Bupati Kulonprogo Dilaporkan Ke Polda

Posted on

KULONPROGO -Buser Trans Online

Jelang lengser, Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo,  diadukan ke Polda DIY. Pasalnya, Toyo ditengarai ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2003.

Aduan dari Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta LPH itu sendiri  disampaikan kepada kapolda pada Senin (8/8) dengan tembusan kepada Kapolri, Irwasum Mabes Polri,Kepala Badan Reserse Umum Mabes Polri, dan Staf Khusus Presiden bidang Hukum dan Pemberantasan KKN. ”Kita sudah adukan ke Polda, agar kasus ini ditindaklanjuti,” ujar Direktur LPHTriyandi Mulkan.

Pengaduan yang dilakukan pada 2003 ini untuk dua unit ambulans senilai Rp280 juta, mobil tempat duduk 8 seatsenilai Rp230 juta,88 sepeda motor senilai Rp805,2 juta, dan meja rapat dan kursi senilai Rp138 juta.

Aduan itu dibuat berdasarkan respons dari Wakil Jaksa Agung Darmono kepada Kejati DIY.Kejati diminta mengusut ulang kasus-kasus korupsi di DIY,khususnya di Kulonprogo. LPH telah memiliki sejumlah data pendukung terkait indikasi korupsi dana APBD dalam proyek pengadaan alat angkutan darat bermotor roda dua tahun anggaran 2003 untuk operasional kepala desa.

Ternyata pengadaan motor ini dilakukan dengan penunjukan langsung.Hal ini bertentangan dengan Keppres No 18/- 2000. Padahal, Bupati Kulonprogo bersama dengan Kabag Perlengkapan Setda saat itu sudah mengetahui dan sengaja melanggarnya.

Upaya menyimpang dari Kabag Perlengkapan Setda itu mendapat izin dari Bupati dengan dikeluarkan surat bernomor 600/2665 tertanggal 3 Oktober 2003.Bupati juga memberikan batasan waktu yang tinggal tiga bulan sehingga tidak memungkinkan mekanisme lelang. ”Ini diperparah dengan memasukkan spesifikasi menunjuk motor, bukan spesifikasi teknis demi mengarahkan kepada pemenang,”paparnya.

Berdasarkan Keppres 80/- 2003,pengadaan dilakukan dengan cara pelelangan. Penunjukan langsung hanya bisa dilakukan jika memenuhi kriteria seperti keadaan tertentu, pekerjaan rahasia atau pekerjaan skala kecil.

Untuk itulah LPH minta kepada penyidik polda memeriksa Bupati Kulonprogo, Kabag Perlengkapan Setda,dan ketua panitia.”Ditengarai sudah ada perbuatan melawan hukum dan merugikan negara,”ujarnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti mengaku belum mengetahui adanya laporan ini. Dia secepatnya akan meminta klarifikasi di reserse kriminal khusus. Sangat mungkin surat ini masuk ke sana.

”Nanti akan kita cek ke Pak Joko Lelono (Reskrimsus),” papar Anny saat dikonfirmasi di Kepatihan Yogyakarta, kemarin. Anny mengaku sudah banyak dimintai keterangan seputar aduan tersebut oleh sejumlah wartawan. Katanya surat itu sudah disampaikan pada 8 Agustus silam. Chol

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s