Warga Dusun Madasari pertanyakan izin pembangunan villa di pantai madasari

Posted on Updated on

Pangandaran Buser trans online

Warga dusun madasati Desa masawah kecamatan cimerak kabupaten pangandaran jawa Barat,pertanyakan izin pembangunan villa yang didirikan oleh pihak pengusaha asal jakarta dan tasik malaya,,Pembangunan yg didirikan di wilayah pantai madasari tersebut, Ukan suganda selaku kepala Desa masawah,mengatakan bahwa pembangunan villa tersebut telah dimulai dengan melakukan aktivitas pengerukan bukit yg mengginakan alat berat sejak tiga hari lalu ,namun sampe saat ini belum ada tembusan pemberi tahuan ke pihak pemerintahan Desa setempat,Ukan juga selaku kepala Desa masawah sangat menyesalkan pasalnya lokasi tersebut merupakan salah satu tempat resapan air, dan juga selain itu lokasi tempat tersebut salahsatu habitat alam setempat,dengan berdirinya pembangunan villa tersebut akan meng akibatkan atau dampaknya terancam punah,,juga Ukan menambahkan bahwa pihaknya selaku pemerintahan Desa masawah akan segera melaporkan ke pihak Badan pengendalian lingkungan hidup( BPLH ) kabupaten pangandaran,dengan secepatnya,tuturnya, Dan selanjutnya sementata kepala Bidang tatakelola lingkungan ( TKL ) BPLH kabupaten pangandaran BOY Ariswan mengatakan dari pihaknya sampai saat ini belum menerima atau mendapat laporan atau permohonan dari pihak pengusaha ,juga Boy menambahkan bahwa kalou aktivitas pembangunan yang di laksanakan ada kegiatan pengerukan bukit harus mengantongi surat izin dari ESDM provinsi setelah itu harus ada rekomendasi dari Badan koordinasi penata ruangan daerah ( BKPRD ) juga Boy mengatakan setelah izin dari ESDM provinsi dan rekomendasi dari BKPRD maka pihak pengusaha harus mengantongi dokumen lingkungan yang di keluarkan pihak BPLH,

Dengan hal ini Aktivitas tersebut telah jelas jelas melanggar undang undang nomor 32/2009 pasal 1 ayat 2 ,juga Boy menambahkan dalam undang undang tersebut di tegaskan upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,pemanfaatan pengendalian,pemeliharaan,pengawasan,dan penegakan hukum,dengan itu kami pun belum ada penyidik pegawai negri sipil ( PPNS) maka kami akan limpahkan persoalan ini ke pihak kepolisian untuk di lakukan tindakan penertiban tegas BOY, ( ATENG JAELANI )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s