Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Pangandaran Tidak Terserap Maksimal

Posted on Updated on

PANGANDARAN Busertrans 

Pemerintah pusat diharapkan dapat melonggarkan ketentuan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau tahun depan lewat pemberian ruang bagi pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan dan prioritas tiap daerah.

Menurut Kepala DPPKAD Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar, Pemerintah daerah (pemda) mendapat bagian maksimal 50% dari total alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) untuk tahun anggaran 2016.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan Bidang Cukai di Gedung Islamic Center Kecamatan/ Kabupaten Pangandaran, Kamis (15/12) siang.
“Selama ini kan penggunaannya di atur dalam Undang-Undang semuanya. Padahal, kebutuhan daerah tidak seluruhnya sama makanya diatur agar pemda bisa mendanai kebutuhan prioritas masing-masing,” Kata Hendar.
Selama ini, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diamanatkan dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
Dalam payung hukum tersebut diatur penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi/Kabupaten penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2%.
Penerimaan tersebut digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Adapun, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.07/2009, peningkatan kualitas bahan baku digunakan untuk industri hasil tembakau yang meliputi; standarisasi kualitas bahan baku, pendorongan pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah.
Selain itu, ada pula pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian, penanganan panen dan pascapanen bahan baku, serta penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.

Hendar berujar selama ini banyak kebutuhan pembangu pembangunan pemda yang sebenarnya bisa dijalankan dengan DBH CHT namun terhalang ketentuan tersebut. Oleh karena itu, sambungnya, sejalan dengan penguatan desentralisasi fiskal, pemerintah harus memberi ruang tersebut.

                Iklan

                Tinggalkan Balasan

                Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

                Logo WordPress.com

                You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

                Gambar Twitter

                You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

                Foto Facebook

                You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

                Foto Google+

                You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

                Connecting to %s