Dana BOS Di Duga Bocor Hingga 50%

Posted on Updated on

Kab. Sumedang, Buser Trans Online,.

Maraknya penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai Ketua LSM Sabda Nusantara Kabupaten Sumedang Iwan Kusumah, banyak dana BOS yang tidak jelas pemakaianya justru merugikan pemerintah, BOS bisa dikatakan  kejahatan system di dalam dunia pendidikan yang permasalahnya salah satunya pengadaan barang dan jasa, diprediksi dana aliran BOS yang keluar bisa diselewengkan hingga 50% oleh dinas pendidikan Kab. Sumedang.

Sudah menjadi kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun memeriksa orang-orang di Dinas Pendidikan dalam hal penanganan BOS yang banyak kebocoran, diantaranya dilakukan oleh mitra kerjanya sendiri  seperti Kepala Sekolah dan mitra sekolah lainya seperti komite sekolah “kebanyakan komitenya piktif apalagi sekarang sudah keluar PP 17 tentang dewan pendidikan dan dewan komite”ujarnya.

Komite sebetulnya secara dejure ada tetapi secara defakto orang-orangya tidak nampak alias tidak ada, jadi dana APBD sebagai dana pendamping yang diperuntukan untuk monitoring, pada intinya APBD Kabupaten yang terpisahkan dari dana DAK menjadi APBN, dengan demikian APBN tersebut tidak boleh tersentuh oleh siapapun dan uangnya harus utuh untuk fisik saja, berbicara tentang proyek buku yang di jual ke tiap sekolah menurut Iwan, itu dipaksakan oleh dinas pendidikan bahkan sekolah itu sendiri melakukan kejahatan pundi korporasi.

“Jika memang dana tersebut jelas terselewengkan wajib diperiksa, kepala sekolah yang menerima rekening namun pelaksanaanya yang mengerjakan proyek”tegasnya.

Pelaku usaha sendiri tidak salah jika menjual suatu barang ke sektor dinas pendidikan, sebenarnya ini ada pemaksaan kepada komite sekolah, dan ada satu pemaksaan harus membeli kepada pelaku usaha , misalnya PT penyalur buku padahal secara depakto pelakunya adalah Kepala Cabang Dinas (KCD) atau pejabat  “mereka sudah sepantasnya diperiksa KPK, pengiriman barangnya tidak sesuai dengan penjanjian awal, termasuk membeli sebuah poster poto pejabat di luar kewajaran”tegasnya lagi.

Jika memang kerugian Negara akibat penyalahgunaan uang oleh dinas pendidikan di atas 1 milyar sebaiknya dilaporkan ke KPK, namun kita harus patuh terhadap cara pelaporanya sesuai PP no 78 tahun 2000 masyarakat bisa melaporkanya ke KPK dan KPK sendiri harus menindaklanjutinya jika da laporan. KPK di atur oleh undang-undang sesuai mekanisme dan harus berdasarkan kepada laporan masyarakat, “jika KPK tidak melaksanakan bisa di tuntut akuntabilitasnya oleh masyakat, jika tidak jangan-jangan KPK ada muatan politiknya”pungkasnya. (Kos/Buser Trans Onlie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s