Minta Diservis Tarian Striptease, Hakim PN Jogjakarta DiPecat

Posted on

Yagyakarta, Buser Trans Online

Satu lagi hakim kena batunya. Lantaran meminta disediakan gadis penari striptease yang bias diajak kencan dan meminta tiket pesawat Yogyakarta-Kupang,  hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Dwi Djanuwanto SH, dipecat oleh Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung (MKH MA) dari jabatannya.

Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Yogyakarta Tri Wahyu girang menyambut kabar pemecatan tersebut. Melalui pesan pendek yang dikirimkan Selasa (22/11) malam, wahyu berujar  langkah maju baik bagi penegakan hukum.  “Majelis Kehormatan Hakim sore tadi di Jakarta memutuskan sanksi terhadap hakim PN Yogyakarta Dwi Djanuwanto, pemberhentian tidak hormat sebagai hakim melalui keputusan nomor MKH 3/XI/2011,” katanya.

Sementara ,  Ketua MKH perkara Dwi Djanuwanto, Abbas Said, menjelaskan bahwa Dwi yang mantan hakim PN Kupang tersebut terbukti melanggar kode etik  karena meminta dan menerima tiket pesawat dari keluarga dan kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kupang, yaitu Muhammad Ali Arifin, kepala Subdin Prasaran Jalan Dinas PU Nusa Tenggara Timur (NTT).

“(Ada) keterangan saksi-saksi, foto kopi tiket pesawat, dan kuitansi pembelian tiket, yang ditandatangani oleh hakim terlapor,” ujar Abbas.

Bukti lainnya adalah pesan singkat (SMS) yang dikirimkan Dwi Djanuwanto ke kuasa hukum Muhammad Ali Arifin, Petrus Balaitona,yang berisi permintaan diservis penari telanjang.  Selain itu, pertimbangan  yang dipakai oleh MKH untuk menjatuhkan sanksi adalah Dwi sudah pernah dijatuhi sanksi oleh MA saat ia menjadi hakim di PN Surabaya.

Karena itu, Dwi dijatuhi sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Dalam menjatuhkan sanksi  tersebut MKH berpedoman kepada Kode Etik dan Perilaku Hakim serta UU Nomor 3 tahun 2009 tentang MA. Abbas menjelaskan, putusan yang dikeluarkan oleh MKH merupakan putusan tingkat terakhir dan bersifat mengikat.

Selain memberhentikan Dwi Djanuwanto,  MKH juga menjatuhkan sanksi kepada Dainuri SH, hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan, Aceh. Bedanya, Dainuri  diberhentikan secara hormat sebagai hakim.

MKH untuk kasus Dainuri, yang diketuai Hakim Agung Imam Soebechi, menilai Dainuri telah bersalah melanggar kode etik perilaku hakim, yaitu menyempurnakan surat laporan pihak yang perkaranya ia tangani. “Dalam sidang MKH, hakim terlapor telah mengakui perbuatannya, menyempurnakan surat laporan Evi Kuswari menggugat cerai suaminya, dan dia menjadi hakim anggota perkara tersebut. Hakim terlapor melakukan hubungan bermesraan, dan menggosok punggung Evi yang telanjang bulat di suatu hotel,” katanya.

Adapun Dwi Djanuwanto SH yang ditemui selepas sidang MKH menampik kebenaran seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. “Itu tidak benar,” serunya.

Sedangkan Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Tri Wahyu, menyatakan mendukung putusan MKH untuk hakim Dwi Djanuwanto. Apalagi, katanya, hakim Dwi punya rekam jejak buruk yaitu bertindak tidak independen dan tak profesional saat menjadi hakim ketua kasus Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) yang berujung pada pembebasan tiga terdakwa kasus LOS.

“Sekarang jaksa sedang kasasi ke MA. Kami mendesak ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi DIY sebagai momentum pembersihan hakim korup dan bermasalah demi peradilan bersih dan berkeadilan,” katanya. lies

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s