LSM Kecam DKP Dan BBWSC-3 Ikan Paus APBD/APBN.

Posted on

Banten, Buser Trans OnLine

Ratusan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Rakyat Anti Korupsi (LSM-JARRAK, LSM GEMPUR, LSM GARDA Banten ( Gerakan Pemuda Banten) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung-Cidurian-Ciliman (BBWSC-3) pecan lalu, Senin (15/06). Koordinator Lapangan (Korlap), Latif dalam orasinya dengan lantang mengecam para pejabat Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung-Cidurian-Ciliman (BBWSC3) berprilaku bobrok sehingga tanpa tedeng aling-aling mengkorupsi berbagai kegiatan proyek yang diselenggarakan tahun anggaran 2010. Hal itu tergambar dari hasil pengerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis, rencana anggaran belanja (RAB). Budaya para kaum komprador dan kapital borjuis sang penghisap darah. Para oknum pejabat BBWSC3 si Raja Tega bermoral hazard dengan modus melakukan praktek monopoli, kongkalikong dan ironisnya permainan kotor dengan cara memanipulasi pengadaan barang/jasa memark up anggaran, melakukan pemotongan anggaran alias fee 15 % dari nilai proyek, membuat proyek akal-akalan penggelembungan anggaran, mengarahkan dokumen kontrak pada kontraktor tertentu yang sudah membuat komitmen dengan pihak Dinas dan proyeksisasi yang tidak ditender, menjadi deretan modus yang dipraktekkan para kutu busuk mafia proyek yang berkedok pengusaha menjadi santapan bagi PNS di BBWSC3, ungkapnya Ketua Umum LSM JARRAK itupun lebih jauh membeberkan indikasi korupsi anggaran APBN tahun anggaran 2010 untuk rehabilitasi saluran induk Pamarayan Barat, Utara dan Timur sebesar Rp. 9 Milliar saluran sekunder Undar-Andir sebesar Rp 500 juta, Bayongbong sebesar Rp.1,5 Milliar. Saluran Sekunder Kademangan senilai Rp.500 juta, Lontar 500 Juta Rupiah, Saluran Sekunder Kepuh Rp.1,5 Milliar. Saluran Air Baku Cibodas sebesar Rp.2,1 Milliar, Air Baku Priuk Rp.700 Juta, pembangunan jalan masuk Waduk Karian Rp.5 Milliar, Pengamanan Pantai Taman Jaya, Pandeglang Rp.1,5 Milliar, Pengamanan Pantai Sumur Rp.1,4 Milliar, Pengamanan Pantai Mauk di Tangerang Rp.1,2 Milliar dan perbaikan sungai Ciujung Kiri dan Kanan di Serang dengan nilai Rp.4,4 Milliar yang merupakan jantung penghidupan bagi para petani hanya dijadikan sapi perahan para pengusaha dan pemerintah sehingga akibat kebobrokan perilaku mereka tersebut yang ada hanya melahirkan penindasan dan ketidak adilan bagi masyarakat Banten, tegas Latif disertai teriakan dengan berbagai hujatan yang dilontarkan ratusan massa aksi unjuk rasa. Usai melakukan aksi di BBWSC3, Massa aksi unjuk rasa melanjutkan aksinya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang berada di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B). yang dikawal ketat dari Dalmas Polres Serang. Para oknum pejabat Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten secara legal administrasi tanpa didasari aspek moralitas dan ketaatan akan supermasi hukum sebagai landasan dan patokan diabaikan dan tidak lagi ditaati saat melaksanakan APBD/APBN. Prilaku koruptif dan mengkristalnya politik kland/dinasti di provinsi Banten, bukan rahasia umum lagi di tubuh DKP, orasi yang diteriakkan Haerudin selaku Ketua Umum LSM Garda Banten disertai yel-yel massa aksi unjuk rasa yang sempat melakukan aksi dorong dengan Dalmas Polres Serang. Lebih jauh, Haerudin meengungkapkan berbagai modus perampokan uang rakyat yang dilakukan para kutu kupret Dinas Kelautan & Perikanan bagian sarang koruptor dari tahun ke tahun dijadikan ladang basah dan sapi perahan para vampir atau mafia proyek yang berkedok pengusaha professional dan PNS di dinas tersebut. Kenyataannya itu dapat dibuktikan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim kami terkait APBD tahun anggaran 2010 dimana ditemukan mark up anggaran pada kegiatan peningkatan kwalitas dan kwantitas serta pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan administrasi perkantoran sebesar Rp.2 Milliar ditambah proyek akal-akalan dan tidak sesuai spesifikasi dan RAB pada kegiatan pengembangan pembinaan sarana prasarana perikanan air payu senilai Rp.300 Juta dan kegiatan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Rp.535 Juta serta pengadaan alat tangkap ikan berupa fish finder, handflane, lacuba dan pancing rawe Rp.472 Juta adalah bukti nyata prilaku korupsi sistematik yang dilakukan oleh para kutu kupret yang bercokol dan bergentayangan di DKP provinsi Banten. Atas dasar dari keadaan ini yang membuat kami LSM JARRAK, LSM GEMPUR, LSM GARDA Banten tergerak hati dan tergugah nurani untuk menyuarakan jeritan rakyat Banten akibat penindasan, arogansi dan ketidak adilan yang dilakukan pemerintah dan hama-hama yang menggerogoti APBD/APBN di Provinsi Banten itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, paparnya. Dengan kesadaran “reformasi nurani” dan tanpa adanya paksaan maupun pesanan dari unsur manapun atas nama keadilan dan harapan adanya sebuah kepastian hukum yang utuh, taat dan beretika kami menyatakan hari dan detik ini mendesak kepada institusi hukum dengan segera mengusut tuntas seluruh kasus dugaan korupsi di BBWSC3 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Gantung, adili, krengkeng dan ganyang aktor intlektual yang bercokol di DKP dan BBWSC3 Banten, tandasnya, Dalam aksi unjuk rasa itu, tak satu pun para pejabat DKP maupun BBWSC3 Banten menghampiri massa pengunjuk rasa untuk beraudiensi hingga massa aksi unjuk rasa membubarkan diri, (Binsar Gultom/Buser Trans OnLine)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s