PERAK Ultimatum Gubernur Banten Transparan Soal Dana Hibah Rp.340,46 Millyar

Posted on Updated on

Massa PERAK Saat Berunjuk Rasa Di Depan Pendopo Gubernur Banten, Tampak Ketua Umum LSM JP3B, Delly Suhender sedang berorasi Menuntut Gubernur Banten Transparan Soal Dana Hibah Rp.340,46 Millyar, Selasa (19/04).

Banten, Buser Trans OnLine

Elemen masyarakat Banten, yang manamakan dirinya dalam wadah Penyelamat Uang Rakyat (PERAK) terdiri dari; LSM JP3B (Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten), GEMA (Generasi Make Your Insafety), KARAT (Kajian Realitas Banten) dan GEPAK (Gerakan Peduli Anti Korupsi) melakukan aksi unjuk rasa di Depan Pendopo Gubernur Banten, Selasa (19/04) baru-baru ini menuntut Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah SE, agar transfaran dalam penyaluran dana hibah senilai Rp.340,46 Millyar. PERAK menilai Dana Hibah senilai Rp.340,46 Millyar tersebut penyalurannya tidak transfaran dan kemana saja larinya tidak diketahui rimbanya.

Dalam orasinya, massa PERAK melontarkan ultimatum  dengan membawa Batu Nisan dan menekan Pemprov Banten mulai detik ini cukup..cukup..cukup..kau penguasa hentikan .. hentikan  … hentikan .. celotehmu itu jangan kau teruskan akal busukmu itu. Kami yang tergabung dalam PERAK (Penyelamat Uang Rakyat) menentang Keras atas Kebijakan Gubernur Banten terhadap UU KIP yang sudah tidak berpihak  kepada rakyat dan seperti Batu Nisan saja. Dan mulai detik ini cukup..cukup..cukup.. kau penguasa hentikan..hentikan…hentikan.. celotehmu itu jangan kau teruskan akal busukmu itu. Kami yang tergabung dalam PERAK (Penyelamat Uang Rakyat). Menentang Keras atas kebijakan Gubernur Banten yang sudah tidak berpihak lagi kepada rakyat. Meminta pertanggung jawaban Gubernur dalam penggunaan penyaluran dana hibah. Mengutuk atas segala semua kebijakan yang menghamburkan uang rakyat. Dan meminta pertanggung jawaban Gubernur dalam penggunaan penyaluran dana hibah dan mengutuk atas segala semua kebijakan yang menghamburkan uang rakyat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat 1 dan pasal 19 ayat 2. Kami menilai UU KIP itu wa Untuk itu, Perak siap menantang Gubernur Banten atas komitmen UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP tersebut, Tegas Delly Suhendar Ketua Umum LSM JP3B (Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten) yang ikut bergabung dalam PERAK  kepada Buser Trans OnLine.

Menurut Delly sebagai bentuk pemerintah yang Transfaran dan Akuntabel tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk tidak mempublikasikan dana hibah sebesar Rp.340,46 Millyar itu. “Kemana Dana Hibah yang sebesar Rp.340,46 Millyar itu disalurkan. Belanja Hibah yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.340,46 Millyar itu terkesan ditutupi-tupi banyak kalangan menduga uang hibah itu untuk kepentingan penguasa guna memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Asumsi kami sekarang fiktif, karena tidak ada penjelasan dari Pemprov Banten. Sebelum ada jawaban dari pihak Pemprov Banten kami akan terus melakukan aksi selama 3 (tiga) hari, “ tegas Delly dengan suara lantang. Selama tiga hari ini, tambah Delly, akan kami lakukan aksi mulai pukul 06.00 – 18.00 Wib karena menghargai Peraturan Kabupaten (Perkab) dan Kapolri. “ Target kami, akan terus minta penjelasan dari Gubernur pelaksanaan penyaluran dan penerimaan dana hibah  tersebut secara tertulis,” ungkapnya

Sementara itu, Ketua Umum LSM KARAT (Kajian Realitas Banten), Adung Hermawan mengatakan agar jangan terjadi sengketa informasi. Maka Gubernur Banten beserta pihak-pihak yang terkait harus transfaran terhadap dana hibah sebesar Rp.340,46 Millyar itu. Salah satu indikasinya adalah rincian rencana penggunaan dan penerimaan dana hibah tidak dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2010, penerima dan penyaluran seperti apa..? serta pertanggung jawabannya bagaimana..? kenapa ko Dewan Terhormat ngangguk-ngangguk saja seperti “Boneka..”? Permasalahan dana hibah ini bukanlah masalah kecil bayangkan saja uang rakyat sebesar Rp.340.46 Millyar tidak jelas alias Siluman, ungkap Adung.

Lebih jauh Adung menuturkan, tidak hanya itu dalam kondisi dan situasi mencekam masih sempat-sempatnya pemimpin Banten menghamburkan uang dan bermain data / angka sampah menjastifikasi semua dalam keadaan baik. Lihat saja hasil rekayasa mereka di bawah ini. Kemiskinan menurun 29.900 orang, Indeksi Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 70,56 % dan  Pertumbuhan ekonomi meningkat 5,94 %. Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dinilai Cukup Memuaskan???? Itu semua mimpi dan hanya data sampah, nyatanya potret kemiskinan, pengangguran bahkan belum lama ini gizi buruk terjadi hingga ajal menjemputnya. Kenyataan itu masih ditemukan dilapangan, jadi data yang disampaikan Pemprov Banten, implementasinya di lapangan jauh dari harapan masyarakat Banten, paparnya. Saat dikonfirmasi Buser Trans OnLine kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Sekda Provinsi Banten via telepon genggamnya nada panggil masuk namun tidak diangkat, demikian juga SMS yang dilayangkan tidak mendapat jawaban, (Binsar Gultom/Buser Trans OnLine).

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s