Kepala Desa Jatinangor “Sempat Adu Mulut” di Kantor BPN

Posted on Updated on

Kepala Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Arip Saepuloh seusai pertemuan terlihat sedang bersalaman dengan Kepala BPN Sumedang

Kab. Sumedang, Buser Trans Online,.

Para Kepala Desa Se-Kecamatan Jatinangor Sumedang datangi Kantor Badan Pertanahan Negara Sumedang (BPN), Senin (27/06), mereka datangi kantor tersebut tidak lain hanya ingin bertemu secara langsung dengan Kepala BPN terkait kepengurusan program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), namun niat ingin bertemu langsung dengan Kepala BPN hapir gagal sebab para kades diarahkan untuk ditemuai salah satu staf BPN.

Sontak saja para kepala desa yang sudah lama menunggu tersebut menjadi terpancing emosinya sehingga sempat salah seorang kades menggedor- gedor ruang kantor kepala BPN, tetapi tidak lama kemudian Kepala BPN akhirnya mau menemui sehingga saat itu juga mereka langsung menyampaikan maksud dan tujuanya.

Walaupun sudah bisa ketemu langsung dengan kepala BPN, tetapi hampir saja gagal sebab salah satu kepala desa langsung menyampaikan unek-uneknya, namun kepala BPN justru meminta pertemuan tersebut untuk tidak dilanjutkan karena kurang menerima apa yang disampaikan salah satu kades yang dianggapnya terlalu menyudutkan pihaknya serta terkesan marah-marah, beruntung dalam hal ini ada salah satu kepala desa lainya yang bisa meredam suasana sehingga pertemuan tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Kepala Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Arip Saepuloh saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kedatanganya tersebut besrta dengan kepala desa lainya Se- Kecamatan Jatinangor, dianggapnya BPN tidak serius dalam melayani masyarakat, salah satu diantaranya masalah Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di desanya yang diajukan sejak Juni 2010 belum selesai hingga saat ini.

Ditambahkan Arip, dari milai bulan Juni 2010 hingga saat ini program larasita belum ada yg terlealisasi sedangkan ada 300 lebih pengajuan Larasita serta  uang yang sudah di setorkan kurang lebih Rp. 300 juta, “seharusnya kan, kepengurusanya masksimal 2 minggu, tp ini malah berlarut-larut”ungkapnya dengan nada kesal.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional  (BPN) DR. Aslan Noor, SH. MH. SPi mengatakan bahwa para kepala desa Kecamatan Jatinangor datang ke kantornya hanya ingin menanyakan surat-surat yang sudah lama belum selesai kepengurusanya, ini sangat krusial bagi masyarakat yang membaca produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Sedangkan PP sendiri tidak mengatur jual beli harus menyerahkan tanahnya serta menyerahkan uangnya jika memang hal tersebut kebiasaan adat umum tidak harus diatur lagi oleh PP, kami bukan membela BPN tetapi dari para kepala desa ada salah penafsiran, tetapi diakuinya pihaknya juga kurang sosialisasi, “sebenarnya masyarakat bisa langsung mengurus ke BPN jika berkaitan dengan pertanahan”jelasnya.

Ditambahkan dia, bahwa akar permasalahan yang terjadi selama ini terkendala hanya komunikasi antara masyarakat dengan para petugas BPN sendiri, sehingga persepsi mereka terhadap persyaratan tersebut hanya cukup dengan nominal uang saja, sehingga mereka menuntut kwalitas kerja.   (Kos/Buser Trans Online)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s