Gubernur Banten Diminta Implementasikan PERGUB Penanggulangan HIV/AIDS

Posted on Updated on

Dana ALKES CD4 Rp.2 Millyar Disinyalir Bias…?

Banten, Buser Trans OnLine

Masih ingat dibenak kita kampanye Hari AIDS Se-dunia (HAS) 2010 dengan tema “ Akses Menyeluruh Dan Hak Asasi Manusia”, saat ini apakah orang terinfeksi HIV sudah dapat mengakses layanan secara kompherensif..?  Apakah ketersediaan alat penunjang kesehatan seperti alat uji kekebalan tubuh dan Test CD4 telah mudah di akses …? Atau ketersediaan ruang rawat bagi ODHA yang tidak mampu sudah mencukupi..? dan Kuota bagi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk orang miskin, apakah terbukti telah transparan..? Kecaman  yang dilontarkan seratusan massa pengunjuk rasa terdiri dari 20 (dua puluh) elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Peduli AIDS Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Halam Kantor Dinas Kesehatan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) baru-baru ini .

Dalam orasinya,para pengunjuk rasa yang didominasi Waria itu mengatakan, jika Dinkes Banten tidak segera merealisasikan alat kesehatan seperti CD4, Reagen dan Rapd Test yang telah dianggarkan sebesar Rp2 miliar, akan tetapi diperguanakan untuk pencitraan Gubernur Banten, maka sama dengan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. “Jika sampai dana untuk membeli alat kesehatan dipergunakan untuk pencitraan Gubernur Banten, maka sama dengan menyakiti hati rakyat dan penyelewengan oleh Dinkes,” Oleh karena itu, kami mendesak kepada Dinkes Banten, agar segera membelanjakan alat kesehatan CD4 dan  yang lainnya,karena itu adalah hak rakyat,bukan untuk kepentingan pejabat. kata Edi, salah satu pengunjukrasa saat berorasi.

Hal senada dikatakan Mirna, salah satu waria yang ikut berunjuk rasa, menurutnya, seluruh warga Banten termasuk waria mempunyai hak untuk diberikan jaminan kesehatan yang layak dari pemerintah. “Kami  (waria-red) juga manusia, wahai para pejabat, kami juga bayar pajak, jadi kami berhak mendapatkan layanan kesehatan yang murah dan terjangkau,” katanya.

Mirna menegaskan Berdasarkan data tahun 2010 dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten jumlah orang yang terinfeksi HIV dan AIDS di provinsi Banten mencapai 1700 orang. Angka tersebut merupakan temuan yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah di tiap kota dan Kabupaten selaku penyelenggara dan pelaksana mandat masyarakat Banten sudah sepatutnya pemerintah melakukan penilaian ulang dan pebaikan layanan demi ketersediaan akses kesehatan yang lebih kompherensif meliputi ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, tenaga medis yang profesional, fasilitas layanan kesehatan dan Jamkesmas miskin, tegasnya.

Usai melakukan aksi di halaman Dinkes Banten, mereka lalu berunjuk rasa pula ke gedung DPRD Banten, dan dalam orasinya mereka masih menyatakan hal sama.

Disela-sela aksi unjuk rasa di DPRD Banten, saat diwawancarai Buser Trans OnLine, Edi mengatakan intinya, Alat Kesehatan tak dapat ditawar…! Merupakan preoritas utama dan harus terpenuhi ketersediaan alat uji kekebalan tubuh dan CD4. Implementasikan PERDA Penanggulangan HIV di Banten..? Masyarakat di tiap Kota dan Kabupaten yang ada di provinsi Banten saat ini mulai peka terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi orang yang mengidap HIV dan AIDS sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan sudah semestinya tercantum dalam skala preoritas perencanaan pembangunan daerah, dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan digaris bawahi pemenuhan hak kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pimpinan daerah. Dan Koalisi Rakyat Peduli AIDS Menggugat  (KRPAM), pernyataan sikap koalisi bersama populasi kunci, Masyarakat dan Mahasiswa dalam aksi di Dinas Kesehatan Provinsi dan DPRD Banten mendesak kepada pemerintah harus memenuhi akses menyeluruh dan HAM bagi masyarakat miskin dan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Dan memperbaiki sistem layanan kesehatan. Menuntut Gubernur Banten segera mengimplementasikan PERDA Penanggulangan HIV yang telah disahkan oleh DPRD Banten, terbukti PERGUB Penanggulangan HIV/AIDS itu hingga saat ini  belum dikeluarkan, jika apa yang kami tuntut tidak direspon oleh pemprov Banten, maka kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar, ungkapnya.

Aksi Koalisi Rakyat Peduli AIDS Menggugat mendapat perhatian dari salah anggota Komisi V DPRD Banten, Taufikurrahman. Kepada para pengunjukrasa, anggota DPRD Banten tersebut mengatakan, bahwa setelah pihaknya  mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinkes Banten terungkap, bahwa dana untuk membelikan alat kesehatan dialihkan untuk pencitraan Gubernur adalah wacana. “Rencana pengalihan pembelian alat kesehatan untuk pencitraan itu adalah wacana. Tahun ini alat-alat tersebut akan direalisasikan,” katanya. Oleh karena itu, lanjut Taufikurrahman, para pengunjukrasa diharapkan mengerti, dan tetap mengawasi rencana pembelian alat kesehatan yang dilakukan Dinkes Banten tersebut. Usai mendengarkan penuturan dari anggota DPRD Banten tersebut, akhirnya massa Koalisi Rakyat Peduli AIDS Menggugat meninggalkan lokasi aksi. Dan berjanji akan kembali dengan massa yang lebih banyak, jika Dinkes tidak merealisasikan rencana pemebelian alat kesehatan tersebut, paparnya. (Binsar Gultom/Buser Trans OnLine).

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s