FPDS Kecewa Karena Pemerintah dan DPRD Tutup Mata Soal Harim Laut Bersertifikat

Posted on Updated on

 Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Menyoal       Privatisasi Lahan Pesisir, Absah atau Bermasalah yang digelar oleh    Hizbut    Tahrir Indonesia (HTI) di salah satu stacion radio swa
PANGANDARAN – Buser Trans Online
Forum Peduli Desa Sukaresik (FPDS) yang merupakan warga Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran merasa kecewa terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran. Rasa kekecewaan Forum Peduli Desa Sukaresik ini terkait penyertifikatan tanah harim dan sempadan sungai yang terjadi di Blok Karangtirta Desa Sukaresik seluas 5 hektare.

Belum lama ini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Menyoal Privatisasi Lahan Pesisir, Absah atau Bermasalah. Dalam FGD tersebut Ketua FPDS Jemono menyebutkan, pasca audiensi yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran satu bulan lalu hingga kini belum ada kejelasan dan tindaklanjut juga, bahkan Pemerintah dan DPRD terkesan menilai permasalahan ini sepele alias tidak penting.

“Saat itu, berdasarkan hasil audiensi DPRD dan Pemerintah Daerah serta instansi terkait sudah menyepakati Berita Acara bahwa Komisi I DPRD akan melakukan uji petik lapangan namun setelah satu bulan uji petik itu tidak juga dilakukan,” ujarnya.

Menurut Jemono, Tanah yang berlokasi di Blok Karangtirta merupakan tanah harim laut, Namun anehnya harim laut bisa disertifikatkan dengan luas 5 hektare atas nama Onih, Fatmawati, Iing Solihin dan Iwan, “Selama ini warga menilai ada kejanggalan dari mulai proses redistribusi dan penyertifikatan karena tidak mengacu pada Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960.” Duga Jemono.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPP HTI Ibnu Aziz Fatoni, mengatakan, bahwa persoalan penyertifikatan tanah yang terjadi di Blok Karangtirta Desa Sukaresik seharusnya segera direspon oleh seluruh pihak termasuk Pemerintah dan DPRD Pangandaran.

“Kalau menilai dari fresfektif Islam, hak kepemilikan tanah selain dalam bentuk sertifikat juga harus ada bukti penggarapan, harusnya pengelolaan tanah terlantar saat digarap oleh penggarap harus ada kejelasan hasil dari garapan tersebut sehingga tidak terjadi tanah terlantar.” Katanya.

“ Tapi fakta yang ada dilapangan tanah tersebut sudah diterlantarkan selama 22 tahun oleh pemilik, dan harusnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung menertibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2010,” tandasnya.

Sementara itu, salah seorang tokoh agama Kosasih mengaku kecewa lantaran dalam FGD yang digelar tidak hadir pihak BPN dan perwakilan Pemerintah daerah.”  Seharusnya pihak BPN itu hadir dalam acara FGD ini, karena telah di undang pihak penyelenggara, Pada jaman Nabi dikala ada sengketa tanah bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu jam.” Cetusnya.

“ Supaya permasalahan ini tidak berkelanjutan, maka harus ada kesadaran untuk mencari solusi agar masalah ini cepat selesai dan tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya. ( Andriansyah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s