hukum dan kriminal

Gara-Gara Hina Jokowi, KPK Kehilangan Separuh Dukungan Rakyat

Posted on


Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman*

Di head line Kompas pagi ini (Jumat, 16/1/2015), malah Presiden Jokowi yang diminta jadi negarawan tapi dengan cara membatalkan pelantikan Budi Gunawan (BG). Kompas juga memobilisasi opini para tokoh agar Kepala Negara membatalkan BG. Sejak dari Syafii Maarif, Frans Magnis, Slamet Efendy Yusuf, Azyumardi Azra, Ikrar Nusa Bhakti, dan Ava Sundari (terakhir ini menolak opini yang ingin dibentuk koran Kompas).

Orang-orang yang semua saya kenal ini, tak ada yang memikirkan nasib Jokowi sebagai Kepala Negara yang beresiko tinggi untuk memenuhi permintaan itu. Ia Kepala Negara, bukan petugas partai. Ia presiden, bukan wong solo. Kepala Negara, adalah negara saya, bukan negara teman. Sekali Jokowi mengabulkan permintaan seperti itu, akan menyusul tingkah yang sama susul menyusul seperti pada SBY hingga menguras semua kewibawaan Kepala Negara. BG dan KPK yang berulah, Presiden yang diminta untuk jadi negarawan.

Simalakama, jika tak dituruti, seolah pro koruptor, dan anti KPK. Padahal KPK-nya yang anak nakal. Untuk menangkap maling, KPK punya waktu 350 hari. Jika benar, andai Kapolri malingnya, KPK cukup duduk manis di depan kamera lalu mengumumkan sprindiknya. Selesai.

Takut karena kapolri jenderal bersenjata? KUHAP telah mengatur, jika Pak Jenderal bawa senjata dan pasukan, maka dilakukan head to head, yaitu dengan pasukan bersenjata, yaitu TNI, guna tertib hukum. Pada waktu kasus Djoko Susilo, juga warning yang sama diterbitkan sosial media. Tapi KPK yang tak punya nyali menetapkan Timur Pradopo–yang bukti tanda tangannya dimuat pers secara luas–di kasus itu.

Jadi KPK punya banyak waktu dan kesempatan untuk menangkap BG, setelah atau sebelum pelantikan. Karena penanganannya asal-asalan, mau menangkap BG, malah menyerang horja kepala negara. Dalam konteks itu harus dipandang langkah-langkah KPK yang menegasikan sopan santun bernegara, tapi KPK tetap menggunakan logo garuda. Piye iki mas Bambang Widjoyanto? Masih lebih untung SBY, begitu Polri versus KPK crash, ia malah jadi sang hero. Tim kecil dibentuk, dikomandani Adnan Buyung

Pada kasus KPK – BG, Kepala Negara dipermalukan habis. Tak boleh begitu Pak Komisioner. Ia Kepala Negara. Jika wibawanya habis, tak jalan program negara ini, dan yang jadi korban adalah rakyat. Kalau sudah sampai di situ, tak perlu ngomong lagi soal pemberantasan korupsi karena kerusakan yang didatangkan KPK jauh lebih besar.

Hukum adalah punishment, dibentuk dari tingkat kerusakan. Perbandingan manfaat dan mudharat pada bangsa yang sedang belajar demokrasi. Tentu saja, jika menyangkut Kepala Negara adalah menyangkut negara, rakyat pasti keberatan dengan cara koboi yang menggerus wibawa Kepala Negara. Ini bukan soal diri Jokowi, melainkan soal Kepala Negara. Saya kira kerendahan hati KPK yang justru membuat KPK kian tajam dan berwibawa.

Membaca dari respon masyarakat sipil (civil society), dari kasus operasi ugal-ugalan tersangka BG, saya perkirakan, lebih separuh KPK kehilangan dukungan. Itu kerugian yang sangat besar. Dukungan itu, satu-satunya asset KPK. Jika ia terus kehilangan (asset lost) a quo, KPK sama dengan membunuh dirinya perlahan-lahan menuju kematian. Lain dengan penegak hukum lainnya, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, punya jaringan, duit, senjata, pasukan, dan expertist. Mereka juga dilengkapi buku yang komplet empiriknya.

KPK tak punya itu; duit, senjata, pasukan, dan seterusnya. KPK cuma punya jaringan masyarakat sipil yang setia dan siap pasang badan. Tapi jaringan ini, adalah sosok kumpulan masyarakat kritis. Dan faktor kritis itu yang menjadi pengikatnya dengan KPK, jika tindakan KPK kontra produktif, masyarakat ini balik menyerang. Minimal mereka bertindak seperti filsafat masyarakat samin (jateng), yaitu retrietment (mengundurkan diri).

Pada kasus BG, Jokowi tak ikut terlibat, tapi ia yang dijadikan pesakitan. Itu konyol. Sementara Jokowi, tokoh yang dilahirkan civil society itu, kini jadi head to head dengan KPK. Masyarakat sipil akan memilih berada di belakang Jokowi! Pake otak, jangan pake dengkul!

*Penulis: Mantan Anggota Komisi III DPR RI

Baca entri selengkapnya »

Jalan Jatinangor – Cimanggung dirundung Teror Pembunuhan

Posted on Updated on


Korban Perampokan di Jalan Raya Jatinangor - Sumedang.
Korban Perampokan di Jalan Raya Jatinangor – Sumedang.

Kab, Sumedang, Buser Trans Online

Jalur Jatinangor – Cimanggung kembali terjadi teror pembunuhan sadis, kali ini korban pengendara motor  tewas.  diduga pelaku pembunuhan lebih dari 4 orang, dalam aksinya dengan cara memepet motor korban, terjadi jam 18.00 wib, Sabtu, 17/1.

Menurut saksi yang tidak mau disebut namanya kepada Buser Trans online mengatakan beberapa pengendara yang melintas tepatnya depan PT. KHTex Sumedang,melihat 1 kendara roda 2 di pepet oleh 3 kendaraan roda dua dengan jumlah pengendara diatasnya lebih dari 3 orang. Baca entri selengkapnya »

Koran Bergambar Syur di SD Terus Menuai Reaksi

Posted on


http://makassar.tribunnews.com/2013/01/21/koran-bergambar-syur-di-sd-terus-menuai-reaksi

TRIBUN-TIMUR.COM — Mudah masuknya sejumlah media mingguan dan bulanan yang isinya mengandung unsur pornografi ke sejumlah SD di Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu, akhirnya membuat mantan wartawan sekaligus pendiri salah satu media mingguan di kabupaten tersebut, Nurdin Sanjaya, angkat bicara. Menurutnya, media-media itu sebenarnya tidak bersalah.

“Tapi ada sistem yang salah di UPTD TK dan SD serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung,” ujar Nurdin ketika ditemui Tribun di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (20/1/2013) siang. Baca entri selengkapnya »

KNPI Cicalengka Berang, Dextro Sulit Diberantas

Posted on Updated on


Kab. Bandung, Buser Trans,.

Ketua II KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kec. Cicalengka Ir. Iwang Zaenal Mutaqin keluhkan soal peredaran obat bernama dextro (sejenis obat batuk) yang sulit diberantas di wilayah Cicalengka, bahkan hal ini sudah di sampaikan pihaknya kepada Bupati Bandung Obar Sobarna saat kunjungan kerja di pendopo aula pertemuan Kecamatan Cicalengka (11/5).

Hingga berita ini diturunkan, Kamis (19/5), pihaknya masih mempertanyakan aparat terkait, dalam hal ini Muspika Kecamatan Cicalengaka yang dianggapnya tidak pernah ada reaksi dengan hal itu, padahal menurut Iwang peredaran barang haram yang berjenis pil di jual di toko-toko obat. Demi mengeruk keuntungan pihak toko obat menjualnya tanpa aturan yang jelas, bahkan menurutnya lagi disinyalir anak sekolahpun sebagian adalah penikmat dextro.

Melihat hal ini, Buser Trans Online sempat melakukan investigasi ke beberapa toko obat namun peredaran tidak hanya diwilayah Cicalengka saja, tepapi Kecamatan Cikancungpun, masih luput dari pantauan petugas dalam hal ini benarkan penjual obat Dextro diduga ada kontribusi terhadap pihak tertentu, sehingga bebas menjual obat tanpa takaran dosis yang sudah diantur. (Kos/Buser Trans)