Bentuk Pelanggaraan Lembaga Pembiayaan (finance)

Posted on


Jawa Barat buser Trans Online

Sementara ini banyak lembaga pembiyayaan ( finance) menyelenggarakan pembiyayaan bagi konsumen ( consumer finance) lembaga pembiyayaan ini dikatagorikan lembaga non bank yang prosedur pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. 

Namun pakta di lapangan dalam pelaksanaannya lembaga pembiyayaan tersebut tidak mematuhi aturan perundang-undangan yg berlaku serta melakukan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum diantaranya:

Lembaga pembiayaannya tersebut di dalam pasal 13 20 KUHP perdata di sebutkan salah satu syarat syahnya perjanjian adalah adanya syarat objektip yang salah satu unsur dari syarat objektip tersebut tidak di penuhi maka perjanjian yang di buat badal demi hukum. Artinya perjanjia itu di anggap tidak ada,dan tidak ada hak untuk pihak manapun melakukan pemenuhan perjajian di mata hukum. 

Maka dapat di simpulkan bahwa dalam prakteknya lembaga pembiayaan tersebut (finance) dengan sengaja melanggar pasal 13 20 KUHP perdata. 

Dalam perjanjian kontrak antara lembaga pembiayaan (finance) dengan konsumen di sebutkan bahwa perjanjian tersebut di buat dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Tetapi perjanjian fidusia tersebut tidak di dapatkan di kantor pendaptaran fidusia untuk mendaoatkan sertifikat fidusia. 

Sedamgkan dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan PP No.86 tahun 2000 tentang tatacara pendaptaran fidusia dan biyaya pendaptaran fidusia di sebutkan salah satu syarat pendaptaran fidusia dan biyaya pendaptaran fidusia adalah adanya salinan “AKTA NOTARIS”yang di sebutkan di atas

Di karnakan perjanjian tersebut di buat di bawah tangan sehingga ada “AKTA NOTARIS”maka tidak bisa di buatkan sertifikat fidusia. 

Maka dapat di simpukan bahwa lembaga pembiyayaan (finance)  dengan sengaja melanggar UU No.42 tahun 1999 jo PP No. 86 tahun 2000.

Dan di dalam perjanjian antara pihak lembaga pembiyayaan (finance) dengan komsumen di cantumkan “KLAUSULA BAKU” yang artinya adalah aturan yang telah di buat atau di siapkan terlebih dahulu secara sepihak dan di dalam  klausula tersebut di nyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada lembaga pembiyayaan (finance) untuk melakukan segala tidakan terkait, jaminan fidusia tersebut. 

Dengan dalih berdasarkan kuasa dari konsumen dalam klausula tersebut di nyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada lembaga pwmbiyayaan (finance) untuk melakukan segala tindakan terkait, objek jaminan fidusia tersebut. 

Dengan dalil berdasarkan kuasa dari konsumen dalam klausula baku yang di cantumkan di dalam perjajian di bawah tangan tersebut.pihak lembaga pembiyayaan (finance) membuat akta notaris dan sertipikat fidusia secara sepihak,sehingga konsumen tidak memegang salinan akta notaris dan sertipikat fidusia tersebut karena konsumen tidak turut serta menghadap notaris.melainkan di kuasakan kepada pihak lembaga pembiyayaan(finance),

Sementara di pasal 18 ayat 1 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di sebutkan, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan di larang mencantumkan kausula buka pada setiap dokumen atau perjanjian, apa bila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langaung untuk melakukan segala tindakan sepiha yang berkaitan dengan barang yang di beli konsumen secara angsuran dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha. 

Hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang di beli konsumen secara angsuran dalam poin ini bisa di katakan bahawa finance telah dengan sengaja melakukan penyimpangan dan peranggaran terhadap pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan jeratan sangsi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda 2 milyar sebagai Man di maksud dalam pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Dan dalam UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris di sebutkan bahwa dalam peroses pembuatan suatu akta harus di hadiri oleh pihak penghadap.

Maka dapat di simpulkan 

1.maka dalam perakteknya lembaga pembiyayaan tersebut dengan sengaja melanggar pasal 13 20 KUHP perdata 

2.melanggar UU No.42 tahun 1999 jo PP No.86 tahun 2000 

3.penyimpangan dan pelanggaran terhadap pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konaumen. 

By. Ketua DPD prov. Jabar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s