Lagi-lagi Pemerintah Bikin Petani Mati Kutu

Posted on

YOGYA, Buser Trans Online

– Pemerintah yang cenderung bersikap reaktif terhadap serbuan produk-produk impor bebas, tak urung menuai kecaman. Sejumlah pakar pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut pembebasan bea masuk pangan impor cenderung merugikan petani. Pemerintah dinilai hanya menggunakan politik pencitraan untuk kepentingan sesaat.

     Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Pertanian UGM Prof. Moch Maksum Machfoedz dan Peneliti pangan Dr. Eni Harmayani dalam seminar bertajuk Politik Pangan untuk Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, (14/4).

      Menurut Maksum kebijakan pangan nasional pemerintah tidak melindungi petani. Oleh karena itu, kebijakan itu dianggap kontraproduktif dengan upaya pemerintah mewujudkan ketahan dan kemandirian pangan nasional.

     Menurutnya, sejumlah kebijakan pangan cenderung untuk kepentingan sesaat mendasarkan pada politik pencitraan, yakni memberlakukan kebijakan pangan murah melalui pembebasan bea masuk impor komoditas pangan.

     Maksum menggambarkan bentuk kebijakan industrialisasi pemerintah yang tidak pro pertanian membuat sembilan komoditas pangan nasional mengandalkan impor. Indonesia selama ini masih mengimpor gandum dan terigu sebanyak 100%, 90% bawang putih, 70% susu, 36% daging sapi, 100% bibit ayam ras, 65% kedelai, 40% gula, 10% jagung, dan 70% garam.

     “Banyak kebijakan pemerintah yang kontraproduktif, seperti instruksi presiden dalam program kemandirian pangan di tengah pembebasan bea masuk impor,” ujarnya. chol

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s