Gara-Gara Hina Jokowi, KPK Kehilangan Separuh Dukungan Rakyat

Posted on

Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman*

Di head line Kompas pagi ini (Jumat, 16/1/2015), malah Presiden Jokowi yang diminta jadi negarawan tapi dengan cara membatalkan pelantikan Budi Gunawan (BG). Kompas juga memobilisasi opini para tokoh agar Kepala Negara membatalkan BG. Sejak dari Syafii Maarif, Frans Magnis, Slamet Efendy Yusuf, Azyumardi Azra, Ikrar Nusa Bhakti, dan Ava Sundari (terakhir ini menolak opini yang ingin dibentuk koran Kompas).

Orang-orang yang semua saya kenal ini, tak ada yang memikirkan nasib Jokowi sebagai Kepala Negara yang beresiko tinggi untuk memenuhi permintaan itu. Ia Kepala Negara, bukan petugas partai. Ia presiden, bukan wong solo. Kepala Negara, adalah negara saya, bukan negara teman. Sekali Jokowi mengabulkan permintaan seperti itu, akan menyusul tingkah yang sama susul menyusul seperti pada SBY hingga menguras semua kewibawaan Kepala Negara. BG dan KPK yang berulah, Presiden yang diminta untuk jadi negarawan.

Simalakama, jika tak dituruti, seolah pro koruptor, dan anti KPK. Padahal KPK-nya yang anak nakal. Untuk menangkap maling, KPK punya waktu 350 hari. Jika benar, andai Kapolri malingnya, KPK cukup duduk manis di depan kamera lalu mengumumkan sprindiknya. Selesai.

Takut karena kapolri jenderal bersenjata? KUHAP telah mengatur, jika Pak Jenderal bawa senjata dan pasukan, maka dilakukan head to head, yaitu dengan pasukan bersenjata, yaitu TNI, guna tertib hukum. Pada waktu kasus Djoko Susilo, juga warning yang sama diterbitkan sosial media. Tapi KPK yang tak punya nyali menetapkan Timur Pradopo–yang bukti tanda tangannya dimuat pers secara luas–di kasus itu.

Jadi KPK punya banyak waktu dan kesempatan untuk menangkap BG, setelah atau sebelum pelantikan. Karena penanganannya asal-asalan, mau menangkap BG, malah menyerang horja kepala negara. Dalam konteks itu harus dipandang langkah-langkah KPK yang menegasikan sopan santun bernegara, tapi KPK tetap menggunakan logo garuda. Piye iki mas Bambang Widjoyanto? Masih lebih untung SBY, begitu Polri versus KPK crash, ia malah jadi sang hero. Tim kecil dibentuk, dikomandani Adnan Buyung

Pada kasus KPK – BG, Kepala Negara dipermalukan habis. Tak boleh begitu Pak Komisioner. Ia Kepala Negara. Jika wibawanya habis, tak jalan program negara ini, dan yang jadi korban adalah rakyat. Kalau sudah sampai di situ, tak perlu ngomong lagi soal pemberantasan korupsi karena kerusakan yang didatangkan KPK jauh lebih besar.

Hukum adalah punishment, dibentuk dari tingkat kerusakan. Perbandingan manfaat dan mudharat pada bangsa yang sedang belajar demokrasi. Tentu saja, jika menyangkut Kepala Negara adalah menyangkut negara, rakyat pasti keberatan dengan cara koboi yang menggerus wibawa Kepala Negara. Ini bukan soal diri Jokowi, melainkan soal Kepala Negara. Saya kira kerendahan hati KPK yang justru membuat KPK kian tajam dan berwibawa.

Membaca dari respon masyarakat sipil (civil society), dari kasus operasi ugal-ugalan tersangka BG, saya perkirakan, lebih separuh KPK kehilangan dukungan. Itu kerugian yang sangat besar. Dukungan itu, satu-satunya asset KPK. Jika ia terus kehilangan (asset lost) a quo, KPK sama dengan membunuh dirinya perlahan-lahan menuju kematian. Lain dengan penegak hukum lainnya, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, punya jaringan, duit, senjata, pasukan, dan expertist. Mereka juga dilengkapi buku yang komplet empiriknya.

KPK tak punya itu; duit, senjata, pasukan, dan seterusnya. KPK cuma punya jaringan masyarakat sipil yang setia dan siap pasang badan. Tapi jaringan ini, adalah sosok kumpulan masyarakat kritis. Dan faktor kritis itu yang menjadi pengikatnya dengan KPK, jika tindakan KPK kontra produktif, masyarakat ini balik menyerang. Minimal mereka bertindak seperti filsafat masyarakat samin (jateng), yaitu retrietment (mengundurkan diri).

Pada kasus BG, Jokowi tak ikut terlibat, tapi ia yang dijadikan pesakitan. Itu konyol. Sementara Jokowi, tokoh yang dilahirkan civil society itu, kini jadi head to head dengan KPK. Masyarakat sipil akan memilih berada di belakang Jokowi! Pake otak, jangan pake dengkul!

*Penulis: Mantan Anggota Komisi III DPR RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s