PT. SLR Di “Polisikan”

Posted on

Kalimantan Tengah, Buser Trans Online

Gerakan Anti Korupsi Indonesia ( DPP GAKI ). Telah melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap hutan/menebang diluar Blok RKT 2011 yang dilakukan PT. KARDA TRADES. Kepada pihak yang berwenang untuk di tindak lanjuti dengan membawa bukti-bukti hasil investigasi. (Rekaman Video dan Foto serta keterangan saksi-saksi di lokasi). Sekaligus juga melaporkan dugaan kegiatan aktivitas perambahan hutan tanpa dilengkapi oleh IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU ( SK IUPHHK ) dari Menteri Kehutanan. Yang dilakukan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA dan telah ditangani oleh pihak Penyidik Polres Lamandau namun hasil Penyidikan nampaknya tidak sesuai dengan fakta – fakta bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA, khususnya Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hutan.

Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh dua perusahan tersebut cukup berdampak buruk terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitarnya dan hal ini, telah pula dilaporkan kepada instansi terkait di Daerah oleh masyarakat, namun hal tersebut tidak ada respon yang positif khususnya dalam menindak pelaku sesuai dengan sangsi yang ada. ( Proses Hukum Tidak Berjalan ). Untuk itulah DPP GAKI merasa terpanggil dan berkewajibpan untuk melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantas Korupsi dengan Surat tertanggal 11 Juli 2011. Atas tidak berjalanya proses hukum di daerah tempat kejadian perkara.

Namun hal tersebut diatas dan juga telah dikonfirmasi dengan DPP GAKI sebagai pelapor, tentang perkembangan atas laporan dugaan kejahatan terhadap hutan. Ternyata sampai dengan sekarang belum ada tindakan kongkrit / proses hokum sebagaimana yang di harapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan Aliansi LSM Kalteng diantaranya ( LSM BETANG MEDIA PRATAMA ,LSM BETANG MEMBANGUN dan LSM PEMERHATI LAMANDA RAYA ). Mengingat dampak yang diduga dilakukan uleh dua Perusahan tersebut sangat besar dalam arti Lingkungan maupun Finansial. Aliansi LSM Kalteng sangat berharap, pihak yang berwenang segera untuk menindak lanjuti secara trans paran. Apakah Laporan Dugaan Terhadap dua Perusahan tersebut cukup bukti atau tidak cukup bukti secara hukum. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas khusnya Masyarakat Kalimantan Tengah. Yang merasakan dampak langsung akan hal tersebut.

Menurutnya, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan PBS itu, terhadap Undang-Undang No : 41/99 tentang Kehutanan, Perda No : 5/2003 tentang Pembakaran Hutan dan Atau Lahan, Undang-Undang No :18/2004 tentang Perkebunan.

“Pelanggaran terhadap Undang-Undang No : 41/99, ada dua perusahaan yang saat ini dalam proses tahap II, dua perusahaan dalam tahapan sidik, satu perusahaan dalam tahapan lidik, dan satu perusahaan lagi sudah dilimpahkan oleh Polres Kotawaringin Barat,” ujarnya. Dia mengatakan, sedangkan pelanggaran Perda No : 5/2003, saat ini masih dalam proses tahap II, pelanggaran Undang-Undang No : 18/2004, dua perusahaan dalam tahapan lidik dan satu perusahaan dalam tahapan sidik. (Hendra jaya pratama/buser trans online)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s