DPD GOLKAR PANGANDARAN GELAR ACARA SILATURRAHMI DENGAN CALON WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT H.DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDDIN, ST.

Gambar Posted on Updated on


Pangandaran Buser Trans

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran gelar acara silaturahmi sekaligus mendeklarasikan calon Gubernur Jawa Barat H. Daniel Mutaqien Syafiuddin untuk mendampingi calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Acara tersebut digelar di lapang Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Senin (27/11/2017) siang. Dalam rangka deklarasi sekaligus silaturahmi dengan Cawagub yang diusung partai Golkar tersebut, dihadiri Ketua Dewan Panasehat Partai Golkar Kabupaten Pangandaran H. Adang Hadari dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran Mohamad Taufik. Ikut hadir pula Ketua Ranting Partai Golkar dari 10 kecamatan dan pengurus dari 93 desa yang ada di lingkup Kabupaten Pangandaran. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran Mohamad Taufik mengatakan, sangat bangga Partai Golkar sudah memiliki pasangan calon yakni Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien, “DPD Partai Golkar Pangandaran akan mendukung penuh rekomendasi DPP Partai Golkar yang mengusung RK-DMS dan mengikuti instruksi dari DPP, “kata Mohamad Taufik. Mohammad Taufik memaparkan, penjelasan ini sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan kader, terkait tidak lolosnya ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat. “kita sudah sepakat untuk mengamankan instruksi partai,”jelasnya. Ketua dewan penasehat DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Adang Hadari mengajak seluruh kader dan simpatisan partai Golkar Kabupaten Pangandaran untuk mendukung Cawagub Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin. “Dukung kang Daniel untuk maju memimpin Jawa Barat. Ini sudah merupakan keputusan dan sebagai kadernya harus mengamankan,” kata Adang Hadari. Cawagub Jawa Barat yang diusung partai Golkar, H. Daniel Mutaqien mengatakan, Jawa Barat merupakan target kemenangan untuk partai Golkar, di mana Jawa Timur sudah dipegang oleh kalangan Nahdliyin dan kader PKB, serta Jawa Tengah merupakan basis banteng merah PDI Perjuangan.

  1. “Partai Golkar di seluruh wilayah Jawa Barat harus mengamankan keputusan dari DPP. Ini posisi penting dengan hak pilih 36 juta suara, juga seluruh pengurus serta kader partai Golkar di Jawa Barat harus bisa mengawal dan mengamankan apa yang sudah diamanatkan dan sudah digariskan partai,” jelasnya.(Ateng Jaelani *)
Iklan

SOSIALISASI PENERIMAAN ANGGOTA POLISI

Gambar Posted on Updated on


Buser Trans Online Kota Bandung

Kegiatan Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri T.A. 2018 yang dilaksanakan di depan Gedung Sate Bandung pada hari Minggu,26 November 2017👍👍👍
Ayo jadi Polisi”, Masuk Polisi TIDAK DIPUNGUT BIAYA!!! Gratis.. (Humas Polda/Nurdin)

KOMPILASI ASAS-ASAS HUKUM

Gambar Posted on Updated on


Andi Ali Imran.

Berbicara tentang asas hukum adalah hal yang mendasar dari pengetahuan hukum seperti bagaimana kita memahami suatu konstruksi bangunan dimana asas hukum sebagai fondasi yang jika dikesampingkan akan membuat segenap peraturan Per Undang Undangan akan rusak dan runtuh.
Beberapa pendapat para ahli tentang asas hukum,sebagai berikut :

Menurut The Liang Gie,bahwa pengertian asas adalah merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Menurut Bellefroid,bahwa asas hukum adalah suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang dimana oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan – aturan yang lebih umum.

Menurut Van Eikema Hommes, bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma2 hukum yang konkrit tetapi dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku tersebut, pembentukan hukum itu praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut dengan kata lain pengertian asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Sedangkan oleh Satjipto Rahardjo,dikatakan bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum.

Dari beberapa pendapat para Ahli dapat disimpulkan bahwa asas hukum dalam fungsinya,adalah :

1.Sebagai dasar dalam eksistensinya pada pembentukan hukum dan putusan hakim.
2.Sebagai pengatur dan penjelas yang bertujuan memberikan ikhtiar namun tidak termasuk sebagai hukum positif.

Sedangkan dalam bentuknya terdapat tiga (3) bentuk Asas-asas hukum yang diketahui,yakni :

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral.
Prinsip-prinsip (asas-asas) ini telah ada oleh para pemikir di zaman klasik pada abad pertengahan.
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional.
Prinsip-prinsip yang termasuk kedalam pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional.
3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional.
Yakni hak-hak yang ada dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar dalam adanya pembentukan hukum.

I. Asas-asas hukum Universal.

1. Asas Kepribadian.
Bahwa manusia adalah subjek hukum yang menyandang Hak dan Kewajiban.
2. Asas Persekutuan.
Manusia menghendaki adanya kehidupan bersama yang tertib,aman dan damai dengan persatuan,kesatuan dan perasaan cinta kasih.
3. Asas Kesamaan.
Setiap orang dianggap sama dalam hukum dimana perkara yang sama harus diputus sama.
4. Asas Kewibawaan.
Adanya ketidak samaan peran dimana dalam masyarakat harus ada seseorang yang memimpin, menertibkan dan mempunyai wibawa.
5. Asas pemisahan antara Baik dan Buruk.

II. Beberapa asas-asas hukum yang bersifat spesifik,antara lain :

1. The Binding Force of Precedent (putusan hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang sama).
Asas khusus ini dianut dalam sistem hukum Anglo Saxon.
2. Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenadi (tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali sebelumnya ada Undang- Undang yang mengaturnya).
Asas ini dikenal sebagai asas legalitas,asas ini dianut oleh masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis.
3. Restitution In Integrum (ketertiban dalam masyarakat harus dipulihkan pada keadaan semula).
Asas ini digunakan oleh masyarakat yang menganut budaya kompromistis.
4. Cogatitionis Poena Nemo Patitur (tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan dalam batinnya).
Asas ini berlaku pada sistem hukum yang sekuler.

III. Asas-asas pembentukan peraturan per Undang-Undangan.

1. Asas kejelasan tujuan (Beginsel Van Duidelijke Doelstelling).
Harus ada tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas organ dan lembaga yang tepat (Beginsel Van Het Juiste Orgaan).
Harus dibuat oleh organ dan lembaga yang tepat yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang.
3. Asas kesesuaian terminologi dan sistematika (Het Beginsel Van Duidelijke Terminologie en Duidelijke Systematiek).
Harus memperhatikan kesesuaian materi yang tepat dalam terminologi dan sistematika peraturan per Undang-Undangan.
4.Asas dapat dilaksanakan (Het Beginsel Van Uitvoerbaarheid).
Harus memperhitungkan efektifitas peraturan per Undang-Undangan dalam masyarakat baik secara filosofis Sosiologis dan Yuridis.
5. Asas kedaya gunaan dan kehasil gunaan.
Dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan.
Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan per Undang-Undangan, pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas agar mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan.
Bahwa didalam pembentukannya mulai dari perencanaan,penyusunan,pembahasan,pengesahan/penetapan dan pengundangan yang sifat nya transparan dan terbuka.

IV. Asas-asas materi muatan peraturan per Undang-Undangan.

1. Asas pengayoman.
Bahwa setiap materi muatan peraturan per Undang-Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan.
Harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabatnya.
3. Asas kebangsaan.
Harus mencerminkan sifat dan watak bangsa yang majemuk dan tetap menjaga prinsip NKRI.
4. Asas kekeluargaan.
Harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan.
Senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah nusantara dan materi muatan peraturan per Undang-Undangan didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Asas Bhinneka tunggal ika.
Harus memperhatikan keragaman penduduk,agama,suku dan golongan,kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,agama golongan,suku,gender,ras dan status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum.
Harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan,keserasian dan keselarasan.
Harus mencerminkan keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu,masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

V. Asas-asas peraturan per Undang-Undangan.

1. Lex Dura Sed Ita Scripta (Undang-Undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian).
2. Lex Niminem Cogit Ad Impossibilia (Undang-Undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin).
3. Lex Posterior Derogat Legi Priori (Undang-Undang yang lebih baru mengenyampingkan Undang-Undang yang lama).
4. Lex Specialist Derogat Legi Generali (Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada Undang-Undang yang bersifat umum).
5. Lex Superior Derogat Legi Inferiori (Undang-Undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah).
6. Asas setiap orang dianggap telah mengetahui Undang-Undang setelah diundangkan dalam lembaran Negara.
7. Asas Non Retro Aktif.
Suatu Undang-Undang tidak berlaku surut.
8. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat dimana hanya Mahkamah Konstitusi yang boleh melakukan uji materil atas isi Undang-Undang.

VI. Asas-asas dalam hukum perdata nasional (KUH Perdata).

– Asas-asas Hukum tentang Orang.
1. Asas yang melindungi Hak Asasi Manusia.
Pasal 1 dan 3 KUH perdata – jangan sampai terjadi pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia karena Undang-Undang atau keputusan hakim.
2. Asas setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum.
Pasal 5a dan bagian 3 bab 2 buku 1 KUH perdata – Tiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban mempunyai identitas yang sedapat mungkin berlainan satu dengan yang lainnya.
3. Asas perlindungan terhadap orang yang tidak lengkap.
Pasal 1330 KUH perdata – Orang yang dinyatakan oleh hukum tidak mampu melakukan perbuatan hukum mendapat perlindungan baik ingin melakukan perbuatan hukum.
4. Asas monogami dalam hukum perkawinan barat.
Pasal 27 KUH perdata – Bagi laki-laki hanya boleh mengambil seorang wanita sebagai istri dan wanita hanya boleh mengambil seorang laki-laki sebagai suaminya, namun dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 ayat 2 pengadilan diperbolehkan memberi isin seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Asas bahwa suami dinyatakan sebagai kepala keluarga.
Pasal 105 KUH Perdata – Ia bertugas memimpin dan mengurusi kekayaan keluarga.
6. Perkawinan adalah Perkawinan perdata sehingga harus dilakukan didepan pegawai catatan sipil.
7. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
8. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang.
9. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.
10. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
11. Perkawinan mempunyai akibat dibidang kekayaan suami dan istri.

– Asas-asas umum hukum perikatan/perjanjian.
1. Asas kebebasan berkontrak.
Pasal 138 ayat (1) KUH perdata – semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat.
2. Asas konsensualitas.
Pasal 1320 ayat (1) KUH perdata – salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Asas kepercayaan.
Bahwa setiap orang yang berjanji pasti akan memenuhi setiap prestasi sebagaimana yang diperjanjikan.
4. Asas kekuatan mengikat.
Pasal 1340 KUH perdata – perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.
5. Asas persamaan hukum.
Bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
6. Asas keseimbangan.
Adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjiannya.
7. Asas kepastian hukum.
Asas yang berhubungan dengan akibat dari perjanjian (Pacta Sun Servanda).
8. Asas moral.
Bahwa suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk mendapatkan prestasi dari pihak lain (Zaakwarneming).
9. Asas perlindungan.
Bahwa para pihak yang mengikat perjanjian dilindungi oleh hukum.
10. Asas kepatutan.
Pasal 1339 KUH Perdata – perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.
11. Asas kepribadian.
Pasal 1315 KUH Perdata – pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
12. Asas itikad baik.
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
13. Asas kebiasaan.
Hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
14. Actio Pauliana.
Yakni tindakan kreditur untuk membatalkan semua perjanjian yang dibuat debitur dengan itikad buruk dengan pihak ketiga, dengan pengetahuan bahwa ia merugikan krediturnya, pembatalan perjanjian itu harus dilakukan oleh hakim atas permohonan kreditur (pasal 1341 KUH Perdata).

– Asas-asas hukum benda.
1. Asas sistem tertutup.
Bahwa hak atas benda bersifat terbatas pada yang diatur oleh Undang-Undang, diluar itu dengan perjanjian tidak boleh menciptakan hak2 baru.
2. Asas hak mengikuti benda.
Hak kebendaan selalu mengikuti dimana dan dalam tangan siapapun benda itu benda.
3. Asas publisitas.
Pengumuman kepada masyarakat atas status kepemilikan suatu benda.
4. Asas spesialitas.
Dalam hal kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujudnya,batasnya,letaknya dan luasnya.
5. Asas totalitas.
Bahwa hak kepemilikan atas benda harus diletakkan pada keseluruhan atau totalitas objeknya.
6. Asas pelekatan.
Bahwa suatu benda biasanya terdiri dari bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokoknya.
7. Asas pemisahan horisontal.
Dalam hal pertanahan bahwa jual beli atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang terdapat diatasnya (jika demikian harus ditegaskan dalam akta jual beli).
8. Asas dapat diserahkan.
Hak kepemilikan atas benda mengandung wewenang untuk menyerahkan benda.
9. Asas perlindungan.
Mencakup dua bentuk perlindungan yakni perlindungan untuk golongan ekonomi lemah dan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik walaupun pihak yang menyerahkannya tidak wenang berhak.
10. Asas absolut.
Bahwa hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap orang.

VII. Asas-asas Hukum Acara Perdata.

1. Asas Hakim bersifat pasif.
Inisiatif tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat sepenuhnya berada pada pihak penggugat.
2. Asas mendengarkan kedua belah pihak (Audiatur Et Altera Pars _atau_ Eines Mannes Rede ist Keines Mannes Rede).
Hakim harus mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara.
3. Asas sifat Persidangan terbuka.
Hakim dalam mengadili suatu perkara persidangannya terbuka untuk umum.
4. Asas Bebas dari adanya campur tangan para pihak diluar pengadilan.
Hakim didalam memberikan keputusan harus berdasarkan keyakinannya dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain diluar pengadilan.
5. Asas Sederhana,Cepat dan Biaya ringan.
Hakim dalam mengadili suatu perkara semaksimal mungkin menyelesaikan perkara dengan waktu yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan.
6. Asas Putusan harus disertai alasan-alasan.
Putusan hakim harus disertai dalil-dalil atau dasar hukum positif yang ada.
7. Asas Putusan harus dilaksanakan setelah 14 hari lewat.
Setiap keputusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 hari telah lewat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang kalah, kecuali dalam putusan ” Provisionil _Dan_ _putusan_ Uit Voerrbaar Bij Voorraad “.
8. Asas Beracara dikenakan Biaya.
Para pihak yang Beracara dipengadilan dikenakan Biaya perkara.

VIII. Asas-asas hukum perdata internasional.

1. Lex Rei Sitae (Lex Situs).
Hukum yang berlaku atas suatu benda adalah Hukum dari tempat dimana benda itu terletak atau berada bisa benda bergerak, berwujud dan tak berwujud.
2. Lex Loci Contractus.
Terhadap perjanjian yang bersifat hukum perdata internasional berlaku kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian / tempat dimana perjanjian ditanda tangani.
3. Lex Loci Solutionis.
Hukum yang berlaku adalah tempat dimana isi perjanjian dilaksanakan.
4. Lex Loci Celebration.
Hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan Hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan.
5. Lex Domicile.
Hukum yang berlaku adalah tempat seseorang berkediaman tetap/permanent house.
6. Lex Patriae.
Hukum yang berlaku adalah dari tempat seseorang berkewarga negaraan.
7. Lex Loci Forum.
Hukum yang berlaku adalah tempat perbuatan resmi dilakukan.
8. Lex Loci Delicti Commisitator.
Hukum dari tempat dimana perbuatan melanggar Hukum dilakukan.
9. Choise Of Law.
Hukum yang berlaku adalah Hukum yang dipilih oleh para pihak.
10. Lex Causae.
Suatu perbuatan hukum dibatasi oleh sistem hukum yang akan diberlakukan.
11. The Freedom Of Contract.
Asas kebebasan berkontrak yakni dimana setiap orang dapat menentukan isi dan bentuk dari perjanjian sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka perjanjian tersebut sah.
12. Lex Fori.
Apabila objek gugatan benda bergerak maka dalam hal mengajukan gugatan berdasarkan dimana benda bergerak tersebut berada.
13. Nasionalitas.
Yakni asas mengenai kewarga negaraan seseorang.
14. Pacta Sunservanda.
Perjanjian merupakan Undang-Undang yang membuatnya.

IX. Asas-asas hukum pidana nasional (KUHP).

1. Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sina Praevia Lege Poenali).
Pasal 1 ayat (1) KUHP – tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam peraturan per Undang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan.
Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial.
Bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi didaerah yang menjadi wilayah teritorial NKRI (pasal 2 KUHP).
4. Asas personalitas/Nasionalitas aktif.
Bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun dia berada (pasal 5 KUHP).
5. Asas perlindungan /Nasionalitas pasif.
Bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Negara (pasal 4 KUHP).
6. Asas universalitas.
Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan bersifat merugikan keamanan Internasional maka dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana dimana orang tersebut diadili.
7. Asas kesalahan dan penghapusan pidana.
Yang meliputi adanya alasan pembenar (Rechts vaardigings gronden),alasan pemaaf (Sculduitsluitings gronden),dan alasan penghapusan penuntutan (Onvervolgbaarheid).
8. Asas Nebis In Idem.
Pasal 76 KUHP – seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama.
9. Asas substansi dan Proporsionalitas.
Penjatuhan pidana itu sejauh mungkin bersifat ringan,sedang dan berat yang harus sebanding dengan kejahatan sebagai Ultimum Remidium.
10. Asas publisitas.
Keputusan hakim harus diucapkan dimuka umum dan menunjuk peraturan hukum /pasal yang diterapkan.

X. Asas-asas hukum pidana Internasional.

1. Asas kemerdekaan.
2. Asas kedaulatan.
3. Asas kesamaan derajat.
4. Asas non intervensi.
5. Asas saling menghormati.
6. Asas hidup berdampingan secara damai.
7. Asas penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
8. Asas bahwa suatu Negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan didalam wilayah Negara lainnya.
9. Asas komplementaritas.
10. Asas pertanggung jawaban pidana individu.
11. Asas legalitas.
12. Asas pemberlakuan hukum pidana.
13. Asas teritorial.
14. Asas nasionalitas.
15. Asas universal.
16. Asas non retroactive.
17. Asas Culpabilitas.
18. Asas presumption of innocent.
19. Asas Ne/Non Bis In Idem.

XI. Asas-asas Hukum Internasional.

– Asas-asas yang bersifat umum.
1. Asas teritorial.
Asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya,dimana Negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum bagi tiap perbuatan hukum diwilayah Negara tersebut.
2. Asas kebangsaan.
Hukum suatu Negara berlaku bagi semua warga Negara dimanapun ia berada.
3. Asas kepentingan umum.
Bahwa Negara berwenang melindungi dan mengatur semua kepentingan warganya.
4. Asas persamaan derajat.
Bahwa semua Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan Internasional.
5. Asas keterbukaan.
Adanya kesediaan untuk terbuka bagi masing-masing pihak dalam hubungan antar bangsa yang dilandasi atas kejujuran dan keadilan sehingga setiap pihak akan mengetahui dengan jelas mengenai manfaat,hak dan kewajibannya dalam menjalin hubungan internasional.

– Asas-asas Pelaksanaan dalam hukum Internasional.
1. Pacta Sunt Servanda.
Setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
2. Egality Rights.
Pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.
3. Reciprositas.
Tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal baik Tindakan yang bersifat negatif atau positif.
4. Courtesy.
Asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan Negara.
5. Rebus Sig Stantibus.
Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar /fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan suatu perjanjian.

XII. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional.

1. Asas kepentingan militer (Militery Necessity).
Pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
2. Asas perikemanusiaan (Humanity).
Pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan peri kemanusiaan.
3. Asas kesatriaan (Chivalry).
Bahwa didalam perang kejujuran harus diutamakan.
4. Asas prinsip pembedaan (Distinction principle).
Asas yang membedakan antara combatan dan penduduk sipil
5. Rule of Engagement (ROE).
Adanya petunjuk yang jelas kapan dan dalam keadaan bagaimana komandan dibenarkan menggunakan kekerasan.

XIII. Asas-asas Hukum acara pidana dan Hukum acara pidana Militer.

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Agar proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan melindungi hak tersangka agar segera mendapat kepastian hukum ( pasal 24 dan pasal 50 KUHAP).
2. Asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence).
Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
3. Asas Oportunitas.
Penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum.
4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
5. Asas Equality before the law.
Kesamaan kedudukan dimuka hukum.
6. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.
7. Asas Bantuan Hukum.
Seseorang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma ( pasal 35 dan pasal 36 UU 14/1970 Jo pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 KUHAP).
8. Asas Inkusator dan Akusator.
9. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.
10. Asas ganti rugi dan rehabilitasi.
Hak bagi tersangka /terdakwa/terpidana untuk mendapatkan ganti rugi /rehabilitasi atas tindakan terhadap dirinya ( pasal 95 dan pasal 97 KUHAP).
11. Asas kebenaran Materil.
Pemeriksaan dalam perkara pidana untuk mengetahui apakah pada faktanya benar terjadi pelanggaran /kejahatan.
12. Asas legalitas.
Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya dalam Undang-Undang.
13. Asas Culpabilitas.
Tiada pidana tanpa kesalahan ( Nulla Poena Sine Culpa).
14. Nebis In Idem.
Seseorang tidak dapat dituntut lagi karena perbuatan yang sudah pernah diajukan kemuka pengadilan dan sudah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
15. Asas putusan hakim harus disertai alasan-alasan.
Semua putusan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili.
16. Asas perintah tertulis dari yang berwenang.
Setiap penangkapan,penggeledahan, penahanan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis.
17. In Dubio Pro Reo.
Dalam hal terjadi keragu-raguan maka yang diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa.

XIV. Khusus untuk hukum acara peradilan militer selain Asas-asas yang berlaku sebelumnya diberlakukan pula asas-asas,sebagai berikut :

1. Asas kesatuan Komando.
Dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.
3. Asas kepentingan militer dimana ada keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum.

XV. Asas-asas Hukum Hak Asasi Manusia.

1. Asas Kemanusiaan.
Menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat martabat sebagai manusia.
2. Asas Legalitas.
Menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap.
3. Asas Equalitas.
Tanpa keadilan HAM akan kehilangan jati dirinya.
4. Asas Sosio Kultural.
Agar HAM yang disebar luaskan dari Bangsa lain tidak bertentangan dengan kehidupan budaya Bangsa.
5. Asas keseimbangan (Balance).
Aparat penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata-mata.
6. Asas praduga tak bersalah.

XVI. Asas-asas Hukum Ekonomi.

1. Asas manfaat.
2. Asas keadilan dan pemerataan yang berperi kemanusiaan.
3. Asas keseimbangan,keserasian dan keselarasan dalam peri kehidupan.
4. Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.
5. Asas usaha bersama atau kekeluargaan.
6. Asas Demokrasi ekonomi.
7. Asas membangun tanpa merusak lingkungan.

XVII. Asas-asas Hukum Pajak.

1. Asas Rechts Filosofis.
Yakni Asas yang mencari dasar pembenaran terhadap pengenaan pajak kepada warga Negara/masyarakat.
2. Asas pembagian beban pajak.
Asas yang mencari jawaban atas persoalan bagaimana pajak itu dikenakan secara adil dan merata.
3. Asas pengenaan pajak.
Asas yang mencari jawaban atas persoalan siapa atau pemerintah mana yang berwenang memungut pajak.
4. Asas pemungutan pajak.
Asas yang termasuk didalamnya adalah asas yuridis,asas ekonomis dan asas finansial.
5. Asas kesederhanaan.
Aturan pajak harus dibuat secara sederhana.
6. Asas Non Distorsi.
Pajak tidak menimbulkan kelesuan ekonomi dalam masyarakat.
7. Asas Efisiensi.
Pajak yang dipungut digunakan untuk pembiayaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Asas Legal.
Pajak yang dipungut harus berdasarkan aturan per Undang-Undangan.
9. Asas Domisili.
Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.
10. Asas Sumber.
Pemungutan pajak yang dilakukan dengan Sumber pendapatan.
11. Asas Kebangsaan.
Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan Kebangsaan wajib pajak.

XVIII. Asas-asas hukum ketenaga kerjaan.

1. Asas Keterbukaan.
Adalah pemberian informasi kepada pencari tenaga kerja secara jelas,antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah dan jam kerja.
2. Asas Bebas.
Pencari kerja Bebas untuk memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja Bebas untuk memilih tenaga kerja.
3. Asas Objektif.
Pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang diperlukan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.
4. Asas Adil dan Setara.
Penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras,jenis kelamin,warna kulit, Agama dan aliran politik.

XIX. Asas-asas Hukum Lingkungan Hidup.

1. Asas tanggung jawab Negara.
Bahwa Negara menjamin pemanfaatan, hak atas lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran lingkungan.
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan.
Upaya melestarikan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan.
Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek.
4. Asas keterpaduan.
Pengelolaan libgkungan hidup melibatkan berbagai unsur.
5. Asas Manfaat
Kegiatan pembangunan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam.
6. Asas Kehati-hatian.
Meminimalisasi adanya dampak lingkungan.
7. Asas Keadilan.
Pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan Keadilan secara proporsional.
8. Asas Ekoregion.
Perlindungan dan pengelolaan harus memperhatikan karakteristik daerah.
9. Asas Keaneka ragaman Hayati.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu yang membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemar Membayar.
Setiap pencemaran lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif.
Setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Asas Tata kelola Pemerintahan yang Baik.
Bahwa perlindungan dan pengelolaan libgkungan hidup dijiwai prinsip partisipasi,transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan berkeadilan.
13. Asas Otonomi Daerah.
Bahwa pemerintah pusat dan Daerah mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

XX. Asas-asas Hukum Adat.

1. Asas Religius-magis.
Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia ghaib dalam kepercayaan.
2. Asas Komunal atau kemasyarakatan.
Bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok.
3. Asas Demokrasi.
Segala sesuatu selalu diselesaikan Secara bersama untuk kepentingan bersama.
4. Asas Kontan.
Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan.
5. Asas Konkrit.
Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda berwujud.

XXI. Asas-asas Hukum Islam.

– Asas-asas umum Hukum Islam.
1. Asas Keadilan.
Didalam Al Qur’an kata keadilan disebut 1000 kali.
2. Asas Kepastian Hukum.
Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan selama belum ada nas yang melarang maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.
3. Asas Kemanfaatan.
Jika hukuman itu bermanfaat bagi terpidana maka hukuman dapat diganti dengan denda.

– Asas-asas Hukum Pidana Islam.
1. Asas Legalitas.
2. Asas Tidak berlaku surut.
3. Asas Bersifat Prbadi.
4. Hukum bersifat Umum.
5. Hukum tidak sah karena keraguan.

– Asas-asas Muamalat Islam.
1. Asas Taba,Dulul mana’fi.
Segala bentuk kegiatan Muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas Pemerataan.
Agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harus terdistribusi secara merata diantara masyarakat.
3. Asas Suka Sama Suka.
Segala bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus didasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas Adamul Gurur.
Setiap bentuk muamalat tidak boleh ada tipu daya.
5. Asas Al Birri Wa Al -Taqwa.
Bentuk Muamalat yang termasuk kedalam kategori pertukaran manfaat guna saling menolong.
6. Asas Musyarokah.
Kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.

– Asas-asas Kewarisan Dalam Islam.
1. Asas Ijbari.
Hak memaksa.
2. Asas Individual.
Hak ahli waris dibagi pada masing-masing untuk dimiliki secara perorangan.
3. Asas Bilateral.
Menerima hak kewarisan pada kedua belah pihak yaitu kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak perempuan.
4. Asas Keadilan yang Berimbang.
Adanya keseimbangan antara hak dan Kewajiban.
5. Asas Akibat Kematian.
Kewarisan terjadi jikalau ada pihak yang meninggal.
6. Asas Integrity (ketulusan).
Bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam islam diperlukan ketulusan hati (Qs:Ali Imran (3): 85).
7. Asas Ta’abuddi (penghambaan diri).
Melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah.
8. Asas Huququl maliyah (hak-hak kebendaan).
Hanya hak dan kewajiban kebendaan (benda yang berbentuk) yang dapat diwariskan kepada ahli waris.
9. Asas Huququn Thabi’iyah (hak-hak dasar).
Adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia.
10. Asas membagi habis harta warisan.
Menentukan ahli waris beserta bagiannya masing-masing, membersihkan atau memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai melaksanakan pembagian hingga tuntas.

– Asas-asas Hukum Perkawinan dalam Islam.
1. Asas kesukarelaan.
Saling menerima antara kedua calon.
2. Asas Persetujuan kedua belah pihak.
Tidak boleh ada pemaksaan.
3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan.
Seorang laki-laki dan perempuan berhak untuk memilih calon pasangannya.
4. Asas Kemitraan Suami Istri.
Kedudukan seorang Suami dan Istri dalam beberapa hal sama dan dalam hal lain berbeda.
5. Asas untuk selamanya.
Perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan serta membina cinta kasih selamanya.
6. Asas Monogami Terbuka.
Karena beberapa hal seorang suami dapat menikah lagi atas persetujuan istri.

– Asas-asas Hukum Perdata Islam.
1. Asas kebolehan atau Mubah.
Mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata sesuai perkembangan dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Al Qur’an.
2. Asas Kemaslahatan Hidup.
Hubungan yang mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan.
3. Asas kebebasan dan sukarelawan.
4. Asas Menolak Mudharat dan mengambil Manfaat.
5. Asas Kebajikan.
6. Asas Kekeluargaan.
7. Asas Adil dan Berimbang.
8. Asas mendahulukan Kewajiban dari pada Hak.
9. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang lain.
10. Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak.
11. Asas Mendapatkan Hak karena Usaha dan Jasa.
12. Asas Kebebasan Berusaha.
13. Asas Perlindungan Hak.
14. Asas Hak Milik befungsi Sosial.
15. Asas yang Beritikad Baik harus Dilndungi.
16. Asas Resiko dibebankan pada Benda atau Harta, tidak pada tenaga atau Pekerja.
17. Asas Mengatur sebagai Petunjuk.
Dalam ketentuan Perdata kecuali yang bersifat Ijbari karena ketentuan telah Qathi, hanyalah bersifat Mengatur dan memberi Petunjuk saja.
18. Asas Perjanjian Tertulis atau diucapkan didepan Saksi.

XXII. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama.

– Asas-asas Umum
1. Asas Bebas Merdeka.
Pasal 1 UU nomor 4 tahun 2004 – kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya.
2. Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
3. Asas Ketuhanan.
Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam.
4. Asas Fleksibilitas.
Pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan yang mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak.
5. Asas Non Ekstra Yudisial.
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.
6. Asas Legalitas.
Pengadilan agama mengadili menurut hukum Islam dengan tidak membeda-bedakan orang sehingga hak asasi tidak diabaikan.

– Asas-asas Khusus.
1. Asas Personalitas Islam.
Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam.
2. Asas Ishlah ( upaya perdamaian).
Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan ishlah olehnya itu hakim peradilan agama menjalankan fungsi mendamaikan.
3. Asas terbuka untuk umum.
Sidang pemeriksaan perkara terbuka untuk umum.
4. Asas Equality.
Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan memiliki kedudukan dan hak yang sama.
5. Asas Upaya Hukum Banding.
Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding pada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali Undang-Undang menentukan lain.
6. Asas Aktif Memberi Bantuan.
Tertuang dalam pasal 54 UU nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.
7. Asas Upaya Hukum Kasasi.
Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung.
8. Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
9. Asas Pertimbangan Hukum ( Racio Decidendi).
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dalam peraturan per Undang-Undangan termasuk juga sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

XXIII. Asas-asas Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

1. Asas perkawinan kekal.
Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya.
Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Asas perkawinan terdaftar.
Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas perkawinan monogami.
Bahwa pada suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan.
5. Asas poligami sebagai pengecualian.
Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya.
6. Asas tidak mengenal perkawinan Poliandri.
Seorang wanita hanya memiliki Seorang suami pada waktu bersamaan ( pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).
7. Asas perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.
Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.
8. Asas keseimbangan hak dan kedudukan suami istri.
Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang.
9. Asas mempersukar perceraian.
Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
10. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.
11. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan.
12. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri.
13. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga bathiniah.
14. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang ( pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974).

XXIV. Asas-asas Hukum Tata Negara.

– Asas-asas Umum.
1. Ius Soli.
Untuk menentukan kewarga Negaraan seseorang berdasarkan tempat /Negara dimana orang tersebut dilahirkan.
2. Ius Sanguinis.
Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari eorang yang bersangkutan.
3. Bipatride.
Asas dimana seseorang dimungkinkan mempunyai kewarga Negaraan rangkap.
4. Apatride.
Seseorang sama sekali tidak memiliki kewarga Negaraan.
5. Asas Desentralisasi.
Urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada Daerah.
6. Asas Dekonsentrasi.
Urusan pemerintah pusat yang tidak dapat diserahkan namun dilakukan oleh perangkat pemerintah pusat didaerah yang bersangkutan.
7. Medebewind ( tugas pembantuan).
Penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pembiayaan tetap ditangan pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah.
8. Walfare State ( Negara kesejahteraan).
Pemerintah pusat bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat.
9. Priorrestraint ( kendali dini).
Pencegahan untuk mengadakan unjuk rasa setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
10. Non Lisensi.
Kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan.
11. Naturalisasi ( pewarga Negaraan).
Seseorang yang telah dewasa dapat mengajukan permohonan menjadi warga Negara ( Indonesia) melalui pengadilan negri.

– Asas-asas hukum tata negara dalam UUD 1945.
1. Asas Pancasila.
2. Asas Negara Hukum.
3. Asas Kekeluargaan.
4. Asas Kedaulatan Rakyat (Demokrasi).
5. Asas Negara Kesatuan.
6. Asas Pembagian Kekuasaan dan Check and Balance.

XXV. Asas-asas Hukum Administrasi Negara.

1. Ne Bis Vexari Rule.
Bahwa setiap tindakan administrasi Negara harus memiliki dasar hukum.
2. Asas Yuridikitas (Rechmatingheid).
Bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum.
3. Asas Diskresi (Freis Ermessen).
Bahwa kebebasan dari seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.
4. Asas Non Diskriminatif.
Tidak membedakan perlakuan dalam segala hal kepada warga Negara baik atas dasar suku,ras,agama,golongan maupun jenis.
5. Asas Upaya Memaksa.
Agar dapat menjamin ketaatan penduduk kepada peraturan-peraturan Administrasi Negara.
6. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
Yang berlandaskan pada keeteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara.
7. Asas Kepentingan Umum ( principle of public service).
Yakni mendahulukan kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akmodatif dan selektif.
8. Asas Keterbukaan.
Membuka diri terhadap akses informasi dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara.
9. Asas Akuntabiltas.
Setiap kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan.
10. Principle of legality
(wetmatingheid).
Dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi Negara.
11. Principle of proportionality ( asas keseimbangan).
Adanya proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman bagi pegawai yang melakukan kesalahan.
12. Principle of equality ( asas kesamaan dalam pengambilan keputusan).
Dalam menghadapi suatu kasus dan fakta yang sama seluruh alat administrasi Negara harus dapat mengambil keputusan yang sama.
13. Principle of Carefnes ( asas bertindak cermat).
Agar administasi Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
14. Principle of motivation ( asas motivasi untuk setiap keputusan).
Dalam pengambilan keputusan pejabat administrasi Negara harus bersandar pada alasan dan motivasi yang kuat, benar, adil dan jelas.
15. Principle of non minuse of competence ( asas jangan mencampur adukkan kewenangan).
Dalam pengambilan keputusan tidak menggunakan semata-mata karena alasan kewenangan dan kekuasaan.
16. Principle of fair play ( asas permainan yang layak).
Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil.
17. Principle of Resonable or Prohibition of Arbitrarines ( asas kewajaran dan keadilan).
Tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak wajar /layak.
18. Principle of meeting Raised Expectation ( menanggapi harapan yang wajar).
Agar pemerintah dapat menimbulkan pengharapan -pengharapan yang wajar bagi kepentingan masyarakat.
19. Principle of Undoing the Consequence of annule Decision.
Meniadakan akibat-akibat dari pembatalan suatu keputusan.
20. Principle of Protecting the personal way of life.
Asas perlindungan terhadap pandangan hidup setiap pribadi.
21. Asas Kebijaksanaan ( Sapienta).
Harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugas.

XXVI. Asas-asas Hukum Acara Administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara).

1. Asas praduga Rechmatig ( Vermoeden Van Rechmatigheid,presumtio Iustae Causa).
Setiap tindakan pemerintah selalu dianggap rechmatig sampai ada pembatalan ( pasal 67 ayat (1) UU PTUN).
2. Asas Gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha Negara ( KTUN) yang dipersengketakan kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat ( pasal 67 ayat (1) dan (4) huruf a UU PTUN).
3. Asas para pihak harus didengar ( Audie Et Alteram Partem).
Hakim harus mendengarkan keterangan dari para pihak dan tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan dan penjelasan dari satu pihak saja.
4. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan Judex Facti, maupun kasasi dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya.
5. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung ( pasal 24 UUD 1945 Jo pasal 4 UU 14/1970).
6. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ( pasal 4 UU 4/1970).
7. Asas Hakim aktif ( Dominus Litis).
Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan tidak diterima atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan ( pasal 62 UU PTUN) dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas sehingga penggugat perlu untuk melengkapinya ( pasal 63 UU PTUN).
8. Asas sidang terbuka untuk umum.
Sebagai konsekwensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ( pasal 17 dan pasal 18 UU 14/1970 Jo pasal 70 UU PTUN).
9. Asas peradilan berjenjang.
Jenjang peradilan dimulai dari paling bawah yakni pengadilan tata usaha Negara ( PTUN) kemudian pengadilan tinggi tata usaha Negara (PTTUN) dan puncaknya adalah pada Mahkamah Agung (MA).
10. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan.
Asas ini menempatkan pengadilan sebagai Ultimum Remedium.
11. Asas objectivitas.
Demi keadilan maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga, ataupun hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketanya ( pasal 78 dan pasal 79 UU PTUN).
12. Asas pembuktian bebas hakim yang menetapkan beban pembuktian.
Asas ini dianut pasal 107 UU 5/1986 kemudian dibatasi dengan pasal 100 UU 5/1986.
13. Asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat ( Ergaomnes).

XXVII. Asas-asas Hukum Agraria.

1. Asas dikuasai oleh Negara.
Pasal 31 ayat (3) Jo pasal 2 UUPA – Bahwa bumi,air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.
2. Asas Hak Milik Berfungsi Sosial.
Bahwa penggunan tanah Hak milik tetap harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pemilik serta bagi masyarakat luas.
3. Asas pengakuan hak ulayat.
Pasal 3 UUPA – mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat -masyarakat hukum adat.
4. Asas hukum nasional berdasar hukum adat.
Pasal 5 UUPA – hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak betentangan dengan kepentingan nasional dan negara.
5. Asas Kebangsaan.
Pasal 1 UUPA – Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari Seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
6. Asas Tata Guna Tanah.
Pasal 13, 14 dan 15 UUPA – Usaha pemerintah dilakukan dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
7. Asas kepentingan umum.
Pasal 18 UUPA – Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.
8. Asas pendaftaran tanah.
Pasal 19 UUPA – Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia.
9. Asas hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
Pasal 21 ayat(1) UUPA – Hak milik adalah Hak tertinggi yang dapat dimiliki individu dan berlaku selamanya, Hak milik tidak dapat dipunyai orang asing.
10. Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia.
Pasal 9 ayat(2) UUPA – Tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah.
11. Asas tanah pertanian harus dikerjakan secara arif.
Pasal 10 ayat (1) – tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.
12. Asas Landreform.
Pasal 7,10 dan 17 UUPA – Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan tanah dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
13. Nemo plus yuris transfere potest quam ipse habel.
Asas orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya.
14. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest.
Asas tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pokoknya sendiri tujuan dari penggunaan objeknya.
15. Asas itikad baik.
Bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum.
16. Asas hukum adat yang disaneer.
Bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya.
17. Asas gotong royong.
Pasal 12 UUPA – bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional.
18. Asas Unifikasi.
Hukum agraria disatukan dalam satu Undang-Undang yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia.
19. Horizontale scheidings beginsel ( asas pemisahan horisontal).
Yakni asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya.

Kompilasi asas – asas hukum ini akan menjadi langkah kecil untuk sebuah upaya yang memungkinkan bagi siapa saja yang ingin melakukan studi kepustakaan dan mengembangkannya sebagai bagian dari khasanah pengetahuan hukum,menurut Anthon freddy Susanto bagi seorang hakim Undang-Undang hanyalah teks yang belum selesai dan belum bersifat final dia hanyalah berisi norma hukum yang bersifat umum dan abstrak yang hanya mengatur secara garis besar hal-hal menyangkut apa yang wajib dilakukan (obligattere), yang dilarang dilakukan (prohibere) dan yang boleh dilakukan (permittere), olehnya itu asas hukum menjadi penting bukan hanya membentuk norma tapi juga mengarahkan dan menyelesaikan masalah jika terdapat antinomi dalam konflik peraturan perundang-undangan, semoga bermanfaat.

~~~~~~~~~~

LBH BALINKRAS
Makassar
2017

Kapolda Jabar Tanam 10.000 Pohon di Indramayu

Gambar Posted on Updated on


Buser Trans Online Mapolda

Kamis,(23/11/2017) Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs Agung Budi Maryoto bersama Wakapolda Jabar dan pejabat utama Polda Jabar melaksanakan kunjungan kerja di Kab. Indramayu

Dalam kunjungan kerjanya kali ini terlihat ada yang special, dengan menggunakan sepeda motor trail Kapolda Jabar beserta rombongan meninjau langsung lokasi latihan Satbrimob Polda Jabar dan dilanjutkan dengan penanaman 10.000 pohon (jati dan mahoni) secara simbolis dalam rangka menanggulangi daerah rawan bencana alam di sekitar lahan Perhutani Indramayu tepatnya di Petak 1A blok Ciselang, Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Selain itu dalam kesempatan ini pula Kapolda Jabar berkesempatan bersilaturahmi dan bertatap muka dengan Muspida, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda dan masyarakat di kawasan Perhutani Kab. Indramanyu serta memberikan Bantuan tali asih berupa sembako kepada 100 orang warga masyarakat (kurang mampu). (Humas Polda/Nurdin/Bto *)

BUPATI H.JEJE WIRADINATA MELANTIK 47 PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN

Gambar Posted on Updated on


Pangandaran Buser Trans

Pemkab Pangandaran melantik 47 pejabat administrator dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran bertempat di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (22/11/2017) siang.

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pada pelantikan  47 pejabat tersebut, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pelantikan ini ada mutasi dan rotasi untuk mengisi kebutuhan organisasi dan kelembagaan daerah. Pelantikan 47 Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut berdasarkan keputusan Bupati Pangandaran nomor 821.2/KPTS.107/BKPSDM.2/2017 tertanggal 21 November 2017, tentang pengangkatan dan pemindahan jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Pangandaran.

“Bupati , wakil bupati, sekda, kepala SKPD dan seluruh jajaran itu adalah tubuh pemerintah. Oleh sebab itu,  kepala, tangan, kaki, pikiran, telinga, mata dan hati harus sama langkahnya,” lanjut Jeje.

Lanjutnya lagi bahwa jabatan yang di emban oleh pejabat yang baru di lantik harus di laksanakan sepenuh hati karena pengangkatan pada jabatan yang di emban adalah kepercayaan pimpinan,agar kelembagaan bisa berjalan dengan baik ,untuk itu loyalitas terhadap pimpinan harus terus di bina ujarnya.

Juga jeje mengingatkan kepada pejabat untuk bekerja sebaik baiknya sesuai tupoksi dan sumpah jabatan yang sudah di ucapkan tutur jeje.

Juga H,Jeje Wiradinata menegaskan, bahwa dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan, dirinya tidak pernah melakukan intervensi, dalam mutasi dan rotasi jabatan menyerahkan sepenuhnya kepada Baperjakat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena mereka yang lebih tahu posisi, prestasi dan kapasitas PNS di Kabupaten Pangandaran.
Memang menjelang dilakukan rotasi dan mutasi jabatan, Saya sering kedatangan tamu ‘aneh-aneh’. Dari yang mengaku, sahabat, kerabat, keluarga maupun tim sukses,”ujarnya.

Namun Bupati menegaskan hal itu tidak pengaruh. Adanya mutasi dan rotasi, merupakan kebutuhan organisasi dan kelembagaan daerah.

“Pejabat jangan ada yang datang ke rumah Bupati, kecuali dipanggil atau ada hal-hal yang darurat,”tegasnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Jeje juga meminta para pejabat untuk jangan gamang dalam memutuskan sesuatu kalau demi kemajuan, kebaikan dan tujuan yang baik, Asal sesuai tupoksi, jangan semua nunggu keputusan Bupati. Apa apa Bupati. Harus bertanggung jawab. Kalau semua nyudut ke Bupati ya pusing saya,”maka harus bekerja sebaik baiknya sesuai tupoksinya tegasnya,(Ateng jaelani)

Rancaekek Banjir

Gambar Posted on Updated on


Hampir seluruh wilayah rancaekek terendam banjir, hari ini, Jalur Bandung Garut terputus.Nurdin

PERESMIAN DAN PENANDATANGANAN KERJASAMA KAS TITIPAN BI. JABAR DI KAB. PANGANDARAN

Gambar Posted on Updated on


Pangandaran Buser Trans

Bank Indonesia Jabar buka kantor kas titipan di Kabupaten Pangandaran yang langsung diresmikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jabar dan penandatanganan kerjasama Kas Titipan BI Kabupaten Pangandaran yang bertempat di Hotel Horison Palma Pantai Barat Pangandaran, Selasa (21/11/2017) pagi.

Pemimpin Bank BJB Cabang Pangandaran, Dede E. Wahyudin dalam sambutanya mengatakan, merasa berterima kasih atas dibukanya Kantor Kas Titipan Bank Indonesia, karena demikian kendala yang menyangkut limit pagu dalam penyediaan uang akan teratasi.

“Ini adalah kantor kas titipan BI pertama di wilayah kerja Tasikmalaya dan ke tiga di Jawa Barat,”ungkapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat menyampaikan, Bank Indonesia berupaya memastikan ketersediaan uang yang layak dari segi keamanan, kualitas dan kuantitasnya.

“Terkait distribusi peredaran uang rupiah, tadinya dilaksakan oleh BI. Namun sejak tahun 2015 menggandeng perbankan lain untuk mendistribusikan uang rupiah. Inilah yang dinamakan kas titipan dan kas titipan BI di Pangandaran berada di BJB Pangandaran,”terangnya.

Wiwiek menjelaskan, kas titipan adalah kegiatan penyediaan uang sebagai titipan pada salah satu bank, untuk mencukupi persediaan kas bank dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu yang layak edar serta jauh dari kantor BI dan utk meningkatkan perekonomian daerah.

“Pemilihan kas titipan di kota Pangandaran dilakukan melalui survei serta dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian, jumlah bank dan kebutuhan uang,”ujarnya

Wiwiek menegaskan, dengan peresmian kas titipan kebutuhan/tambahan uang kas bank-bank di Pangandaran yang selama ini dipenuhi dari Tasikmalaya, cukup dipenuhi melalui kas titipan.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan alasan dirinya hadir langsung di acara ini, karena dirinya merasa perlu bersilaturahmi dengan para pemangku kebijakan dari perbankan.

“Kegiatan ekonomi tentu tak dapat terlepas dari peran penting perbankan. Dengan diresmikannya kas titipan akan menjamin ketersediaan uang yang layak edar,”ujarnya. (Ateng Jaelani *)