Proses Pendirian Pasar Resik Jatinangor Dituding Tidak Menempuh Prosedur

Posted on Updated on

Kab. Sumedang, Buser Trans Online,.
Sejumlah pihak menduga, operasional Pasar Resik Jatinangor di Jalan Raya Jatinangor, Desa Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang belum menempuh proses perizinan yang ditentukan pemerintah terkait. Sementara pasar tersebut sudah satu minggu ini beroperasional dan para pengunjung pasar juga sudah mulai berdatangan, menyusul mulai banyaknya pedagang yang membuka usaha dagangannya.
Adanya dugaan pembukaan pasar di tempat itu belum menempuh prosedur yang sebenarnya itu datang dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibeusi, Dudi Supardi. Ketika dikonformasi , Senin (16/1), Dudi menyatakan, sebelum berdirinya Pasar Resik Jatinangor itu, pihak pengelola pasar mestinya harus menempuh prosedur perizinan yang berlaku dan ditentukan pemerintah terkait.  
“Yang terjadi saat ini, kami menduga dalam proses pendirian Pasar Resik Jatinangor itu tak menempuh prosedur yang ditentukan. Sehingga di lapangan terjadi pro dan kontra di antara warga,” kata Dudi.
Menurut Dudi, dengan adanya berdiri Pasar Resik Jatinangor itu, warga yang kontra bukan berarti menolak mentah-mentah. “Warga tentunya akan menerima, jika prosedur pendirian pasar tersebut ditempuh melalui proses yang benar. Soalnya, warga yang pro maupun yang kontra itu masih warga kami. Itu kondisi yang ada sekarang ini,” tuturnya.
Ia mengatakan, pasar yang sudah berdiri kurang dari satu minggu itu, kini dikabarkan anggotanya sudah mencapai 200 orang. Namun berapa pedagang yang sudah aktif dan berjualan di lokasi tersebut, Dudi mengaku belum memantaunya. “Sampai saat ini, saya belum tahu berapa orang pedagang yang sudah mulai berjualan di pasar tersebut,” katanya.
Dengan berdirinya pasar resik tersebut, ia menghawatirkan terjadinya kekacauan atau kesemrawutan di sekitar lokasi pasar tersebut. Pasalnya, lokasi pasar tersebut sangat berdekatan dengan jalur Jalan Raya Jatinangor yang sehari-harinya cukup padat kendaraan.
“Untuk itu, dalam mendirikan pasar tersebut perlu adanya tahapan proses perizinan yang harus dilalui supaya nantinya bisa teratur. Saya tidak mau nantinya di kawasan tersebut jadi semrawut dan tidak teratur. Apalagi, lokasi pasarnya menempel ke jalan raya sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan lalulintas. Tidak menutup kemungkinan, nantinya jika tidak teratur bisa menambah kesemrawutan,” katanya.
Ia mengatakan, adanya dugaan izin mendirikan Pasar Resik Jatinangor itu belum keluar, mengingat ada ketentuan proses pembuatan izin yang harus diawali dari warga atau masyarakat setempat. Selain itu, harus menempuh proses uji kelayakan lahan dan uji pematangan lahan (UKL/UPL). Disamping itu harus ada izin prinsip. Setelah izin prinsi dipenuhi, baru keluar izin lokasi dan selanjut keluar izin mendirikan bangunan (IMB) serta izin operasional.
“Ini baru izin prinsip saja yang sudah ada dan dikeluarkan Pemkab. Sumedang. Sehingga masih banyak proses perizinan yang belum dipenuhi,” katanya.
Melihat kondisi di lapangan seperti itu, ia berharap pihak pengelola pasar bisa mematuhi aturan atau aturan yang ada untuk ditegakkan/dijalani. Supaya tidak menimbulkan kesemrawutan. “Sebelum proses perizinan di penuhi, operasional pasar tersebut untuk sementara minta dihentikan dulu. Dihawatirkan, jika tidak dihentikan semakin tidak terkontrol,” katanya.
Sementara itu, LSM Forum Rakyat Bersatu untuk Keadilan (FORRBEKA) Kab. Sumedang juga turut mengkritisi berdirinya pasar tersebut. Sitam Rasyid dari pentolan LSM FORRBEKA, setiap berdirinya pasar tradisional maupun tempat usaha lainnya harus mengedepankan aturan. Sebab itu, ia sangat menyayangkan sekali terhadap pengelola pasar yang tidak mengedepankan aturan.
Sitam pun sangat menyayangkan terhadap pengelola pasar yang diduga tidak mengedepankan aturan. Sebaiknya, kata Sitam, pihak pengelola pasar juga harus menghargai kepada warga yang tidak setuju. “Jangan sampai memaksakan pasar tersebut langsung dibuka. Seharusnya, pihak pengelola terlebih dahulu sebelum mendapatkan perizinan tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan fisik. Terlebih lagi jika pembangunan pasar tersebut telah dilaksanakan agar diberhentikan sementara,” katanya.
Menurutnya, jika tetap dibiarkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial kepada yang lain. “Bisa saja yang lain juga bikin usaha dulu, lalu mengurus izin belakangan. Sebaiknya pemerintaah harus jeli jangan sampai menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat,” katanya. (Tim Buser Trans)**

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s