja, FPI Ancam Cabut Dukung Keistimewaan DIY

Posted on Updated on

FPI/net

YOGYA , Buser Trans Online

Di tengah suasana chaos yang terus mengintai Jemaat Ahmadiyah,  Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menunjukkan sikapnya selaku seorang yang Hamengku Hamengkoni rakyatnya. Seperti diketahui, sejumlah provinsi sudah mengeluarkan larangan atas kegiatan Ahmadiyah. Jawa Barat dan Jawa Timur sudah mengeluarkan larangan itu.

Tetapi, Sultan menjamin tidak akan mengeluarkan larangan bagi Ahmadiyah. Bahkan dalam berbagai kesempatannya  Sultan menandaskan tidak akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait larangan jemaah Ahmadiyah di Yogyakarta. “Sudahlah, Yogyakarta jangan diprovokasi. Yogyakarta  aman-aman saja kok. Tidak ada masalah,” kata Sultan di Pantai Pandan Simo, Bantul Yogyakarta, Kamis (3/3).

Keberadaan jemaah Ahmadiyah di Yogyakarta, kata Sultan, tidak bergejolak seperti wilayah-wilayah lain. Saat disinggung provinsi lain yang sudah mengeluarkan peraturan pelarangan aktivitas Ahmadiyah, Sultan kembali menegaskan tidak akan mengikuti langkah tersebut. “Tidak ada SK larangan jemaah Ahmadiyah di Yogyakarta. Selama ini kan kita hidup selalu berdampingan, tidak ada gejolak,” ucap Raja Ngayogyakarta Hadiningrat ini menegaskan.

Sebelumnya sudah dua provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat serta satu kabupaten yaitu Pandeglang yang sudah mengeluarkan SK atau peraturan daerah terkait larangan aktivitas jemaah Ahmadiyah. Aturan itu diharapkan dapat meredam konflik dan kekerasan yang terjadi terhadap warga Ahmadiyah.

Sikap elegan ini pula yang mengundang Ketua Komnas HAM RI Ifdhal Kasim mengapresiasi sikap Sri Sultan tersebut. Bagi Ifdhal, sikap Sultan sudah tepat untuk tidak keluarkan perda pelarangan Ahmadiyah. Sikap tersebut dinilai sudah terkondisi untuk menjaga konstitusi daripada hanya mendengarkan tekanan dari beberapa kelompok.

Seperti dilansir situs vivanews, Ifdhal menjelaskan kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur dalam UUD sebagai aturan tertinggi di Indonesia. Oleh karenanya, lanjutnya gubernur. walikota dan bupati harus berasaskan UUD dan bukan berdasarkan tekanan dari banyak orang dalam membuat peraturan.

Ifdhal juga menambahkan perda larangan terhadap Ahmadiyah tidak relevan sebab yang seharusnya dilaranga adalah aktivitas yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Sebaliknya, Front Pembela Islam (FPI) mengancam akan menarik dukungan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X bila tidak mengeluarkan larangan kegiatan Ahmadiyah Yogyakarta. FPI mengancam tak mendukung lagi penetapan Sultan sebagai Gubernur Yogyakarta.

”Sultan tidak berhak menjadi pimpinan Yogyakarta karena mayoritas masyarakatnya Islam,” kata Ketua Tanfidz FPI Yogyakarta-Jawa Tengah, Muhammad Bambang Tedi, di Markas FPI Yogyakarta-Jawa Tengah, Jalan Wates Km 8, Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

FPI Yogyakarta-Jawa Tengah, mengeluarkan lima sikap pernyataan resmi atas sikap Sultan yang tidak akan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pelarangan Ahmadiyah. Pertama, Yogyakarta adalah kesultanan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kedua, Bagi FPI, Yogyakarta menghormati perbedaan agama, tapi menolak penodaan agama.

Ketiga, semua agama boleh hidup berdampingan secara damai di Yogyakarta, tapi penodaan agama seperti Ahmadiyah dan garis liberal tidak ada tempat di Yogyakarta. Keempat, Sri Sultan HBX selaku Gubernur Yogyakarta wajib melarang Ahmadiyah di Yogyakarta untuk melindungi HAM umat Islam.
Terakhir, jika Sultan tidak melarang Ahmadiyah, maka Sultan tidak berhak menjadi pemimpin Yogyakarta yang mayoritas rakyatnya adalah Islam. ”Kalau Sultan tidak mau dukung FPI untuk melarang Ahmadiyah, maka kami akan dukung SBY dan menarik dukungan kita atas Keistimewaan Yogyakarta,” ancamnya. Cholis Buser Trans Online

3 thoughts on “Sultan Jamin Ahmadiyah di Jogja, FPI Ancam Cabut Dukung Keistimewaan DIY

    tanpo aran said:
    12 Maret 2011 pukul 8:50 PM

    Wk wk wk wk wk
    Emang butuh FPI

    Suka

    tanpo aran said:
    12 Maret 2011 pukul 8:54 PM

    Nglindur

    Suka

    slamet said:
    21 Maret 2011 pukul 12:32 AM

    Negara mengatur hubungan sosial, bukan keyakinan…
    Jangan kotori kotaku dengan sumpah serapahmu !!!!…
    Kembali saja ke negaramu di Timur Tengah sana !!!!….

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s