Pembebasan Tanah Tol Cisumdawu Belum Jelas

Posted on

 Sumedang, Buser Trans Online
Pembebasan tanah untuk mega proyek tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan (Cisumdawu) di Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari hingga saat ini relaisasi pembayaranya belum jelas pasalnya warga masih mempertahankan harga yang diinginkan sedangkan harga yang di sampaikan oleh pihak panitia pembuat komitken (PPK) melalui panitia pembebasan tanah (P2T) dalam hal ini Ajte Aripin selaku ketua P2T di tolak warga, sehingga wargapun langsung menyapaikan keberatanya dengan harga yang ditawarkan panitia kepada bupati sumedang.
Sementara itu Ketua P2T saat dikonfirmasi sumek Rabu (28/9) di Cimanggung, mengatakan harga yang ditawarkan kepada warga desa Margaluyu saat itu memang sudah diputuskan panitia dari negoisasi hasil musyawarah beberapa waktu lalu terjadi deatlock antara pemilik tanah dengan pihak yang memiliki proyek pengadaan tanah untuk tol “sebenarnya beberapa waktu lalu panitia sudah memutuskan harga, namun warga masyarakat masih belum puas dengan harga yang ditawarkan panitia”katanya.
Dengan demikian sekda menyarankan jika dalam waktu dua minggu tidak ada keputusan maupun penetapan bisa mengajukan kepada bupati tentang keberatan harga yang telah ditetapkan “secara spesipik warga sendiri tidak menyampaikan keberatanya yang mana, karena dimasyarakat saat musyawarah dan penetapan tanah seperti sawah tanah darat, serta kebun sudah tidak ada masalah dengan harga yang ditawarkan yang keberatan dengan harga tanah justru dipemukiman”katanya.
Masih menurut Ajte sementara itu warga yang keberatan kemudian mengajukan surat yang sipatnya bukan spesipik tapi ingin audensi dengan bupati “seharusnya bukan surat audensi yang di sampaikan warga ke bupati yang diperlukan itu adalah keberatan dan memohon ada pertimbangan kembali dengan harga yang telah ditetapkan oleh panitia”tambahnya.
Jika dilihat dari isi surat yang disampaikan ke bupati menurut Atje isinya kurang tepat “tidak perlu mengadakan audensi lagi dengan bupati tetapi bikin surat mana yang dianggap harga yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, istilahnya keberatan dengan harga penetapan oleh panitia waktu itu bukan audensi”ungkapnya lagi.
Sebenarnya panitia sendiri punya batas harga yang ditawarkan kepada masyarakat kerena untuk musyawarah harga itu hasil dari kajian tim independen yang turun ke lapangan. (kos)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s