LSM PANRI Tuding Kegiatan Rehab Jalan Palima Tanpa Perencanaan

Posted on Updated on

Ada Indikasi  Pengawas Tekor  Dua Kubik

Banten, Buser Trans OnLine

Pekerjaan rehabilitasi Ruas Jalan Palima yang diselenggarakan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Banten di awal Bulan Maret 2011 dengan jenis kegiatan Rigid Pavement (Perkerasan Kaku) seperti yang diberitakan Buser Trans OnLine sebelumnya.  Atas pemberitan itu, Sulaeman merasa  tidak senang mendapat kritikan. Ia sepertinya kebakaran jenggot, dengan mengatakan bahwa meteri pemberitaan fitnah, wartawan tidak boleh sampai sejauh itu melakukan pengukuran terhadap  kegiatan yang dilaksanakan. Ia juga mengakui bahwa dirinya hanya diberi perintah tugas oleh Kepala Dinas untuk mengawasi kegiatan Rehab Jalan Palima. Terlontar juga ucapan dari dalam dirinya, bahwa dalam kegiatan itu dirinya rugi sebanyak 2 (Dua) Kubik, saya kira anda membawa berita bagus, ungkap Sulaeman kepada Buser Trans OnLine di ruang kerjanya.

Drs. Yudi Sulistiyo Praktisi Pers ketika diminta komentarnya sejauh apa batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Yudi menegaskan justru ketika jalan yang sudah selesai dibangun kita periksa tidak apa-apa. Sama halnya, ketika pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik itu kegiatan di bidang Jalan, Pendidikan, Kesehatan  dan bidang lainnya. Pers wajib turun ke lapangan untuk mengakuratkan kebenaran data, karena sesuai kode etik berita itu harus akurat dan berimbang. Apalagi insan pers punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan sesuai kode etik pers untuk penulisan investigasi news dalam kaitannya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan kebebasan mencari informasi di jamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tegasnya. Lebih jauh Yudi memaparkan bahkan wartawan boleh tidak menyebutkan indentitas dirinya sepanjang itu untuk investigasi news demi mencari kebenaran. Justru mereka yang menghalangi-halangi dan melarang tugas pers bisa dikenakan sanksi UU No.40 Tahun 1999 tentang Tugas Pokok Fungsi Pers. Intinya pers boleh mengetahui apa saja, khususnya terkait penggunaan uang rakyat sepanjang bukan menyangkut rahasia negara, seperti halnya; Berita Acara Pidana (BAP), Kekuatan Militer. Apalagi dengan diberlakukannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka, lapisan masyarakat harus dapat mengetahui seberapa besar anggarannya yang dialokasikan untuk kegiatan yang dilaksanakan, baik itu secara swakelola maupun kontraktuil  sumber dananya dari mana..?  Begitu Spesifikasi kegiatan apakah sudah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan bestek (gambar)…? Itu harus dapat dijelaskan oleh pejabat dilingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) yang mengelola anggaran, agar lapisan masyarakat dan pers maupun LSM selaku sosial kontrol  dapat mengetahuinya. Pejabat selaku pelayan publik, harus dapat mengimplementasikan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ketengah-tengah masyarakat. Agar segala bentuk  kegiatan yang sedang berlangsung ataupun yang sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintah sumber dananya APBD maupun APBN dikelola secara transfaran dan masyarakat dapat menikmati hasilnya. Pengawasan eksternal  salah satunya diwakili Pers sebagai sosial Kontrol masyarakat. Kalau tidak mau diawasi jangan digunakan uang Negara (uang rakyat). Saya harap para pejabat agar meningkatkan profesionalismenya dalam menyikapi kritikan lewat pemberitaan dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan rekan pers. Untuk itu, kita harapkan di era keterbukaan informasi ini, para pejabat di lingkungan SKPD tidak perlu menutup-tutupi kegiatan yang diselenggarakan sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Bila sampai terjadi ada kesan para pejabat menutup-nutupi kegiatan yang dilaksanakan, maka masyarakat maupun insan pers dan LSM dapat melaporkannya kepada Komisi Informasi Pemerintah Daerah, tegasnya

Ketua Umum LSM PANRI (Pemantau Aset Negara Republik Indonesi), Aang Kunaefi saat ditemui dikediamannya, Aang dengan lantang mengatakan bahwa Apa yang diucapkan Pengawas Rehab Jalan Palima, Sulaeman itu salah satu bentuk perkerdilan terhadap pers. Pers merupakan pilar pembangunan, bukan musuh Negara. Dan tugas rekan wartawan lah memberitakan baik dan buruknya hasil dari pada pembangunan berdasarkan fakta di lapangan setelah sebelumnya diklarifikasi.   Jika pejabat tidak senang dikiritik ataupun ada meteri berita yang tidak berkenan, jangan langsung melontarkan kata fitnah terhadap pemberitaan. Kan ada ruang hak jawab ataupun somasi, silakan..! Itu membuktikan  pengawas tersebut  belum siap menduduki kursi jabatannya. Apakah Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sudah benar menempatkan orangnya, ini perlu dipertanyakan…? paparnya.

Jika benar apa yang dikatakan Pengawas bahwa ada indikasi kerugian  (tekor) 2 kubik dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Jalan Palima. Hal itu, menimbulkan pertanyaan besar bagi lapisan masyarakat…?  Sebab sepengetahuan kita tugas dari pada pengawas itu hanyalah mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya, apabila ada kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai RAB dan Gambar maka pengawas lah yang berhak menolak ataupun menegur pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut, itulah fungsi pengawasan. Tapi, ini aneh, malah si  pengawas terkesan menjadi rugi..? Darimana ia menalangi kerugian tersebut,   apakah merogoh kocek sendiri..? Menurut saya, bisa jadi itu akal bulus beliau saja untuk menutupi permasalahan yang ada. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa  kegiatan rehab jalan palima itu dikerjakan tanpa perencanaan,  akibatnya hasil  kegiatan itu asal jadi seperti yang PANRI tuding pada pemberitaan sebelumnya, ungkap Aang.

Aang mengakui walaupun Pers dan LSM sulit mendapatkan informasi kepada penyelenggara kegiatan bila sudah menyangkut masalah RAB dan Bestek. Kendala yang kita hadapi itu, PANRI akan berupaya melakukan Klarifikasi kepada Dinas BMTR dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti. Jika Dokumennya  sudah komplit, maka atas dasar itulah nanti kita mendesak pihak penegak hukum untuk melakukan pengusutan, tandasnya (Binsar Gultom/Buser Trans OnLine)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s