Memahami Asas Presumption of Innocence (Praduga tak bersalah)

Oleh : Andi Imran

Makassar Buser Trans Online.

Asas Presumption of innocence ( Praduga tak bersalah ) mungkin satu – satunya asas hukum yang sangat akrab dan sudah tidak asing lagi dalam perbincangan keseharian masyarakat , namun hal ini oleh sebahagian orang masih dipahami secara keliru bukan hanya bagi mereka yang awam hukum saja tapi bahkan oleh para praktisi hukum.

Menurut Herbert L.Parcker terdapat dua model dalam sistem peradilan pidana , yakni Due process model dan Crime control model , Due process model yang berdiri diatas konsep ” Legal guilt ” menitik beratkan pada bagaimana menghargai hak – hak individu dan martabat seseorang dalam peradilan pidana sedangkan Crime control model yang berdiri diatas konsep ” Factual guilt ” mempresentasi bahwa suatu tindakan represif merupakan fungsi terpenting untuk menekan jumlah kejahatan yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi , keduanya terlihat paradoks dalam sistem peradilan pidana kita saat ini.

Asas praduga tak bersalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari ” Due process model ” ~ hak ini dalam Due process of law tidak berlaku secara absolut baik dari sisi formil maupun materiil seperti halnya hak yang bersifat ” Non derogable rights ” dimana dua diantaranya adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut ( non retroaktif ) , pentingnya mencari titik seimbang bagi proses hukum yang dilakukan akan berdampak terhadap penegakan hukum yang benar dan berkeadilan.

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah ini , hak dimana tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan sebaliknya ( Pasal 8 ayat 1 UU no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman ) , adalah asas yang hanya digunakan oleh Hakim dan berlaku khusus diruang pengadilan.

Hal ini akan berbeda ketika penuntut umum tentunya harus menggunakan asas yang lain yakni praduga bersalah ( presumption of guilty ) dalam mengajukan tersangka kepengadilan karena alasan diduga bahwa yang bersangkutan sudah melakukan sebuah perbuatan pidana sesuai dengan yang disangkakan ( pasal 17 UU no.8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana ).

Pada konteks ini sebagai bahagian dari Crime control model , maka profesionalisme aparat penegak hukum akan memiliki peranan yang signifikan bagi terciptanya efektifitas hukum.

Menjadi sesuatu yang aneh ketika penegak hukum berbicara diruang – ruang publik mengenai pentingnya menghargai asas praduga tak bersalah…sebuah pernyataan yang ambigu , lalu atas dasar apa seseorang kemudian di tersangkakan jika bukan karena diduga bersalah , asas ini sering dijadikan dalih dimana pelaku berlindung dibalik hukum namun bagaimana dengan hak menyangkut nasib dari orang yang sudah menjadi korban kejahatan.

=============================

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s